Tebing Tinggi(Antaranews Sumut)- RPJMD harus diterjemahkan secara terukur dan realistik agar arah pembangunan daerah beserta langkah strategisnya dapat mencapai manfaat.
Demikian disampaikan Wakil Walikota H.Oki Doni Siregar pada pembukaan sosialisasi evaluasi Lakip di lingkungan Pemko Tebing Tinggi Kamis (22/3) di gdg Hj.Sawiyah.
Disampaikan H.Oki Doni Siregar RPJMD diharapkan mampu mengadaptasi kebutuhan masyarakat, memaksimalkan potensi lokal.
Menyesuaikan dinamika lingkungan eksternal serta memperkuat daya saing daerah yang kemudian dijabarkan dalam RKPD dan Renstra OPD.
Dikatakan sebagai evaluator melakukan penilaian dan pembinaan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah daerah.
Diharap kepada OPD lebih memahami kedudukan RPJMD sebagai penjabaran visi dan misi Walikota, dan dokumen Renja,RKT dan perjanjian kinerja OPD
Kepala OPD harus benar-benar memahami apa itu SAKIP menimal harus paham untuk apa organisasi ada.
Baca juga: 112 pejabat tinggi pratama di lantik
Baca juga: Wali kota resmikan 26 titik Ipal Kominal
Untuk itu diharapkan para peserta sosialisasi agar mengikutinya dengan sebaik-baiknya untuk memperoleh ilmu yang dan meningkatkan kinerja disampaikan para narasumber
Sosialisasi diikuti oleh para kepala OPD dan bagian perencenaan masing-masing OPD .dan dihadiri Sekdako H.Johan Samose, Asisten II M.Dimiyathi dan Asisten III H.Kamlan.Ka inspektur H.Marapusuk Siregar.
Sebagai narasumber Kamaruddin As.Deputi pelaksanaan kebijakan dan evaluaai reformasi birokrasi, dan Budi Prawira Kabid Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kementrian PAN-RB RI.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
Demikian disampaikan Wakil Walikota H.Oki Doni Siregar pada pembukaan sosialisasi evaluasi Lakip di lingkungan Pemko Tebing Tinggi Kamis (22/3) di gdg Hj.Sawiyah.
Disampaikan H.Oki Doni Siregar RPJMD diharapkan mampu mengadaptasi kebutuhan masyarakat, memaksimalkan potensi lokal.
Menyesuaikan dinamika lingkungan eksternal serta memperkuat daya saing daerah yang kemudian dijabarkan dalam RKPD dan Renstra OPD.
Dikatakan sebagai evaluator melakukan penilaian dan pembinaan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah daerah.
Diharap kepada OPD lebih memahami kedudukan RPJMD sebagai penjabaran visi dan misi Walikota, dan dokumen Renja,RKT dan perjanjian kinerja OPD
Kepala OPD harus benar-benar memahami apa itu SAKIP menimal harus paham untuk apa organisasi ada.
Baca juga: 112 pejabat tinggi pratama di lantik
Baca juga: Wali kota resmikan 26 titik Ipal Kominal
Untuk itu diharapkan para peserta sosialisasi agar mengikutinya dengan sebaik-baiknya untuk memperoleh ilmu yang dan meningkatkan kinerja disampaikan para narasumber
Sosialisasi diikuti oleh para kepala OPD dan bagian perencenaan masing-masing OPD .dan dihadiri Sekdako H.Johan Samose, Asisten II M.Dimiyathi dan Asisten III H.Kamlan.Ka inspektur H.Marapusuk Siregar.
Sebagai narasumber Kamaruddin As.Deputi pelaksanaan kebijakan dan evaluaai reformasi birokrasi, dan Budi Prawira Kabid Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kementrian PAN-RB RI.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018