Oleh Edy Pandiangan
Dairi, 3/6 (Antara) - Kabupaten Dairi berhasil meraih prestasi dalam pengelolaan keuangan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara merilis hasil audit dengan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), Senin, di kantor BPK di Medan.
Laporan hasil pemeriksaan keuangan (LHPK) dengan predikat tersebut sudah lama ditunggu-tunggu Pemerintah Kabupaten Dairi karena tujuh tahun sebelumnya selalu mendapat predikat wajar dengan pengecualian (WDP). Dokumen LHP diserahkan Kepala perwakilan BPK Sumut, Erwin SH MHum, didampingi Kepala Sub Auditorat Sumut III, Aris Laksono SE kepada Bupati Dairi KRA Johnny Sitohang Adinegoro SSos disaksikan Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani, Sekda Sebastianus Tinambunan dan sejumlah pimpinan SKPD.
Kepala perwakilan BPK Wilayah Sumut, Erwin SH MHum menegaskan, raihan WTP oleh Pemkab Dairi bukan suatu hadiah tetapi merupakan prestasi yang diraih dengan kerja keras. “Menyandang predikat WDP selama 7 tahun seharusnya tidak perlu terjadi jika Pemkab Dairi bisa merespons serta perduli dengan rekomendasi dari BPK selama ini. Seharusnya WDP untuk kabupaten/kota cukup hanya dua kali,” ujar Erwin.
Namun, menurut Erwin, lebih baik terlambat daripada tidak ada perbaikan. “Jika pengelolaan keuangan baik maka hal itu merupakan keberhasilan BPK Sumut juga. Kalau tidak ada perubahan berarti kegagalan pemeriksa tidak mampu mengarahkan atau membina,” ucapnya. Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Dairi yang mau bekerja keras memperbaiki pengelolaan keuangan serta aset sehingga bisa meraih opini WTP dan diharapkan bisa dipertahankan dan meningkatkan kinerjanya.
Erwin juga mengingatkan, opini WTP bukan semata mata clear and clean, seakan-akan tidak ada lagi kekurangan. “WTP ini baru prestasi perbaikan administrasi dan laporan yang baik. Belum penilaian atas kinerja dan skala prioritas. Ke depan akan melihat apakah penggunaan anggaran sudah skala prioritas atau bermanfaat, bukan hanya laporan yang baik saja tapi belum tentu bermanfaat penggunaannya,” terangnya.
Sementara Bupati Dairi KRA Johnny Sitohang Adinegoro SSos mengatakan hasil yang didapat meruapakan cambuk dalam usaha terus memperbaiki kinerja dan pengelolaan keuangan serta aset milik Pemkab. Johnny mengaku sengaja membawa sejumlah pejabat ke kantor BPK supaya mereka bisa mengetahui dan mendengar bimbingan dari BPK untuk lebih meningkatkan kinerja.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015
Dairi, 3/6 (Antara) - Kabupaten Dairi berhasil meraih prestasi dalam pengelolaan keuangan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara merilis hasil audit dengan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), Senin, di kantor BPK di Medan.
Laporan hasil pemeriksaan keuangan (LHPK) dengan predikat tersebut sudah lama ditunggu-tunggu Pemerintah Kabupaten Dairi karena tujuh tahun sebelumnya selalu mendapat predikat wajar dengan pengecualian (WDP). Dokumen LHP diserahkan Kepala perwakilan BPK Sumut, Erwin SH MHum, didampingi Kepala Sub Auditorat Sumut III, Aris Laksono SE kepada Bupati Dairi KRA Johnny Sitohang Adinegoro SSos disaksikan Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani, Sekda Sebastianus Tinambunan dan sejumlah pimpinan SKPD.
Kepala perwakilan BPK Wilayah Sumut, Erwin SH MHum menegaskan, raihan WTP oleh Pemkab Dairi bukan suatu hadiah tetapi merupakan prestasi yang diraih dengan kerja keras. “Menyandang predikat WDP selama 7 tahun seharusnya tidak perlu terjadi jika Pemkab Dairi bisa merespons serta perduli dengan rekomendasi dari BPK selama ini. Seharusnya WDP untuk kabupaten/kota cukup hanya dua kali,” ujar Erwin.
Namun, menurut Erwin, lebih baik terlambat daripada tidak ada perbaikan. “Jika pengelolaan keuangan baik maka hal itu merupakan keberhasilan BPK Sumut juga. Kalau tidak ada perubahan berarti kegagalan pemeriksa tidak mampu mengarahkan atau membina,” ucapnya. Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Dairi yang mau bekerja keras memperbaiki pengelolaan keuangan serta aset sehingga bisa meraih opini WTP dan diharapkan bisa dipertahankan dan meningkatkan kinerjanya.
Erwin juga mengingatkan, opini WTP bukan semata mata clear and clean, seakan-akan tidak ada lagi kekurangan. “WTP ini baru prestasi perbaikan administrasi dan laporan yang baik. Belum penilaian atas kinerja dan skala prioritas. Ke depan akan melihat apakah penggunaan anggaran sudah skala prioritas atau bermanfaat, bukan hanya laporan yang baik saja tapi belum tentu bermanfaat penggunaannya,” terangnya.
Sementara Bupati Dairi KRA Johnny Sitohang Adinegoro SSos mengatakan hasil yang didapat meruapakan cambuk dalam usaha terus memperbaiki kinerja dan pengelolaan keuangan serta aset milik Pemkab. Johnny mengaku sengaja membawa sejumlah pejabat ke kantor BPK supaya mereka bisa mengetahui dan mendengar bimbingan dari BPK untuk lebih meningkatkan kinerja.
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015