Depok, 1/9 (Antara) - Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014 hanya tinggal hitungan bulan.
Suhu politik di Tanah Air mulai memanas. Partai-partai politik, termasuk di dalamnya kader, mulai mencuri start kampanye untuk menuai simpati masyarakat.
Pengamat komunikasi politik Tjipta Lesmana membenarkan bahwa suhu politik mulai memanas menjelang Pemilu 2014. Semua pejabat negara, baik di legislatif maupun eksekutif yang merupakan kader parpol, sibuk untuk mempersiapkan diri ikut pesta demokrasi lima tahunan itu.
Tidak hanya sibuk melakukan pencitraan, saling sikut satu sama lain, juga menghimpun dana. Pasalnya, biaya demokrasi di Indonesia terbilang mahal. Untuk menjadi pejabat negara, baik pusat maupun daerah, termasuk ikut berlaga sebagai calon presiden (capres), masing-masing calon harus merogoh kocek yang jumlahnya mencapai miliaran bahkan triliunan rupiah.
Guru Besar Universitas Pelita Harapan itu mengimbau masyarakat agar berhati-hati dan cermat dalam memilih perwakilannya. "Masyarakat juga harus kritis, jangan asal pilih," kata dia.
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie juga mengakui, suhu politik Indonesia saat ini sudah mulai hangat. Pria yang akrab disapa Ical itu menggambarkan kondisi perpolitikan tanah air akan semakin memanas seiring kian dekatnya Pemilu 2014.
"Suhu ini akan terus meningkat dan puncaknya akan terjadi pada bulan April dan Juli tahun depan," ujarnya. "Kompetisi pasti akan seru, sebagaimana pertandingan sepakbola yang ketat dengan bintang-bintang lapangan yang piawai," katanya.
Menurut dia, masing-masing pimpinan parpol akan berlomba-lomba merebut dukungan dan aspirasi rakyat. Walaupun bersaing ketat, Ical yakin persahabatan dan tali silaturahim di antara para pimpinan parpol akan menjadikan pemilu nanti sebagai sebuah pesta demokrasi yang tertib, adil, dan damai.
"Demikian pula, saya yakin bahwa di samping keharusan kompetisi, kita menyadari sepenuhnya bahwa manakala kepentingan bangsa memanggil, maka semua kekuatan politik akan merapatkan barisan dan menjadi satu kesatuan kebangsaan yang utuh dan kompak," katanya.
Sementara itu pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi menyebutkan, tahun 2013 partai politik (parpol) akan semakin gencar mengusung kandidatnya. "Semua mesin partai akan semakin dipanaskan untuk menyambut pemilu," kata Burhanuddin.
Para parpol pada 2013 akan ramai-ramai membentuk citra. "Jadi politik akan semakin ramai bukan oleh substansi, tapi oleh pencitraan dan di tengah memanasnya suhu politik seperti ini, di situlah peran media dan civil society mengingatkan partai," ujarnya seraya menambahkan bahwa perilaku parpol akan menunjukkan persaingan ketat untuk mendapat posisi strategis pada 2014.
Pengamat politik lainnya, Yudi Latif mengatakan, pada 2013 para parpol juga mementingkan kondisi finansial dalam kampanye pada 2014. "Tahun 2013 ini akan makin sengit dan gegap gempita karena menjelang pemilu setiap partai akan mengamankan kepentingan finansial.¿
Namun dia mengingatkan, selain popularitas yang kuat, calon pemimpin harus segera memiliki visi dan misi yang konkret untuk perubahan pemerintahan Indonesia.
Menurut Pengamat politik dari Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis), Sugiyanto, semua parpol tak hanya melakukan persiapan, tetapi juga akan mencari kelemahan partai lain dan dijadikan sebagai strategi untuk menyerang.
"Meskipun cara ini tidak dibenarkan dalam perpolitikan di Indonesia, namun tetap saja akan bisa berlangsung dengan menggunakan pihak lain, seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau pergerakan lainnya," katanya.
Adanya kampanye hitam, ujanya, sudah terlihat dari diungkapnya beberapa calon anggota legislatif (caleg) yang bermasalah. "Sekarang ini sudah mulai ada pihak-pihak yang membuka adanya caleg-caleg yang ternyata bermasalah.
Hal ini mengindikasikan bahwa strategi menyerang lawan politik, itu sudah ada sejak awal."
Tentang calon-calon presiden yang akan diusung p;arpol, Wakil Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Syaifullah Tamliha mengatakan, tidak perlu dibedakan antara tokoh berlatar belakang militer atau sipil untuk dicapreskan. "Yang penting figur itu mewujudkan demokrasi lebih baik," ujarnya.
Militer, polisi atau sipil, menurut dia, hanyalah persoalan sumber kader, di tengah kehidupan demokrasi yang semakin matang tidak perlu lagi mengelompokkan tokoh, yang paling penting capres tersebut selain bisa memperbaiki kehidupan demokrasi juga memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, mempunyai kemampuan untuk memimpin dan integritasnya tidak diragukan.
