Medan  (Antaranews Sumut) - Polda Sumatera Utara terus memantau potensi kerawanan dalam pemilihan gubernur dan pemilihan kepala daerah di delapan kabupaten/kota di provinsi itu.

Dalam gelar pasukan Operasi Mantap Praja Toba 2018 di Lapangan Benteng Medan, Sabtu, Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan, setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada), potensi kerawanan dan pelanggaran itu selalu ada.

Ia mencontohkan berbagai bentuk kecurangan, praktik politik uang (money politic), kampanye hitam (black campaign), dan sabotase yang dilakukan kelompok tertentu.

Baca Juga : PDIP tunjuk Djarot bakal cagub Sumut

Potensi kerawanan juga dapat muncul dengan adanya kesalahan dalam penentuan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) atau kekeliruan dalam penentuan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Lain lagi jika ada kelompok yang melakukan aksi anarkis dalam menyikapi tahapan pilkada dan adanya sengketa pilkada.

Apalagi pilkada serentak di Sumut itu cukup banyak yakni pemilihan gubernur dan pilkada di delapan daerah yakni Kabupaten Langkat, Deliserdang, Dairi, Batubara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Utara, dan Kota Padang Sidimpuan.

Karena itu, pihak kepolisian yang dibantu unsur TNI dan instansi terkait lainnya terus melakukan pemantauan agar potensi kerawanan yang ada tidak berkembang menjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Baca Juga : Resmi berkomitmen pasangan eramas akan deklarasi

Dalam pemantauan dan pengamanan pilkada tersebut, Polda Sumut mengerahkan 13.544 personel dan dibantu 1.250 unsur TNI melalui Operasi Mantap Praja Toba 2018.

Polda Sumut juga berkoordinasi dengan Polda Aceh untuk memberikan dukungan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Akan ada empat kompi dari Polda Aceh yang akan membantu jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," katanya didampingi Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Cucu Somantri.

Kapolda mengharapkan personel TNI dan Polri yang terlibat dalam Operasi Mantap Praja Toba 2018 mampu mengedepankan netralitas, terutama penyelenggara pilkada dan seluruh elemen masyarakat.

Baca Juga :KPU koordinasi IDI-BNN periksa bakal cagub

"Sampaikan nilai persaudaraan dalam tugas sebagai bentuk tanggung jawab kepada bangsa dan negara," katanya.

Berdasarkan pengalaman pilkada sebelumnya, pihaknya berkeyakinan dapat mengamankan seluruh penyelenggaraan tahapan pilkada serentak 2018 di Sumut tersebut.

Untuk itu, seluruh personel yang ditugaskan diingatkan untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dalam memantau situasi di lapangan, serta selalu membangun dan meningkatkan koordinasi, terutama dengan unsur penyelenggara pilkada. ***2***

(T.I023/B/I006/I006) 06-01-2018 10:37:24

Pewarta: Irwan Arfa

Editor : Akung


COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018