Medan, 3/9 (Antara) - Lahan eks Bandar Udara Polonia akan dimanfaatkan untuk pengembangan Pangkalan Udara Soewondo guna mendukung sistem pertahanan dan keamanan nasional.
Dalam rapat paripurna DPRD Sumut dengan agenda pembahasan Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Medan, Selasa, Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho mengatakan, untuk mendukung rencana itu, berbagai kebijakan penataan ruang di sekitar eks Bandara Polonia diarahkan untuk mendukung terwujudnya fungsi dan sistem pertahanan dan keamanan nasional (sishankamnas).
Salah satu kebijakan utama tersebut adalah dengan menetapkan konsep dan rencana pengembangan kawasan di sekitarnya dengan fungsi peruntukan.
Ia mencontohkan dengan pemukiman, jasa, perkantoran, perdagangan dan peruntukan ruang lainnya dengan tetap memerhatikan ketentuan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP).
Ia mengatakan, pelaksanaan RTRW provinsi dan kabupaten/kota akan dilakukan secara sinergis dan dapat berjalan secara paralel dengan mengutamakan koordinasi dan sinkronisasi substansi yang telah diberikan Kementerian Pekerjaan Umum.
"Jika RTRW kabupaten/kota sudah ditetapkan terlebih dulu, diperlukan internalisasi melalui proses revisi jika belum diakomodir di dalam RTRW," katanya.
Usai rapat paripurna DPRD Sumut, Komandan Lanud Soewondo, Kolonel Pnb SM Handoko mengatakan, berbagai aktivitas dan bangunan di sekitar eks Bandara Polonia belum mengganggu aktivitas penerbangan TNI AU.
Namun dengan adanya rencana pengembangan Lanud Soewondo Medan untuk mendukung sishankamnas, diperkirakan kebijakan pembangunan di eks Bandara Polonia harus disesuaikan dengan KKOP.
Apalagi dengan adanya rencana pimpinan TNI AU untuk membentuk skuadron intai dan skuadron tempur di Lanud Soewondo Medan.
"Sampai saat ini tidak mengganggu. Namun KKOP harus tetap diperhatikan. Bukan tidak boleh ada bangunan, tetapi ketinggiannya perlu dibatasi," katanya.
***1*** Zita Meirina (T.I023/B/Z. Meirina/Z. Meirina) 03-09-2013 21:09:13
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013
Dalam rapat paripurna DPRD Sumut dengan agenda pembahasan Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Medan, Selasa, Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho mengatakan, untuk mendukung rencana itu, berbagai kebijakan penataan ruang di sekitar eks Bandara Polonia diarahkan untuk mendukung terwujudnya fungsi dan sistem pertahanan dan keamanan nasional (sishankamnas).
Salah satu kebijakan utama tersebut adalah dengan menetapkan konsep dan rencana pengembangan kawasan di sekitarnya dengan fungsi peruntukan.
Ia mencontohkan dengan pemukiman, jasa, perkantoran, perdagangan dan peruntukan ruang lainnya dengan tetap memerhatikan ketentuan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP).
Ia mengatakan, pelaksanaan RTRW provinsi dan kabupaten/kota akan dilakukan secara sinergis dan dapat berjalan secara paralel dengan mengutamakan koordinasi dan sinkronisasi substansi yang telah diberikan Kementerian Pekerjaan Umum.
"Jika RTRW kabupaten/kota sudah ditetapkan terlebih dulu, diperlukan internalisasi melalui proses revisi jika belum diakomodir di dalam RTRW," katanya.
Usai rapat paripurna DPRD Sumut, Komandan Lanud Soewondo, Kolonel Pnb SM Handoko mengatakan, berbagai aktivitas dan bangunan di sekitar eks Bandara Polonia belum mengganggu aktivitas penerbangan TNI AU.
Namun dengan adanya rencana pengembangan Lanud Soewondo Medan untuk mendukung sishankamnas, diperkirakan kebijakan pembangunan di eks Bandara Polonia harus disesuaikan dengan KKOP.
Apalagi dengan adanya rencana pimpinan TNI AU untuk membentuk skuadron intai dan skuadron tempur di Lanud Soewondo Medan.
"Sampai saat ini tidak mengganggu. Namun KKOP harus tetap diperhatikan. Bukan tidak boleh ada bangunan, tetapi ketinggiannya perlu dibatasi," katanya.
***1*** Zita Meirina (T.I023/B/Z. Meirina/Z. Meirina) 03-09-2013 21:09:13
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013