Binjai, Sumut, 25/4 (Antara) - Seluruh aparatur sipil negara di Kota Binjai diajak untuk terus memasyarakatkan dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah dalam semua tingkatan pemerintahan.
Ajakan itu disampaikan Wali Kota Binjai Muhammad Idaham ketika membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada Peringatan Hari Otonomi Daerah XX di Binjai, Senin.
Peringatan Hari Otonomi Daerah setiap tanggal 25 April bertujuan untuk memasyarakatkan dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah di setiap tingkatan pemerintahan, mulai dari pusat sampai dengan daerah.
Adapun tema peringatan tahun 2016 adalah "Memantapkan otonomi daerah dalam menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)".
Pada kesempatan itu disampaikan, berdasarkan hasil survei peringkat daya saing 144 negara, Indonesia berada pada peringkat ke-37 atau masih berada dibawah negara ASEAN lainnya, seperti Singapura (2), Malaysia (8), dan Thailand (31).
Sedangkan hasil survey Doing Bussiness oleh International Finance Coorporation (IFC) World Bank Tahun 2015 menyatakan bahwa untuk penyelesaian perizinan memulai usaha di Indonesia masih membutuhkan waktu rata-rata 52,5 hari, sedangkan Vietnam 34 hari, Thailand 27,5 hari, Timor Leste 10 hari, Malaysia 5,5 hari, dan Singapura 2,5 hari.
"Ini memberi gambaran bahwa dalam penyelesaian izin memulai usaha, Indonesia masih jauh berada di bawah negara lainnya di kawasan ASEAN," katanya.
Karena itulah, untuk mendorong pertumbuhanan iklim investasi di Indonesia Presiden Joko Widodo telah memerintahkan seluruh menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah untuk segera melaksanakan simplifikasi regulasi yang menjadi kewenangan masing-masing.
Pada kesempatan itu disampaikan juga sertifikat prona buat warga Binjai secara simbolis sebagai sertifikat hak milik.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2016
Ajakan itu disampaikan Wali Kota Binjai Muhammad Idaham ketika membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada Peringatan Hari Otonomi Daerah XX di Binjai, Senin.
Peringatan Hari Otonomi Daerah setiap tanggal 25 April bertujuan untuk memasyarakatkan dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah di setiap tingkatan pemerintahan, mulai dari pusat sampai dengan daerah.
Adapun tema peringatan tahun 2016 adalah "Memantapkan otonomi daerah dalam menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)".
Pada kesempatan itu disampaikan, berdasarkan hasil survei peringkat daya saing 144 negara, Indonesia berada pada peringkat ke-37 atau masih berada dibawah negara ASEAN lainnya, seperti Singapura (2), Malaysia (8), dan Thailand (31).
Sedangkan hasil survey Doing Bussiness oleh International Finance Coorporation (IFC) World Bank Tahun 2015 menyatakan bahwa untuk penyelesaian perizinan memulai usaha di Indonesia masih membutuhkan waktu rata-rata 52,5 hari, sedangkan Vietnam 34 hari, Thailand 27,5 hari, Timor Leste 10 hari, Malaysia 5,5 hari, dan Singapura 2,5 hari.
"Ini memberi gambaran bahwa dalam penyelesaian izin memulai usaha, Indonesia masih jauh berada di bawah negara lainnya di kawasan ASEAN," katanya.
Karena itulah, untuk mendorong pertumbuhanan iklim investasi di Indonesia Presiden Joko Widodo telah memerintahkan seluruh menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah untuk segera melaksanakan simplifikasi regulasi yang menjadi kewenangan masing-masing.
Pada kesempatan itu disampaikan juga sertifikat prona buat warga Binjai secara simbolis sebagai sertifikat hak milik.
Editor : Ribut Priadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2016