Medan, 17/3 (Antara) - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mindo Sianipar meminta berbagai pihak jangan mengambinghitamkan partai politik berlogo banteng moncong putih berkaitan dengan konflik internal di beberapa parpol.
"Ibarat pepatah melayu buruk muka jangan cermin dibelah, buruk tulisan, tangan sendiri," kata Mindo Sianipar di Medan, Selasa.
Ia menegaskan bahwa PDIP tidak memiliki niat dan tidak pernah melakukan upaya apapun untuk menimbulkan konflik di kalangan parpol di Tanah Air.
"Kalau ada masalah internal, jangan larikan ke kita-kita," katanya di sela-sela Konferensi Daerah PDIP Sumut di salah satu hotel berbintang di Medan.
Menurut Mindo, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly yang mendapatkan tugas dalam membina peraturan di Tanah Air memang kader PDIP.
Namun dalam pengambilan keputusan sebagai pejabat negara, Yasona Laoly bukan bertindak atas nama PDIP, melainkan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Apalagi kapasitas ilmu hukum Yasona Laoly sangat mumpuni sehingga dipercaya Presiden Joko Widodo untuk memimpin Kementerian Hukum dan HAM.
"Beliau itu doktor hukum dari Amerika. Jangan ragukan kemampuan penguasaan hukum Yasona," katanya.
Sementara itu, fungsionaris DPP PDIP lainnya, Trimedya Panjaitan mengatakan,a masih melihat dinamika politik nasional terkait adanya konflik internal yang dialami sejumlah parpol di Indonesia.
Pihaknya berharap wacana penggunaan hak angket terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly tidak terwujud karena dapat menciptakan perpolitikan yang kurang menguntungkan.
"Mudah-mudahan sih tidak. Kalau terjadi, akan terjadi 'turbelensi' politik. Kita cukup lelah dengan masalah KPK-Polri," katanya.
Trimedya mengungkapkan keyakinan penuh bahwa Yasona Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM telah menetapkan berbagai keputusan terhadap konlik parpol tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. ***2***
(T.I023/B/A.J.S. Bie/A.J.S. Bie)
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015
"Ibarat pepatah melayu buruk muka jangan cermin dibelah, buruk tulisan, tangan sendiri," kata Mindo Sianipar di Medan, Selasa.
Ia menegaskan bahwa PDIP tidak memiliki niat dan tidak pernah melakukan upaya apapun untuk menimbulkan konflik di kalangan parpol di Tanah Air.
"Kalau ada masalah internal, jangan larikan ke kita-kita," katanya di sela-sela Konferensi Daerah PDIP Sumut di salah satu hotel berbintang di Medan.
Menurut Mindo, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly yang mendapatkan tugas dalam membina peraturan di Tanah Air memang kader PDIP.
Namun dalam pengambilan keputusan sebagai pejabat negara, Yasona Laoly bukan bertindak atas nama PDIP, melainkan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Apalagi kapasitas ilmu hukum Yasona Laoly sangat mumpuni sehingga dipercaya Presiden Joko Widodo untuk memimpin Kementerian Hukum dan HAM.
"Beliau itu doktor hukum dari Amerika. Jangan ragukan kemampuan penguasaan hukum Yasona," katanya.
Sementara itu, fungsionaris DPP PDIP lainnya, Trimedya Panjaitan mengatakan,a masih melihat dinamika politik nasional terkait adanya konflik internal yang dialami sejumlah parpol di Indonesia.
Pihaknya berharap wacana penggunaan hak angket terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly tidak terwujud karena dapat menciptakan perpolitikan yang kurang menguntungkan.
"Mudah-mudahan sih tidak. Kalau terjadi, akan terjadi 'turbelensi' politik. Kita cukup lelah dengan masalah KPK-Polri," katanya.
Trimedya mengungkapkan keyakinan penuh bahwa Yasona Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM telah menetapkan berbagai keputusan terhadap konlik parpol tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. ***2***
(T.I023/B/A.J.S. Bie/A.J.S. Bie)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015