Medan, 29/7 (Antara) - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sumatera Utara minta kepada masyarakat agar tetap mewaspadai beras oplosan yang kemungkinan masih banyak beredar di super market, pasar tradisional, dan tempat-tempat lainnya.
"Sebab beras yang dipalsukan itu, tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga negara," kata Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumut Abubakar Siddik, di Medan, Sabtu.
Sehubungan dengan itu, menurut dia, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan segera menarik beras oplosan tersebut dari peredaran, agar masyarakat tidak salah dalam membeli bahan pangan.
"Pemerintah dan instansi terkait lainnya, harus turun tangan menyita beras-beras yang dianggap bermasalah dan diperjual belikan di masyarakat," ujar Abubakar.
Ia menyebutkan, beras -beras yang tidak berkualitas itu, jangan lagi diperdagangkan secara tersembunyi dan harus dihentikan peredarannya karena dianggap tidak sesuai lagi dengan mutu.
Masyarakat jangan selalu dijadikan korban, dengan menjual beras yang telah diolah dan dicampur dengan beras yang bermutu jelek.
"Hal tersebut, termasuk praktik penipuan dan harus diproses secara hukum, karena telah merugikan konsumen dan masyarakat," ucapnya.
Abubakar menambahkan, petugas kepolisian harus mengusut tuntas, pelaku pengoplosan beras itu, karena mereka memiliki jaringan dan sindikat, serta segera dihentikan.
Pelaku tindak pidana kejahatan pangan itu, juga telah merusak perekonomian negara dan menyengsarakan kehidupan masyarakat.
"Pelaku pemalsuan beras tersebut, agar dijatuhi hukuman berat sehingga tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum itu," kata Ketua YLKI Sumut.
Sebelumnya, kerugian triliunan rupiah diderita masyarakat atas tindak pidana pemalsuan beras oleh PT Indo Beras Unggul (PT IBU) berasal dari berbagai subsidi pemerintah yang telah disalahgunakan.
"Yang dimaksud beras memperoleh subsidi adalah dalam memproduksi beras tersebut, ada subsidi input, yaitu subsidi benih Rp1,3 triliun dan subsidi pupuk Rp31,2 triliun, bahkan ditambah lagi ada bantuan sarana dan prasarana bagi petani dari pemerintah yang besarnya triliunan rupiah juga," kata Kepala Subbidang Data Sosial-Ekonomi pada Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Pertanian Ana Astrid dalam siaran pers, Ahad.
Selain subsidi input, pihaknya juga mengatakan bahwa ada subsidi beras sejahtera (rastra) yang jumlahnya mencapai Rp19,8 triliun.
"Ada juga subsidi beras sejahtera (Rastra) untuk rumah tangga sasaran (prasejahtera) sekitar Rp19,8 triliun yang distribusinya satu pintu melalui Bulog dan tidak diperjualbelikan di pasar," katanya.
Beras yang diolah oleh PT IBU adalah beras medium yang berasal dari varietas unggul baru seperti IR64, Impari, Ciherang dan lain-lain.
"Seluruh beras medium dan premium itu kan `berasal dari gabah varietas Varietas Unggul Baru (VUB), yaitu IR64, Ciherang, Mekongga, Situ Bagendit, Cigeulis, Impari, Ciliwung, Cibogo dan lainnya yang diproduksi dan dijual dari petani kisaran Rp3.500- Rp4.700 per kg gabah," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2017
"Sebab beras yang dipalsukan itu, tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga negara," kata Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumut Abubakar Siddik, di Medan, Sabtu.
Sehubungan dengan itu, menurut dia, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan segera menarik beras oplosan tersebut dari peredaran, agar masyarakat tidak salah dalam membeli bahan pangan.
"Pemerintah dan instansi terkait lainnya, harus turun tangan menyita beras-beras yang dianggap bermasalah dan diperjual belikan di masyarakat," ujar Abubakar.
Ia menyebutkan, beras -beras yang tidak berkualitas itu, jangan lagi diperdagangkan secara tersembunyi dan harus dihentikan peredarannya karena dianggap tidak sesuai lagi dengan mutu.
Masyarakat jangan selalu dijadikan korban, dengan menjual beras yang telah diolah dan dicampur dengan beras yang bermutu jelek.
"Hal tersebut, termasuk praktik penipuan dan harus diproses secara hukum, karena telah merugikan konsumen dan masyarakat," ucapnya.
Abubakar menambahkan, petugas kepolisian harus mengusut tuntas, pelaku pengoplosan beras itu, karena mereka memiliki jaringan dan sindikat, serta segera dihentikan.
Pelaku tindak pidana kejahatan pangan itu, juga telah merusak perekonomian negara dan menyengsarakan kehidupan masyarakat.
"Pelaku pemalsuan beras tersebut, agar dijatuhi hukuman berat sehingga tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum itu," kata Ketua YLKI Sumut.
Sebelumnya, kerugian triliunan rupiah diderita masyarakat atas tindak pidana pemalsuan beras oleh PT Indo Beras Unggul (PT IBU) berasal dari berbagai subsidi pemerintah yang telah disalahgunakan.
"Yang dimaksud beras memperoleh subsidi adalah dalam memproduksi beras tersebut, ada subsidi input, yaitu subsidi benih Rp1,3 triliun dan subsidi pupuk Rp31,2 triliun, bahkan ditambah lagi ada bantuan sarana dan prasarana bagi petani dari pemerintah yang besarnya triliunan rupiah juga," kata Kepala Subbidang Data Sosial-Ekonomi pada Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Pertanian Ana Astrid dalam siaran pers, Ahad.
Selain subsidi input, pihaknya juga mengatakan bahwa ada subsidi beras sejahtera (rastra) yang jumlahnya mencapai Rp19,8 triliun.
"Ada juga subsidi beras sejahtera (Rastra) untuk rumah tangga sasaran (prasejahtera) sekitar Rp19,8 triliun yang distribusinya satu pintu melalui Bulog dan tidak diperjualbelikan di pasar," katanya.
Beras yang diolah oleh PT IBU adalah beras medium yang berasal dari varietas unggul baru seperti IR64, Impari, Ciherang dan lain-lain.
"Seluruh beras medium dan premium itu kan `berasal dari gabah varietas Varietas Unggul Baru (VUB), yaitu IR64, Ciherang, Mekongga, Situ Bagendit, Cigeulis, Impari, Ciliwung, Cibogo dan lainnya yang diproduksi dan dijual dari petani kisaran Rp3.500- Rp4.700 per kg gabah," katanya.
Editor : Akung
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2017