Medan, 12/7 (Antara) - Sosialiasi pemilihan kepala daerah di Kota Medan dinilai tidak maksimal sehingga dikhawatirkan tidak mampu mencapai tingkat partisipasi masyarakat seperti yang diharapkan.
"Sosialisasinya tidak mumpuni. Terlihat dari gaung sosialisasi yang tidak mengakar ke masyarakat," kata mantan Ketua Panwaslu Kota Medan Teguh Satya Wira di Medan, Minggu.
Menurut Teguh, dari pemantauan selama ini, masih banyak masyarakat Kota Medan yang tidak mengetahui akan adanya pemilihan kepala daerah (pilkada) di daerah itu.
Jika KPU tidak memperbaiki cara sosialisasinya, dikhawatirkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada Kota Medan bakal lebih rendah dari partisipasi pemilihan gubernur tahun 2013 yang berada di bawah angka 50 persen.
Karena itu, ia menilai target 75 persen partisipasi masyarakat yang ditetapkan KPU Kota Medan sangat sulit untuk direalisasikan dengan tingkat sosialisasi yang seadanya.
"Jangankan 75 persen, bisa mendapatkan 50 persen saja KPU Medan perlu 'sujud sukur'," katanya.
Ia mengatakan, cukup banyak indikasi yang menunjukkan rendahnya tingkat sosialisasi yang dilakukan KPU terkait pilkada Kota Medan yang dilaksanakan secara serentak dengan 22 kabupaten/kota lain di Sumut.
Salah satunya adalah bentuk kegagalan bakal calon dari jalur perseoangan karena tidak adanya dukungan dari masyarakat.
"Kenapa masyarakat tidak mendukung, lebih mereka karena tidak tahu akan ada pilkada," katanya.
Dengan kondisi seperti, sangat disayangkan negara harus mengeluarkan anggaran yang cukup besar tetapi tidak mampu meningkatkan kualitas pilkada melalui tingkat partisipasi pemilih.
"Berarti dana sosialisasi yang besar itu hanya sia-sia," ujar Teguh. ***2***
(T.I023/B/M. Yusuf/M. Yusuf)
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015
"Sosialisasinya tidak mumpuni. Terlihat dari gaung sosialisasi yang tidak mengakar ke masyarakat," kata mantan Ketua Panwaslu Kota Medan Teguh Satya Wira di Medan, Minggu.
Menurut Teguh, dari pemantauan selama ini, masih banyak masyarakat Kota Medan yang tidak mengetahui akan adanya pemilihan kepala daerah (pilkada) di daerah itu.
Jika KPU tidak memperbaiki cara sosialisasinya, dikhawatirkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada Kota Medan bakal lebih rendah dari partisipasi pemilihan gubernur tahun 2013 yang berada di bawah angka 50 persen.
Karena itu, ia menilai target 75 persen partisipasi masyarakat yang ditetapkan KPU Kota Medan sangat sulit untuk direalisasikan dengan tingkat sosialisasi yang seadanya.
"Jangankan 75 persen, bisa mendapatkan 50 persen saja KPU Medan perlu 'sujud sukur'," katanya.
Ia mengatakan, cukup banyak indikasi yang menunjukkan rendahnya tingkat sosialisasi yang dilakukan KPU terkait pilkada Kota Medan yang dilaksanakan secara serentak dengan 22 kabupaten/kota lain di Sumut.
Salah satunya adalah bentuk kegagalan bakal calon dari jalur perseoangan karena tidak adanya dukungan dari masyarakat.
"Kenapa masyarakat tidak mendukung, lebih mereka karena tidak tahu akan ada pilkada," katanya.
Dengan kondisi seperti, sangat disayangkan negara harus mengeluarkan anggaran yang cukup besar tetapi tidak mampu meningkatkan kualitas pilkada melalui tingkat partisipasi pemilih.
"Berarti dana sosialisasi yang besar itu hanya sia-sia," ujar Teguh. ***2***
(T.I023/B/M. Yusuf/M. Yusuf)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015