Mencuri start
Sebagai "wasit" Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta partai peserta Pemilu 2014 untuk menahan diri dan tidak mencuri start dalam berkampanye. Hal ini menyusul teguran terhadap DPC PKB Bojonegoro yang mengiklankan partainya melalui siaran radio lokal.
Anggota Bawaslu, Nasrullah mengakui saat ini sudah ada kecenderungan adanya parpol yang sudah aktif di penyiaran. "Insya Allah, nanti Bawaslu akan membuat iklan. Satu paket iklan bersama kampanye Parpol," kata dia.
Menurut Nasrullah, upaya pencegahan Bawaslu agar parpol tak memasang iklan sebelum waktunya ini dilakukan supaya tercipta pemilu yang dicita-citakan bersama dan tujuan yang sama. Demi menjaga agar Pemilu 2014 berjalan kondusif.
Terkait larangan untuk mencuri start ini, Sekjen DPP PKB Imam Nahrawi menilai Bawaslu telah bersikap tebang pilih dalam menegakkan peraturan dan tidak konsisten dalam menjalankan tugasnya. "Kami bikin pengumuman di radio dipermasalahkan. Sementara yang lain kita lihat sendiri sudah secara nasional," kata Imam.
Nahrawi menyebutkan, iklan yang dipasang DPC Bojonegoro itu mengenai pengumuman pembukaan pendaftaran calon legislatif. Tidak ada ajakan untuk memilih dalam iklan. Iklan serupa ini sebenarnya banyak terjadi dan dapat dilihat secara kasat mata. Namun itu tidak dipermasalahkan Bawaslu.
Sehubungan dengan teguran tersebut, dia meminta Bawaslu bisa menjadi pengawas yang kuat, andal, dan kokoh saat Pemilu 2014. "Kami ingin agar ini diawasi betul. Ini ujian pertama Bawaslu. Sebagai peserta Pemilu 2014, PKB berjanji akan menaati aturan pemilu maupun verifikasi yang dilakukan KPU. Karena itu, penyelenggara pemilu juga harus konsekuen dengan aturan yang berlaku," katanya.
Sementara itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengingatkan kepada seluruh elit politik agar memiliki komitmen untuk berkompetisi secara sehat dan sportif pada Pemilu Legislatif 2014.
Dia meminta mereka membangun konsesus bersama untuk kepentingan yang lebih besar, yakni kebaikan bersama.
Yang tak kalah pentingnya menurut kepala negara adalah pemilu harus memenuhi standar yang berlaku universal, yakni bersifat bebas dan adil.
Kepada para penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, termasuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Presiden meminta mereka dapat bekerjasama dan menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab.
"Kualitas pemilu perlu ditingkatkan," katanya.
Dia juga mengharapkan seluruh parpol pesera pemilu menjadikan pemilu sebagai sarana meningkatkan kualitas demokrasi. Bagi mereka yang terpilih di Pileg, Presiden meminta mengutamakan kepentingan yang lebih besar, di atas kepentingan parpol.
"Calon yang terpilih memiliki kewajiban untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan semua orang tanpa kecuali, termasuk mereka yang tidak memberikan suara kepada diri atau partai," ujar Presiden.
Pemilu 2014 merupakan yang keempat setelah reformasi 1998. Sebanyak 12 parpol nasional akan bertarung memperebutkan 560 kursi DPR, 132 kursi DPD, 2.137 kursi DPRD Provinsi, dan 20.257 kursi DPRD Kabupaten/Kota.
Pemerintah mengucukan dana hingga Rp17 triliun untuk seluruh perhelatan akbar tersebut. Anggaran itu di luar dari dana yang disiapkan oleh para caleg dan parpol.
Seperti kata Presiden, politik memang dapat mengambil wajah yang keras. Namun nilai-nilai dan etika demokrasi mencegah politik berakhir dengan jalan kekerasan. Semua pihak perlu memastikan Pemilu 2014 akan berlangsung secara lancar, tertib, dan damai. (Z02)
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013
Suhu politik di Tanah Air mulai memanas. Partai-partai politik, termasuk di dalamnya kader, mulai mencuri start kampanye untuk menuai simpati masyarakat.
Pengamat komunikasi politik Tjipta Lesmana membenarkan bahwa suhu politik mulai memanas menjelang Pemilu 2014. Semua pejabat negara, baik di legislatif maupun eksekutif yang merupakan kader parpol, sibuk untuk mempersiapkan diri ikut pesta demokrasi lima tahunan itu.
Tidak hanya sibuk melakukan pencitraan, saling sikut satu sama lain, juga menghimpun dana. Pasalnya, biaya demokrasi di Indonesia terbilang mahal. Untuk menjadi pejabat negara, baik pusat maupun daerah, termasuk ikut berlaga sebagai calon presiden (capres), masing-masing calon harus merogoh kocek yang jumlahnya mencapai miliaran bahkan triliunan rupiah.
Guru Besar Universitas Pelita Harapan itu mengimbau masyarakat agar berhati-hati dan cermat dalam memilih perwakilannya. "Masyarakat juga harus kritis, jangan asal pilih," kata dia.
