Langkat, Sumut, 28/11 (Antara) - Tim gabungan penertiban hutan mangrove yang dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit dari Dinas Kehutanan, Polda Sumut, Walhi, dan Kodam Bukit Barisan, sempat dihadang warga.
Penghadangan tersebut dilakukan warga ketika tim gabungan tersebut akan mengokupasi lahan yang ada di Desa Lubuk Kertang, Langkat, Sabtu.
Kepala Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Yuliani Siregar, tim gabungan melakukan pembersihan atau okupasi lahan mangrove yang dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit itu.
Operasi pembersihan lahan perkebunan sawit itu dilakukan lebih kurang 600 hektare dikarenakan berasal dari hutan mangrove (bakau) yang ada di Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat.
Namun saat petugas gabungan itu hendak bekerja di lokasi lahan yang akan dibersihkan, sejumlah warga yang mengaku pemilik lahan langsung menghadang.
"Mereka memprotes petugas jika lahan mereka ikut dibersihkan karena mereka memiliki dokumen resmi," katanya.
Namun dokumen yang ditunjukkan warga hanyalah akte notaris, bukan alas hak kepemilikan lahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Setelah menerangkan kepada warga, petugas gabungan langsung menyatakan akan tetap melakukan pembersihan dan meminta warga untuk pindah dari lokasi kawasan hutan mangrove tersebut.
Yuliani Siregar menegaskan, pihaknya sudah berulang kali melakukan sosialisasi kepada warga untuk segera keluar, sebab lahan yang ditanami kelapa sawit itu masuk ke dalam kawasan hutan mangrove.
"Warga harus meninggalkan kawasan itu karena perkebunan sawit mereka sudah masuk ke kawasan hutan mangrove yang harus dilindungi," katanya.
Ia menambahkan, operasi itu akan dilakukan selama tujuh hari dengan cara menumbangkan kelapa sawit dan menutup tambak udang mau pun tambak ikan yang berada di dalam kawasan hutan mangrove.
"Selama operasi pembersihan lahan ini kita mempergunakan dua buah alat berat berupa eskavator dan 10 mesin sinsaw," ujarnya. ***1***
(T.KR-IFZ/B/I023/I023) 28-11-2015 19:28:09
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015
Penghadangan tersebut dilakukan warga ketika tim gabungan tersebut akan mengokupasi lahan yang ada di Desa Lubuk Kertang, Langkat, Sabtu.
Kepala Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Yuliani Siregar, tim gabungan melakukan pembersihan atau okupasi lahan mangrove yang dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit itu.
Operasi pembersihan lahan perkebunan sawit itu dilakukan lebih kurang 600 hektare dikarenakan berasal dari hutan mangrove (bakau) yang ada di Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat.
Namun saat petugas gabungan itu hendak bekerja di lokasi lahan yang akan dibersihkan, sejumlah warga yang mengaku pemilik lahan langsung menghadang.
"Mereka memprotes petugas jika lahan mereka ikut dibersihkan karena mereka memiliki dokumen resmi," katanya.
Namun dokumen yang ditunjukkan warga hanyalah akte notaris, bukan alas hak kepemilikan lahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Setelah menerangkan kepada warga, petugas gabungan langsung menyatakan akan tetap melakukan pembersihan dan meminta warga untuk pindah dari lokasi kawasan hutan mangrove tersebut.
Yuliani Siregar menegaskan, pihaknya sudah berulang kali melakukan sosialisasi kepada warga untuk segera keluar, sebab lahan yang ditanami kelapa sawit itu masuk ke dalam kawasan hutan mangrove.
"Warga harus meninggalkan kawasan itu karena perkebunan sawit mereka sudah masuk ke kawasan hutan mangrove yang harus dilindungi," katanya.
Ia menambahkan, operasi itu akan dilakukan selama tujuh hari dengan cara menumbangkan kelapa sawit dan menutup tambak udang mau pun tambak ikan yang berada di dalam kawasan hutan mangrove.
"Selama operasi pembersihan lahan ini kita mempergunakan dua buah alat berat berupa eskavator dan 10 mesin sinsaw," ujarnya. ***1***
(T.KR-IFZ/B/I023/I023) 28-11-2015 19:28:09
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015