Oleh Kelik Dewanto
Jakarta, 13/5 (Antara) - Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto meminta Kementerian BUMN segera mengevaluasi kinerja PT PLN (Persero), menyusul pemadaman listrik di sejumlah daerah.
"Kementerian BUMN mesti evauasi PLN, mengapa pemadaman listrik yang menyusahkan rakyat ini masih terjadi di sejumlah daerah," katanya di Jakarta, Selasa.
Ia juga meminta Kementerian BUMN, sebagai pengawas BUMN termasuk PLN, ikut bertanggung jawab atas kejadian pemadaman listrik.
"Pemadaman ini tidak lepas dari tanggung jawab Kementerian BUMN," kata politisi Partai Golkar yang kembali terpilih menjadi Anggota DPR periode 2014-2019.
Dito mengatakan, saat ini, PLN masih menerima subsidi listrik dalam jumlah besar. Pada 2014, BUMN listrik tersebut menerima subsidi listrik sekitar Rp80 triliun.
Lalu, lanjutnya, tarif listrik sebagian pelanggan seperti rumah tangga besar, bisnis, dan industri mengalami kenaikan dalam dua tahun terakhir ini, dengan kewajiban PLN meningkatkan kinerja dan pelayanan.
"Saat pembahasan dengan DPR, PLN sudah berjanji untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan. Namun kenyataannya, pemadaman masih terjadi," ucapnya.
Pemadaman listrik sudah terjadi cukup lama di sejumlah wilayah seperti Sumut, Riau, Kaltim, dan Papua.
Sementara, sejak Senin (12/5), pemadaman listrik terjadi lagi di Ibu Kota Jakarta dan Tangerang.
Pada Selasa, defisit daya sistem di Jakarta dan Tangerang diperkirakan sekitar 750 MW pada Sub-Sistem Muara Karang-Gandul, Balaraja-Lontar, dan Kembangan.
Defisit daya tersebut meningkat dibandingkan pada Senin (12/5) yang 600 MW.
Pemadaman di Jakarta dan Tangerang pada Selasa akan dibagi dalam tiga tahap yang masing-masing berlangsung selama tiga jam. (K007)
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2014
Jakarta, 13/5 (Antara) - Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto meminta Kementerian BUMN segera mengevaluasi kinerja PT PLN (Persero), menyusul pemadaman listrik di sejumlah daerah.
"Kementerian BUMN mesti evauasi PLN, mengapa pemadaman listrik yang menyusahkan rakyat ini masih terjadi di sejumlah daerah," katanya di Jakarta, Selasa.
Ia juga meminta Kementerian BUMN, sebagai pengawas BUMN termasuk PLN, ikut bertanggung jawab atas kejadian pemadaman listrik.
"Pemadaman ini tidak lepas dari tanggung jawab Kementerian BUMN," kata politisi Partai Golkar yang kembali terpilih menjadi Anggota DPR periode 2014-2019.
Dito mengatakan, saat ini, PLN masih menerima subsidi listrik dalam jumlah besar. Pada 2014, BUMN listrik tersebut menerima subsidi listrik sekitar Rp80 triliun.
Lalu, lanjutnya, tarif listrik sebagian pelanggan seperti rumah tangga besar, bisnis, dan industri mengalami kenaikan dalam dua tahun terakhir ini, dengan kewajiban PLN meningkatkan kinerja dan pelayanan.
"Saat pembahasan dengan DPR, PLN sudah berjanji untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan. Namun kenyataannya, pemadaman masih terjadi," ucapnya.
Pemadaman listrik sudah terjadi cukup lama di sejumlah wilayah seperti Sumut, Riau, Kaltim, dan Papua.
Sementara, sejak Senin (12/5), pemadaman listrik terjadi lagi di Ibu Kota Jakarta dan Tangerang.
Pada Selasa, defisit daya sistem di Jakarta dan Tangerang diperkirakan sekitar 750 MW pada Sub-Sistem Muara Karang-Gandul, Balaraja-Lontar, dan Kembangan.
Defisit daya tersebut meningkat dibandingkan pada Senin (12/5) yang 600 MW.
Pemadaman di Jakarta dan Tangerang pada Selasa akan dibagi dalam tiga tahap yang masing-masing berlangsung selama tiga jam. (K007)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2014