Jakarta, 21/11 (Antara) - Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho atas nama Ketua Forum Gubernur se-wilayah Sumatera periode 2012-2013 meminta pemerintah pusat untuk segera merealisasikan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), melalui percepatan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) dan penunjukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pembangun dan pengelolanya.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Yohannes Hasiholan Toruan serta Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara, Kamaludin Harahap dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
"Dari berbagai kesepakatan yang telah dihasilkan, ada beberapa yang menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah, antara lain pembangunan Tol Trans Sumatera yang harus dipercepat pembangunannya dan diusulkan ada penugasan kepada BUMN yang ditunjuk untuk (segera) melaksanakannya," kata Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Kamaludin mengatakan sebelum JTTS dibangun oleh pemerintah pusat, masyarakat Sumatera merasa dianaktirikan karena adanya disparitas pembangunan antara Pulau Jawa dan Sumatera.
"Pulau Jawa sendiri sudah jenuh dalam pembangunan dan pertambahan penduduk. Jika pembangunan masih terus diprioritaskan di Pulau Jawa, maka rakyat Indonesia dari luar Jawa akan berbondong-bondong ke Pulau Jawa sehingga permasalahan di Pulau Jawa jadi semakin meningkat," katanya.
Sependapat dengan Kamaludin, Kepala Bappeda Sumatera Selatan Yohannes Hasiholan Toruan berpendapat, untuk menghentikan pertambahan penduduk di Pulau Jawa, maka pemerintah pusat harus segera merealisasikan pembangunan jalan Tol Trans Sumatera agar terjadi keseimbangan pembangunan secara ekonomi.
"Jika pemerintah pusat masih juga menunda-nunda pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, kami, pemerintah provinsi se-Sumatera siap membangun sendiri jalan tol tersebut. Asalkan Pemerintah pusat memberi ijin. Karena itu sebaiknya pemerintah pusat serius untuk segera membangun jalan tol Trans Sumatera tersebut. Tidak lagi hanya sekedar janji. Segera keluarkan Perpres dan tunjuk BUMN yang akan yang membangun dan mengelola jalan tol tersebut," kata Yohannes.
Yohannes mengingatkan, bahwa BUMN yang layak untuk diberikan kepercayaan membangun dan mengelola Jalan Tol Trans Sumatera adalah BUMN yang berpengalaman dalam melakukan pembangunan berbagai infrastruktur jalan termasuk infrastruktur jalan tol dan mampu mengoperasikannya.
Menurut Kamaludian, Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah mencanangkan program yang sangat bagus yakni program Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Salah satu program MP3EI tersebut adalah pembangunan pembangkit listrik, pembangunan pelabuhan dan Jalan Tol Trans Sumatera.
Kamaludin menambahkan, jika realisasi jalan Tol Trans Sumatera dapat diwujudkan maka hal itu pasti akan memberikan sumbangsih positif bagi masyarakat Sumatera seperti transportasi antara Medan - Binjai tidak perlu macet parah lagi.
"Jika jalan Tol Trans Sumatera yang antara lain menghubungkan Medan - Binjai terealisasi, otomatis ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Meminimalisir kecelakaan lalu lintas, dan masyarakat Sumatera Utara juga tidak lagi tersiksa oleh kemacetan yang sangat parah," kata Kamaludin.
Selain itu, lanjut Kamaludin, jika Jalan Tol Trans Sumatera terealisasi maka hal ini akan menghubungkan sentra-sentra ekonomi dan sentra-sentra produksi yang ada di wilayah Sumatera sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat Sumatera semakin meningkat.
Baik Kamaludin maupun Yohannes berharap, akhir Desember 2013 ini pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sudah dapat merealisasikan rencana pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera sehingga peletakan batu pertamanya diharapkan sudah bisa dilakukan awal 2014.
"Kami berharap, Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ini bisa menjadi warisan pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan selalu dikenang masyarakat Sumatera," kata Kamaludin. (E008)
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013
Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Yohannes Hasiholan Toruan serta Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara, Kamaludin Harahap dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
"Dari berbagai kesepakatan yang telah dihasilkan, ada beberapa yang menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah, antara lain pembangunan Tol Trans Sumatera yang harus dipercepat pembangunannya dan diusulkan ada penugasan kepada BUMN yang ditunjuk untuk (segera) melaksanakannya," kata Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Kamaludin mengatakan sebelum JTTS dibangun oleh pemerintah pusat, masyarakat Sumatera merasa dianaktirikan karena adanya disparitas pembangunan antara Pulau Jawa dan Sumatera.
"Pulau Jawa sendiri sudah jenuh dalam pembangunan dan pertambahan penduduk. Jika pembangunan masih terus diprioritaskan di Pulau Jawa, maka rakyat Indonesia dari luar Jawa akan berbondong-bondong ke Pulau Jawa sehingga permasalahan di Pulau Jawa jadi semakin meningkat," katanya.
Sependapat dengan Kamaludin, Kepala Bappeda Sumatera Selatan Yohannes Hasiholan Toruan berpendapat, untuk menghentikan pertambahan penduduk di Pulau Jawa, maka pemerintah pusat harus segera merealisasikan pembangunan jalan Tol Trans Sumatera agar terjadi keseimbangan pembangunan secara ekonomi.
"Jika pemerintah pusat masih juga menunda-nunda pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, kami, pemerintah provinsi se-Sumatera siap membangun sendiri jalan tol tersebut. Asalkan Pemerintah pusat memberi ijin. Karena itu sebaiknya pemerintah pusat serius untuk segera membangun jalan tol Trans Sumatera tersebut. Tidak lagi hanya sekedar janji. Segera keluarkan Perpres dan tunjuk BUMN yang akan yang membangun dan mengelola jalan tol tersebut," kata Yohannes.
Yohannes mengingatkan, bahwa BUMN yang layak untuk diberikan kepercayaan membangun dan mengelola Jalan Tol Trans Sumatera adalah BUMN yang berpengalaman dalam melakukan pembangunan berbagai infrastruktur jalan termasuk infrastruktur jalan tol dan mampu mengoperasikannya.
Menurut Kamaludian, Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah mencanangkan program yang sangat bagus yakni program Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Salah satu program MP3EI tersebut adalah pembangunan pembangkit listrik, pembangunan pelabuhan dan Jalan Tol Trans Sumatera.
Kamaludin menambahkan, jika realisasi jalan Tol Trans Sumatera dapat diwujudkan maka hal itu pasti akan memberikan sumbangsih positif bagi masyarakat Sumatera seperti transportasi antara Medan - Binjai tidak perlu macet parah lagi.
"Jika jalan Tol Trans Sumatera yang antara lain menghubungkan Medan - Binjai terealisasi, otomatis ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Meminimalisir kecelakaan lalu lintas, dan masyarakat Sumatera Utara juga tidak lagi tersiksa oleh kemacetan yang sangat parah," kata Kamaludin.
Selain itu, lanjut Kamaludin, jika Jalan Tol Trans Sumatera terealisasi maka hal ini akan menghubungkan sentra-sentra ekonomi dan sentra-sentra produksi yang ada di wilayah Sumatera sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat Sumatera semakin meningkat.
Baik Kamaludin maupun Yohannes berharap, akhir Desember 2013 ini pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sudah dapat merealisasikan rencana pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera sehingga peletakan batu pertamanya diharapkan sudah bisa dilakukan awal 2014.
"Kami berharap, Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ini bisa menjadi warisan pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan selalu dikenang masyarakat Sumatera," kata Kamaludin. (E008)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013