Medan, 11/1 (Antara) - Meski selama ini sudah surplus beras, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ikut bergegas untuk mewujudkan Program Swasembada Pangan Nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dalam tiga tahun ke depan atau 2017.
Tidak tanggung-tanggung, Pemprov (Pemerintah Provinsi) itu dibantu Kodam I/Bukit Barisan menargetkan pada tahun ketiga atau 2017, surplus padi di Sumut sudah mencapai 1.642.300 ton sehingga dipastikan membantu program swasembada pangan tersebut.
Langkah-langkah untuk pencapaian surplus beras yang besar itupun sudah dilakukan sejak pertengahan Desember 2014 dimulai dengan rapat membicarakan teknis pelaksanaan program itersebut hingga soal kesepakatan kerja.
"Pemprov Sumut dan Kodam I/BB memang sudah siap untuk menjalankan peningkatan produksi padi dan lainnya dalam kaitan Program Swasembada Pangan yang dicanangkan Presiden Jokowi," kata Pangdam I/BB Mayjen TNI Winston Pardamean Simanjuntak di Medan, Minggu.
Rapat Kodam I dengan Pemprov Sumut, Rabu lalu misalnya, kata dia, adalah untuk semakin memantapkan program swasembada pangan itu.
Hasil rapat itu disimpulkan tentang kesiapan pelaksanaan program sudah dilaporkan ke Kasdam dan kementerian terkait di Jakarta.
Untuk selanjutnya dilakukan pelatihan kader pertahanan pangan untuk siap menjadi pendamping dan pengawas program swasembada pangan itu.
Di Sumut, pelatihan berbagai pengetahuan tentang pangan itu dimulai tanggal 12 Januari hingga 16 Januari 2015.
"Selesai pada 16 Januari itulah langsung dilakukan pencanangan swasembada pangan di Sumut," katanya.
Pangdam menyebutkan, secara teknis program swasembada pangan di Sumut sudah rampung dibicarakan dan disepakati.
Namun tentunya perlu dukungan Pemerintah Pusat khususnya untuk menjaga pemasaran, kestabilan harga jual padi/beras dan hasil pangan lainnya, bantuan pupuk hingga pembangunan irigasi untuk keperluan penanaman padi.
Oleh karena itu pulalah, maka sebelum pelatihan dan pencanaangan, program itu sudah dibicarakan di Pusat.
Adapun peran TNI dalam program itu, jelas Pangdam I/BB, adalah membantu dalam segala hal termasuk mengawal bahkan "memelotin" semua sisi mulai mengawal pembangunan irigasi, pendistribusian benih, pupuk hingga penanaman dan panen.
"Tujuan semuanya itu untuk pencapaian penambahan produksi dalam rangka Program Swasembada Pangan Indonesia yang direncanakan Presiden Jokowi hingga tiga tahun ke depan," katanya.
Tidak Sulit
Gubernur Sumut H Gatot Pujo Nugroho menyebutkan, swasembada pangan bukan hal yang sulit untuk dipenuhi di daerah ini karena sebelumnya produksi padi di daerah itu sudah surplus.
Yang terpenting, kata dia, memang Pemerintah harus mampu menjaga agar harga-harga komoditas pangan bisa stabil di pasar untuk merangsang petani bertanam.
"Maka hal itu juga sudah dibicarakan ke Pusat," katanya.
Selain masalah harga, kata dia, yang juga perlu diperhatikan dan diwujudkan adalah pembangunan dan perbaikan sarana irigasi.
Mengacu pada fakta di lapangan, perbaikan dan pembangunan irigasi yang dibutuhkan dengan luasan lahan padi 118 ribuan hektare hingga 200-ribuan hektare.
Sementara lahan irigasi yang sudah disetujui oleh Kementerian Pertanian diperbaiki pada tahun 2015 masih seluas 18.450 hektare antara lain di Kabupaten Deliserdang 1.200 hektare, Serdang Bedagai 2.300 hektare, Simalungun 2.000 hektare dan di Asahan, Batubara, Labuhanbatu serta Labuhanbatu Utara.
Selain itu, perlunya bantuan pupuk karena pupuk masih sangat terbatas.
"Kalau saja dengan kondisi irigasi dan pupuk yang belum memadai ditambah harga jual gabah atau beras berfluktuasi, Sumut sudah swasembada pangan. Tentunya dengan semuanya dibenahi, produksi padi akan lebih mudah ditingkatkan," katanya.
Menurut Gubernur, pada tahun 2014, produksi pada di Sumut sudah 3.604.602 ton dan pada 2015 ditargetkan naik menjadi 4.155.590 ton.
Adapun pada 2016 dan 2017 , produksi ditargetkan menjadi 4.711.056 ton dan 5.161.603 ton.
"Jadi hingga tahun ke tiga kenaikan produksi padi Sumut sudah mencapai 1.334.270 ton," katanya.
