Tapanuli Selatan,8/8(Antarasumut)-Anggota DPR-RI Komisi IX Marwan Dasopang mensinyalir banyak peserta yang dobel dalam pemegang Kartu Indonesia Sehat.
"Kita menemukan ada satu orang memegang sebanyak tiga KIS," katanya dalam temu Pers dengan beberapa wartawan, di Lobi Hotel Mega Permata, Padangsidimpuan, Senin malam.
Sinyalemen itu dia temukan saat melakukan reses untuk Dapil dua Sumut di Kabupaten Padang Lawas Utara dan Labuhan Bilik.
Dia menduga dugaan dobelnya pemegang kartu KIS sebagai pemicu terjadinya defisit anggaran di BPJS Kesehatan.
"Bayangkan saja di Tahun 2015 BPJS Kesehatan defisit sekitar Rp.6,7 T, dan Rp.6,2 di 2016, bahkan hingga Juli 2017 sudah defisit Rp.3,8 T yang diperhitungkan hingga akhir 2017 akan bertambah mencapai angka Rp.6 T lagi,"sebutnya.
Sekarang kata dia lebih kurang 92 juta jumlah peserta KIS,"saya khawatir pemegang kartu KIS sebanyak itu,"tukasnya.
Menurut dia Program Pemerintah tentang KIS cukup baik dan harus ditersuskan dan jangan dihentikan, hanya saja pengelolaan datanya yang harus benar.
"Pihak BPJS harus mampu mengkontrol sehingga kejanggalan dobel peserta KIS tidak lagi didapati dilapangan,"sarannya.
Lain lagi tambahnya persoalan pelayanan BPJS Kesehatan yang perlu ditingkatkan, baik itu dtingkat Puskesmas maupun Rumah Sakit.
"Kita ingatkan pemerintah agar dalam pelayanan pasien program BPJS Kesehatan bisa dilayani dengan baik,"katanya.
Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa ini juga menyoroti banyak soal ketenaga kerjaan yang menurut komisinya di DPR-RI Tenaga kerja harus benar-benar terlindungi hak-haknya.
Demikian dengan Pengawasan Obat dan Makanan dia menyarankan Pemerintah untuk serius melakukan pengawasan untuk menghindari makanan minuman dari indikasi yang dapat merusak kesehatan.
Usai masa reses 8 Agustus 2017 Marwan Dasopang berjanji akan menindaklanjuti temuan di Dapilnya untuk pembahasan di Komisi IX DPR-RI sekaligus masukan kepada Pemerintahan sekarang.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2017
"Kita menemukan ada satu orang memegang sebanyak tiga KIS," katanya dalam temu Pers dengan beberapa wartawan, di Lobi Hotel Mega Permata, Padangsidimpuan, Senin malam.
Sinyalemen itu dia temukan saat melakukan reses untuk Dapil dua Sumut di Kabupaten Padang Lawas Utara dan Labuhan Bilik.
Dia menduga dugaan dobelnya pemegang kartu KIS sebagai pemicu terjadinya defisit anggaran di BPJS Kesehatan.
"Bayangkan saja di Tahun 2015 BPJS Kesehatan defisit sekitar Rp.6,7 T, dan Rp.6,2 di 2016, bahkan hingga Juli 2017 sudah defisit Rp.3,8 T yang diperhitungkan hingga akhir 2017 akan bertambah mencapai angka Rp.6 T lagi,"sebutnya.
Sekarang kata dia lebih kurang 92 juta jumlah peserta KIS,"saya khawatir pemegang kartu KIS sebanyak itu,"tukasnya.
Menurut dia Program Pemerintah tentang KIS cukup baik dan harus ditersuskan dan jangan dihentikan, hanya saja pengelolaan datanya yang harus benar.
"Pihak BPJS harus mampu mengkontrol sehingga kejanggalan dobel peserta KIS tidak lagi didapati dilapangan,"sarannya.
Lain lagi tambahnya persoalan pelayanan BPJS Kesehatan yang perlu ditingkatkan, baik itu dtingkat Puskesmas maupun Rumah Sakit.
"Kita ingatkan pemerintah agar dalam pelayanan pasien program BPJS Kesehatan bisa dilayani dengan baik,"katanya.
Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa ini juga menyoroti banyak soal ketenaga kerjaan yang menurut komisinya di DPR-RI Tenaga kerja harus benar-benar terlindungi hak-haknya.
Demikian dengan Pengawasan Obat dan Makanan dia menyarankan Pemerintah untuk serius melakukan pengawasan untuk menghindari makanan minuman dari indikasi yang dapat merusak kesehatan.
Usai masa reses 8 Agustus 2017 Marwan Dasopang berjanji akan menindaklanjuti temuan di Dapilnya untuk pembahasan di Komisi IX DPR-RI sekaligus masukan kepada Pemerintahan sekarang.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2017