Tanjung Balai, 19/8 (Antara Sumut ) - Sejumlah nelayan Tanjung Balai dan Asahan sejak sekitar sepekan terakhir tidak melaut akibat kesulitan mendapatkan BBM jenis solar bersubsidi.
"Kami tidak melaut sejak Pemerintah membatasi penjualan solar bersubsidi," kata Rizal, nelayan tradisional, di Tanjung Balai, Selasa.
Menurut dia, peraturan mengenai penjualan solar bersubsidi yang tidak boleh dilakukan pada malam hari sangat merugikan nelayan setempat.
Alasannya, kalangan nelayan di wilayah itu umumnya membeli solar pada sore menjelang malam setelah pulang malaut.
Namun, sejak penjualan solar bersudi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) atau stasiun pengisian disel nelayan (SPDN) hanya sampai pukul 18.00 WIB, mereka sulit mendapatkan solar dengan harga bersubsidi.
Sementara harga BBM jenis solar non subsidi di tingkat agen relatif tinggi, yakni berkisar antara Rp7.500 hingga Rp9.000 per liter.
"Kalau membeli solar dengan harga non, dipastikan tidak sebanding dengan penghasilan kami dari hasil melaut," ujarnya.
Rizal memperkirakan, jika pembatasan penjualan BBM bersubsudi berlanjut akan banyak nelayan di wilayah itu bakal kehilangan sumber mata pencarian dari hasil menangkap ikan.
Karena itu, ia berharap Pemerintah bisa mencarikan solusi atas nasib nelayan tradisionil yang dalam menjalankan usahanya masih sangat tergantung dengan solar bersubsidi.
"Pemerintah hendaknya memahami betapa pentingnya BBM bersubsi bagi nelayan kecil," katanya.
Sebelumnya, pengusaha stasiun pengisian dealer nelayan (SPDN), Paiman alias Aleng, mengaku tidak lagi menjual solar diatas pukul 18.00 WIB.
"Kalau sudah malam mana berani kita jual, bisa-bisa kena denda," katanya.
Selain pembatasan waktu operasional, lanjut dia, Pertamina juga mengurangi dua puluh persen kuota atau jatah solar bersubdi kepada SPDN.
Ia menambahkan, harga solar bersubsidi di SPDN-nya dijual rata-rata Rp5.700/liter, sedangkan non subsidi Rp13.200 per liter. (Yan)
Editor: T. Nico Adrian
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2014
"Kami tidak melaut sejak Pemerintah membatasi penjualan solar bersubsidi," kata Rizal, nelayan tradisional, di Tanjung Balai, Selasa.
Menurut dia, peraturan mengenai penjualan solar bersubsidi yang tidak boleh dilakukan pada malam hari sangat merugikan nelayan setempat.
Alasannya, kalangan nelayan di wilayah itu umumnya membeli solar pada sore menjelang malam setelah pulang malaut.
Namun, sejak penjualan solar bersudi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) atau stasiun pengisian disel nelayan (SPDN) hanya sampai pukul 18.00 WIB, mereka sulit mendapatkan solar dengan harga bersubsidi.
Sementara harga BBM jenis solar non subsidi di tingkat agen relatif tinggi, yakni berkisar antara Rp7.500 hingga Rp9.000 per liter.
"Kalau membeli solar dengan harga non, dipastikan tidak sebanding dengan penghasilan kami dari hasil melaut," ujarnya.
Rizal memperkirakan, jika pembatasan penjualan BBM bersubsudi berlanjut akan banyak nelayan di wilayah itu bakal kehilangan sumber mata pencarian dari hasil menangkap ikan.
Karena itu, ia berharap Pemerintah bisa mencarikan solusi atas nasib nelayan tradisionil yang dalam menjalankan usahanya masih sangat tergantung dengan solar bersubsidi.
"Pemerintah hendaknya memahami betapa pentingnya BBM bersubsi bagi nelayan kecil," katanya.
Sebelumnya, pengusaha stasiun pengisian dealer nelayan (SPDN), Paiman alias Aleng, mengaku tidak lagi menjual solar diatas pukul 18.00 WIB.
"Kalau sudah malam mana berani kita jual, bisa-bisa kena denda," katanya.
Selain pembatasan waktu operasional, lanjut dia, Pertamina juga mengurangi dua puluh persen kuota atau jatah solar bersubdi kepada SPDN.
Ia menambahkan, harga solar bersubsidi di SPDN-nya dijual rata-rata Rp5.700/liter, sedangkan non subsidi Rp13.200 per liter. (Yan)
Editor: T. Nico Adrian
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2014