Langkat, Sumut, 22/9 (Antara) - Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat diharapkan mengutamakan kepentingan publik dengan pengelolaan keuangan yang ekonomis, efisien, dan efektif.
"Anggarannya harus benar-benar bertumpu kepada kepentingan publik atau masyarakat," kata Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Langkat Kirana Sitepu, di Stabat, Selasa.
Menurut Kirana, PAPBD yang "pro-poor budjeting" harus benar-benar termanifestasikan dalam kebijakan belanja daerah secara nyata yang difokuskan pada pendidikan, kesehatan, perbaikan ekonomi rakyat, pertanian, perikanan dan kelautan, infrastruktur jalan, dan pengentasan kemiskinan.
Untuk itu, Pemkab Langkat harus kreatif mengelola dan mengembangkan potensi daerah guna meningkatkan sumber-sumber penerimaan dalam rangka memperkuat otonomi daerah.
"Khusus kepada Dinas Pekerjaan Umum, pengawasan infrastruktur jalan dan jembatan yang dibiayai APBD Langkat harus lebih ditingkatkan karena ada beberapa ruas jalan yang baru dikerjakan sudah mengalami kerusakan," katanya.
Kirana juga menyoroti sektor pariwisata mengingat potensi realisasi retribusi yang masuk belum seimbang sehingga pembayaran tiket masuk ke berbagai kawasan wisata perlu menjadi perhatian.
Sementara itu, anggota DPRD Langkat Antoni mengatakan, PAPBD terdiri dari pendapatan ditargetkan sebesar Rp2,017 triliun atau bertambah sebesar Rp439,9 miliar jika dibandingkan dengan pendapatan dalam APBD murni.
Perinciannya terdiri dari PAD Rp111,75 miliar, dana perimbangan Rp1,431 triliun, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp474,867 miliar.
Sementara untuk belanja yang sudah disepakati yaitu Rp2,359 triliun atau meningkat sebanyak Rp620,765 miliar jika dibandingkan total belanja dalam APBD murni.
Pihaknya meminta agar seluruh serapan anggaran SKPD diperbaiki sehingga tidak mengakibatkan silpa yang berlebihan nantinya dan akan menganggu pada APBD mendatang. ***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015
"Anggarannya harus benar-benar bertumpu kepada kepentingan publik atau masyarakat," kata Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Langkat Kirana Sitepu, di Stabat, Selasa.
Menurut Kirana, PAPBD yang "pro-poor budjeting" harus benar-benar termanifestasikan dalam kebijakan belanja daerah secara nyata yang difokuskan pada pendidikan, kesehatan, perbaikan ekonomi rakyat, pertanian, perikanan dan kelautan, infrastruktur jalan, dan pengentasan kemiskinan.
Untuk itu, Pemkab Langkat harus kreatif mengelola dan mengembangkan potensi daerah guna meningkatkan sumber-sumber penerimaan dalam rangka memperkuat otonomi daerah.
"Khusus kepada Dinas Pekerjaan Umum, pengawasan infrastruktur jalan dan jembatan yang dibiayai APBD Langkat harus lebih ditingkatkan karena ada beberapa ruas jalan yang baru dikerjakan sudah mengalami kerusakan," katanya.
Kirana juga menyoroti sektor pariwisata mengingat potensi realisasi retribusi yang masuk belum seimbang sehingga pembayaran tiket masuk ke berbagai kawasan wisata perlu menjadi perhatian.
Sementara itu, anggota DPRD Langkat Antoni mengatakan, PAPBD terdiri dari pendapatan ditargetkan sebesar Rp2,017 triliun atau bertambah sebesar Rp439,9 miliar jika dibandingkan dengan pendapatan dalam APBD murni.
Perinciannya terdiri dari PAD Rp111,75 miliar, dana perimbangan Rp1,431 triliun, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp474,867 miliar.
Sementara untuk belanja yang sudah disepakati yaitu Rp2,359 triliun atau meningkat sebanyak Rp620,765 miliar jika dibandingkan total belanja dalam APBD murni.
Pihaknya meminta agar seluruh serapan anggaran SKPD diperbaiki sehingga tidak mengakibatkan silpa yang berlebihan nantinya dan akan menganggu pada APBD mendatang. ***2***
Editor : Ribut Priadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015