Peningkatan produksi padi di Sumut bisa dilakukan di semua daerah penghasil.
Selain memerlukan penambahan luas areal, peningkatan produksi juga bisa diperoleh dari pendorongan kenaikan produktivitas dan itu sudah dilakukan Pemprov Sumut.
Gubernur menegaskan, karena progran swasembada pangan, maka bukan hanya padi yang dikembangkan, tetapi juga jagung, ubi kayu dan kedelai.
Kepala Dinas Pertanian Sumut M Roem menyebutkan, kalau selama ini kedelai, ubi kayu dan jagung Sumut belum memenuhi kebutuhan yang terus meningkat pesat, maka pada 2017, sesuai program akan dikejar mencapai swasembada bahkan bisa surplus.
Untuk Jagung misalnya, direncanakan kenaikan produksi pada tahun ke tiga bisa sebanyak 536.892 ton sehinggga 2017 ada surplus 888.292 ton.
Pengamat ekonomi Sumut, Wahyu Ario Pratomo menyebutkan, keberhasilan pencapaian swasembada atau surplus pangan terbesar berada pada peran Pemerintah.
"Kalau harga jual hasil pangan bagus atau menguntungkan, pasti petani bahkan masyarakat lainnya akan melirik bisnis itu," katanya.
Lihat saja, pada tanaman sawit, harga tandan buah sawitnya mahal, semua orang mulai petani kecil hingga "berdasi" bergegas ke bisnis itu.
"Makanya sudah harus dilakukan penjagaan atau pengawalan harga jual di dalam negeri dan termasuk menyiapkan anggaran untuk membeli produksi petani saat harga anjlok," katanya.
Langkah membeli hasil petani itu tidak akan merugikan Pemerintah 100 persen karena bisa diekspor atau dijadikan cadangan pangan.
Pemerintah bisa menunjuk perusahaan BUMN bahkan swasta untuk menangani bisnis itu.
"Negara lain sudah melakukan hal itu bahkan untuk hasil perkebunan seperti karet," kata Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU) itu.
Pemerintah Thailand misalnya menampung hasil karet petaninya saat harga jual anjlok.
Swasembada pangan bukan saja meningkatkan perekonomian tetapi juga kesejahteraan dan keamanan negara.
Jadi memang sudah seharusnya semua pemangku kepentingan mendukung Pemerintah dalam Program Swasembada Pangan tersebut. ***4***
(T.E016/B/T. Susilo/T. Susilo) 11-01-2015 12:33:41
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015
Tidak tanggung-tanggung, Pemprov (Pemerintah Provinsi) itu dibantu Kodam I/Bukit Barisan menargetkan pada tahun ketiga atau 2017, surplus padi di Sumut sudah mencapai 1.642.300 ton sehingga dipastikan membantu program swasembada pangan tersebut.
Langkah-langkah untuk pencapaian surplus beras yang besar itupun sudah dilakukan sejak pertengahan Desember 2014 dimulai dengan rapat membicarakan teknis pelaksanaan program itersebut hingga soal kesepakatan kerja.
"Pemprov Sumut dan Kodam I/BB memang sudah siap untuk menjalankan peningkatan produksi padi dan lainnya dalam kaitan Program Swasembada Pangan yang dicanangkan Presiden Jokowi," kata Pangdam I/BB Mayjen TNI Winston Pardamean Simanjuntak di Medan, Minggu.
Rapat Kodam I dengan Pemprov Sumut, Rabu lalu misalnya, kata dia, adalah untuk semakin memantapkan program swasembada pangan itu.
Hasil rapat itu disimpulkan tentang kesiapan pelaksanaan program sudah dilaporkan ke Kasdam dan kementerian terkait di Jakarta.
Untuk selanjutnya dilakukan pelatihan kader pertahanan pangan untuk siap menjadi pendamping dan pengawas program swasembada pangan itu.
Di Sumut, pelatihan berbagai pengetahuan tentang pangan itu dimulai tanggal 12 Januari hingga 16 Januari 2015.
"Selesai pada 16 Januari itulah langsung dilakukan pencanangan swasembada pangan di Sumut," katanya.
Pangdam menyebutkan, secara teknis program swasembada pangan di Sumut sudah rampung dibicarakan dan disepakati.
Namun tentunya perlu dukungan Pemerintah Pusat khususnya untuk menjaga pemasaran, kestabilan harga jual padi/beras dan hasil pangan lainnya, bantuan pupuk hingga pembangunan irigasi untuk keperluan penanaman padi.
Oleh karena itu pulalah, maka sebelum pelatihan dan pencanaangan, program itu sudah dibicarakan di Pusat.
Adapun peran TNI dalam program itu, jelas Pangdam I/BB, adalah membantu dalam segala hal termasuk mengawal bahkan "memelotin" semua sisi mulai mengawal pembangunan irigasi, pendistribusian benih, pupuk hingga penanaman dan panen.
