Sergai, (Antaranews Sumut) - Kabupaten Serdang Bedagai sudah menjalankan program pertanian organik, namun terlepas dari berbagai keberhasilan dan pencapaian yang diraih para petani padi organik, terdapat beberapa kendala yang dialami para petani.
"Pertama adalah soal sertifikat organik yang merupakan hal terpenting guna meningkatkan kepercayaan bagi para konsumen. Namun untuk memperoleh sertifikat khususnya beras organik para petani harus mengeluarkan uang sebesar Rp30 juta yang hanya berlaku dua tahun saja dan jika ingin diperpanjang akan dikenakan biaya lagi," kata Bupati Serdang Bedagai Soekirman di Seirampah, Rabu.
Permasalahan yang dihadapi petani secara kelompok, kata dia, adalah tidak bisa membeli sertifikat karena akan meninggikan cost produksi.
Untuk itu ia merasa jika tidak ada upaya intervensi dari pemerintah maupun lembaga terkait, maka jika sertifikasi tersebut jadi syarat utama hal ini justru akan menyulitkan para petani itu sendiri.
Permasalahan berikutnya adalah kelompok pertanian organik ini pada dasarnya masih lemah secara ekonomi.
Ia mencontohkan, kelompok petani di daerahnya mempunyai luasan 20 hektar lahan padi organik, yang jika luasan lahan tersebut dikali 5 ton saja maka hasilnya sudah 100 ton, jika dijual dengan harga Rp5.000 gabah kering panen bisa sampai harganya Rp. 500 juta.
"Namun para petani tidak mau menunggu, maunya hari ini panen hari ini jual, karena memang situasi di Serdang Bedagai seperti itu," katanya.
Baca juga: Sergai Panen Raya Padi Rakyat
Baca juga: Bupati Sergai Tanam Padi
Permasalahan lainnya seperti petani kelompok pemroses gabah organik tidak mempunyai modal Rp500 juta untuk membeli ke petani produksi, maka gabah organik itu terpaksa dijual ke penggilingan biasa yang tidak dipakai label organik dengan harga yang biasa pula.
Hal tersebut, tentunya menurut dia sangat disayangkan, mengingat ada produk yang sangat bagus namun akhirnya dibeli dengan harga biasa.
Padahal pemerintah sendiri sebenarnya sudah memiliki Program Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) untuk membantu para petani organik, namun hal itu hingga saat ini belum maksimal mengatasi permasalahan yang terjadi.
Baca juga: BPPT Sumut Panen padi varietas Mekongga di Sergai
"Sementara itu permasalahan yang paling mengganjal adalah soal petani belum bisa memiliki sarana dan prasarana yang besar untuk menyimpan hasil pertanianya. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan kilang padi yang sudah mumpuni dengan segala kesiapan yang dimilikinya," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
"Pertama adalah soal sertifikat organik yang merupakan hal terpenting guna meningkatkan kepercayaan bagi para konsumen. Namun untuk memperoleh sertifikat khususnya beras organik para petani harus mengeluarkan uang sebesar Rp30 juta yang hanya berlaku dua tahun saja dan jika ingin diperpanjang akan dikenakan biaya lagi," kata Bupati Serdang Bedagai Soekirman di Seirampah, Rabu.
Permasalahan yang dihadapi petani secara kelompok, kata dia, adalah tidak bisa membeli sertifikat karena akan meninggikan cost produksi.
Untuk itu ia merasa jika tidak ada upaya intervensi dari pemerintah maupun lembaga terkait, maka jika sertifikasi tersebut jadi syarat utama hal ini justru akan menyulitkan para petani itu sendiri.
Permasalahan berikutnya adalah kelompok pertanian organik ini pada dasarnya masih lemah secara ekonomi.
Ia mencontohkan, kelompok petani di daerahnya mempunyai luasan 20 hektar lahan padi organik, yang jika luasan lahan tersebut dikali 5 ton saja maka hasilnya sudah 100 ton, jika dijual dengan harga Rp5.000 gabah kering panen bisa sampai harganya Rp. 500 juta.
"Namun para petani tidak mau menunggu, maunya hari ini panen hari ini jual, karena memang situasi di Serdang Bedagai seperti itu," katanya.
Baca juga: Sergai Panen Raya Padi Rakyat
Baca juga: Bupati Sergai Tanam Padi
Permasalahan lainnya seperti petani kelompok pemroses gabah organik tidak mempunyai modal Rp500 juta untuk membeli ke petani produksi, maka gabah organik itu terpaksa dijual ke penggilingan biasa yang tidak dipakai label organik dengan harga yang biasa pula.
Hal tersebut, tentunya menurut dia sangat disayangkan, mengingat ada produk yang sangat bagus namun akhirnya dibeli dengan harga biasa.
Padahal pemerintah sendiri sebenarnya sudah memiliki Program Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) untuk membantu para petani organik, namun hal itu hingga saat ini belum maksimal mengatasi permasalahan yang terjadi.
Baca juga: BPPT Sumut Panen padi varietas Mekongga di Sergai
"Sementara itu permasalahan yang paling mengganjal adalah soal petani belum bisa memiliki sarana dan prasarana yang besar untuk menyimpan hasil pertanianya. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan kilang padi yang sudah mumpuni dengan segala kesiapan yang dimilikinya," katanya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018