Medan, 5/8 (Antara) - Warga Kabupaten Deliserdang banyak mengeluhkan pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan kerusakan infrasturktur yang mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat. Anggota DPRD Sumut Muchrid Nasution di Medan, Rabu, mengungkapkan, keluhan tersebut didapatkan ketika melaksanakan reses di Kecamatan Hamparan Perak pada Senin (3/8) dan Kecamatan Delitua pada Selasa (4/8). "Keluhannya banyak tetapi yang paling banyak tentang BPJS dan infrastruktur," katanya. Menurut Muchrid, cukup banyak aspek yang dikeluhkan masyarakat terhadap pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tersebut. Ia mencontohkan kesulitan masyarakat dalam mengurus BPJS dan pembiayaan yang harus disiapkan setiap keluarga per bulannya. Dengan keberadaan suami isteri dengan empat anak, sebuah keluarga harus menyebabkan biaya Rp150 ribu per bulannya untuk membayar BPJS. Lain lagi dengan keharusan membayar sebesar dua persen jika pembayaran premi BPJS tersebut mengalami keterlambatan. Bagi keluarga yang memiliki perekonomian mapan, pembayaran premi tersebut mungkin tidak memberatkan. Namun lain halnya dengan warga kurang mampu. "Mereka berharap seperti pemberlakuan Askes atau Jamsostek saja," kata politisi Partai Golkar itu. Keluhan lain warga Deliserdang adalah kerusakan infrastruktur, mulai dari infrastruktur jalan, jembatan, hingga sistem drainase yang banyak rusak. "Warga merasa kerusakan infrastruktur itu sangat mengganggu aktivitas," kata Muchrid. ***4***Budi Suyanto (T.I023/B/B. Suyanto/B. Suyanto) 05-08-2015 13:44:21

Pewarta: Irwan Arfa

Editor :


COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015