"Tujuan semuanya itu untuk pencapaian penambahan produksi dalam rangka Program Swasembada Pangan Indonesia yang direncanakan Presiden Jokowi hingga tiga tahun ke depan," katanya.
Tidak Sulit
Gubernur Sumut H Gatot Pujo Nugroho menyebutkan, swasembada pangan bukan hal yang sulit untuk dipenuhi di daerah ini karena sebelumnya produksi padi di daerah itu sudah surplus.
Yang terpenting, kata dia, memang Pemerintah harus mampu menjaga agar harga-harga komoditas pangan bisa stabil di pasar untuk merangsang petani bertanam.
"Maka hal itu juga sudah dibicarakan ke Pusat," katanya.
Selain masalah harga, kata dia, yang juga perlu diperhatikan dan diwujudkan adalah pembangunan dan perbaikan sarana irigasi.
Mengacu pada fakta di lapangan, perbaikan dan pembangunan irigasi yang dibutuhkan dengan luasan lahan padi 118 ribuan hektare hingga 200-ribuan hektare.
Sementara lahan irigasi yang sudah disetujui oleh Kementerian Pertanian diperbaiki pada tahun 2015 masih seluas 18.450 hektare antara lain di Kabupaten Deliserdang 1.200 hektare, Serdang Bedagai 2.300 hektare, Simalungun 2.000 hektare dan di Asahan, Batubara, Labuhanbatu serta Labuhanbatu Utara.
Selain itu, perlunya bantuan pupuk karena pupuk masih sangat terbatas.
"Kalau saja dengan kondisi irigasi dan pupuk yang belum memadai ditambah harga jual gabah atau beras berfluktuasi, Sumut sudah swasembada pangan. Tentunya dengan semuanya dibenahi, produksi padi akan lebih mudah ditingkatkan," katanya.
Menurut Gubernur, pada tahun 2014, produksi pada di Sumut sudah 3.604.602 ton dan pada 2015 ditargetkan naik menjadi 4.155.590 ton.
Adapun pada 2016 dan 2017 , produksi ditargetkan menjadi 4.711.056 ton dan 5.161.603 ton.
"Jadi hingga tahun ke tiga kenaikan produksi padi Sumut sudah mencapai 1.334.270 ton," katanya.
Peningkatan produksi padi di Sumut bisa dilakukan di semua daerah penghasil.
Selain memerlukan penambahan luas areal, peningkatan produksi juga bisa diperoleh dari pendorongan kenaikan produktivitas dan itu sudah dilakukan Pemprov Sumut.
Gubernur menegaskan, karena progran swasembada pangan, maka bukan hanya padi yang dikembangkan, tetapi juga jagung, ubi kayu dan kedelai.
Kepala Dinas Pertanian Sumut M Roem menyebutkan, kalau selama ini kedelai, ubi kayu dan jagung Sumut belum memenuhi kebutuhan yang terus meningkat pesat, maka pada 2017, sesuai program akan dikejar mencapai swasembada bahkan bisa surplus.
Untuk Jagung misalnya, direncanakan kenaikan produksi pada tahun ke tiga bisa sebanyak 536.892 ton sehinggga 2017 ada surplus 888.292 ton.
Pengamat ekonomi Sumut, Wahyu Ario Pratomo menyebutkan, keberhasilan pencapaian swasembada atau surplus pangan terbesar berada pada peran Pemerintah.
"Kalau harga jual hasil pangan bagus atau menguntungkan, pasti petani bahkan masyarakat lainnya akan melirik bisnis itu," katanya.
Lihat saja, pada tanaman sawit, harga tandan buah sawitnya mahal, semua orang mulai petani kecil hingga "berdasi" bergegas ke bisnis itu.
"Makanya sudah harus dilakukan penjagaan atau pengawalan harga jual di dalam negeri dan termasuk menyiapkan anggaran untuk membeli produksi petani saat harga anjlok," katanya.
Langkah membeli hasil petani itu tidak akan merugikan Pemerintah 100 persen karena bisa diekspor atau dijadikan cadangan pangan.
Pemerintah bisa menunjuk perusahaan BUMN bahkan swasta untuk menangani bisnis itu.
"Negara lain sudah melakukan hal itu bahkan untuk hasil perkebunan seperti karet," kata Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU) itu.
Pemerintah Thailand misalnya menampung hasil karet petaninya saat harga jual anjlok.
Swasembada pangan bukan saja meningkatkan perekonomian tetapi juga kesejahteraan dan keamanan negara.
Jadi memang sudah seharusnya semua pemangku kepentingan mendukung Pemerintah dalam Program Swasembada Pangan tersebut. ***4***
(T.E016/B/T. Susilo/T. Susilo) 11-01-2015 12:33:41
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015