Medan, 13/11 (Antara) - Pemerintah diharapkan membuat regulasi khusus untuk menyandingkan pemanfaatan kawasan Danau Toba dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN.
Ketua Pansus Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) DPRD Sumut Ikrimah Hamidy di Medan, Jumat, mengatakan pihaknya telah menyampaikan sejumlah masalah ke pemerintah ketika membahas penyelenggaraan Festival Danau Toba.
Pihaknya mengharapkan pemberlakuan MEA nantinya tidak mengabaikan upaya pelestarian Danau Toba sebagai kawasan strategi nasional.
Di satu sisi, terdapat sejumlah aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan keberadaan perairan Danau Toba seperti keramba ikan.
Namun di sisi lain, Danau Toba diharapkan dapat difokuskan sebagai pusat sektor kepariwisataan, bahkan menjadi ikon nasional.
Apalagi dengan status Danau Toba sebagai geopark dari organisasi bidang pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan PBB (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/UNESCO).
Karena itu, diperlukan adanya pembenahan dan regulasi yang bagus untuk menyeimbangkan MEA yang mengedepankan pemberdayaan ekonomi dengan pemanfaatan Danau Toba sebagai geopark.
"Kalau geopark jadi, bagaimana pengelolaan Danau Toba karena banyak keramba," katanya.
Politisi PKS itu juga mempertanyakan status badan khusus pengelola Danau Toba yang akan dibentuk melalui keppres. ***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015
Ketua Pansus Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) DPRD Sumut Ikrimah Hamidy di Medan, Jumat, mengatakan pihaknya telah menyampaikan sejumlah masalah ke pemerintah ketika membahas penyelenggaraan Festival Danau Toba.
Pihaknya mengharapkan pemberlakuan MEA nantinya tidak mengabaikan upaya pelestarian Danau Toba sebagai kawasan strategi nasional.
Di satu sisi, terdapat sejumlah aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan keberadaan perairan Danau Toba seperti keramba ikan.
Namun di sisi lain, Danau Toba diharapkan dapat difokuskan sebagai pusat sektor kepariwisataan, bahkan menjadi ikon nasional.
Apalagi dengan status Danau Toba sebagai geopark dari organisasi bidang pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan PBB (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/UNESCO).
Karena itu, diperlukan adanya pembenahan dan regulasi yang bagus untuk menyeimbangkan MEA yang mengedepankan pemberdayaan ekonomi dengan pemanfaatan Danau Toba sebagai geopark.
"Kalau geopark jadi, bagaimana pengelolaan Danau Toba karena banyak keramba," katanya.
Politisi PKS itu juga mempertanyakan status badan khusus pengelola Danau Toba yang akan dibentuk melalui keppres. ***2***
Editor : Ribut Priadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015