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie juga mengakui, suhu politik Indonesia saat ini sudah mulai hangat. Pria yang akrab disapa Ical itu menggambarkan kondisi perpolitikan tanah air akan semakin memanas seiring kian dekatnya Pemilu 2014.
"Suhu ini akan terus meningkat dan puncaknya akan terjadi pada bulan April dan Juli tahun depan," ujarnya. "Kompetisi pasti akan seru, sebagaimana pertandingan sepakbola yang ketat dengan bintang-bintang lapangan yang piawai," katanya.
Menurut dia, masing-masing pimpinan parpol akan berlomba-lomba merebut dukungan dan aspirasi rakyat. Walaupun bersaing ketat, Ical yakin persahabatan dan tali silaturahim di antara para pimpinan parpol akan menjadikan pemilu nanti sebagai sebuah pesta demokrasi yang tertib, adil, dan damai.
"Demikian pula, saya yakin bahwa di samping keharusan kompetisi, kita menyadari sepenuhnya bahwa manakala kepentingan bangsa memanggil, maka semua kekuatan politik akan merapatkan barisan dan menjadi satu kesatuan kebangsaan yang utuh dan kompak," katanya.
Sementara itu pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi menyebutkan, tahun 2013 partai politik (parpol) akan semakin gencar mengusung kandidatnya. "Semua mesin partai akan semakin dipanaskan untuk menyambut pemilu," kata Burhanuddin.
Para parpol pada 2013 akan ramai-ramai membentuk citra. "Jadi politik akan semakin ramai bukan oleh substansi, tapi oleh pencitraan dan di tengah memanasnya suhu politik seperti ini, di situlah peran media dan civil society mengingatkan partai," ujarnya seraya menambahkan bahwa perilaku parpol akan menunjukkan persaingan ketat untuk mendapat posisi strategis pada 2014.
Pengamat politik lainnya, Yudi Latif mengatakan, pada 2013 para parpol juga mementingkan kondisi finansial dalam kampanye pada 2014. "Tahun 2013 ini akan makin sengit dan gegap gempita karena menjelang pemilu setiap partai akan mengamankan kepentingan finansial.¿
Namun dia mengingatkan, selain popularitas yang kuat, calon pemimpin harus segera memiliki visi dan misi yang konkret untuk perubahan pemerintahan Indonesia.
Menurut Pengamat politik dari Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis), Sugiyanto, semua parpol tak hanya melakukan persiapan, tetapi juga akan mencari kelemahan partai lain dan dijadikan sebagai strategi untuk menyerang.
"Meskipun cara ini tidak dibenarkan dalam perpolitikan di Indonesia, namun tetap saja akan bisa berlangsung dengan menggunakan pihak lain, seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau pergerakan lainnya," katanya.
Adanya kampanye hitam, ujanya, sudah terlihat dari diungkapnya beberapa calon anggota legislatif (caleg) yang bermasalah. "Sekarang ini sudah mulai ada pihak-pihak yang membuka adanya caleg-caleg yang ternyata bermasalah.
Hal ini mengindikasikan bahwa strategi menyerang lawan politik, itu sudah ada sejak awal."
Tentang calon-calon presiden yang akan diusung p;arpol, Wakil Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Syaifullah Tamliha mengatakan, tidak perlu dibedakan antara tokoh berlatar belakang militer atau sipil untuk dicapreskan. "Yang penting figur itu mewujudkan demokrasi lebih baik," ujarnya.
Militer, polisi atau sipil, menurut dia, hanyalah persoalan sumber kader, di tengah kehidupan demokrasi yang semakin matang tidak perlu lagi mengelompokkan tokoh, yang paling penting capres tersebut selain bisa memperbaiki kehidupan demokrasi juga memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, mempunyai kemampuan untuk memimpin dan integritasnya tidak diragukan.
Mencuri start
Sebagai "wasit" Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta partai peserta Pemilu 2014 untuk menahan diri dan tidak mencuri start dalam berkampanye. Hal ini menyusul teguran terhadap DPC PKB Bojonegoro yang mengiklankan partainya melalui siaran radio lokal.
Anggota Bawaslu, Nasrullah mengakui saat ini sudah ada kecenderungan adanya parpol yang sudah aktif di penyiaran. "Insya Allah, nanti Bawaslu akan membuat iklan. Satu paket iklan bersama kampanye Parpol," kata dia.
Menurut Nasrullah, upaya pencegahan Bawaslu agar parpol tak memasang iklan sebelum waktunya ini dilakukan supaya tercipta pemilu yang dicita-citakan bersama dan tujuan yang sama. Demi menjaga agar Pemilu 2014 berjalan kondusif.
Terkait larangan untuk mencuri start ini, Sekjen DPP PKB Imam Nahrawi menilai Bawaslu telah bersikap tebang pilih dalam menegakkan peraturan dan tidak konsisten dalam menjalankan tugasnya. "Kami bikin pengumuman di radio dipermasalahkan. Sementara yang lain kita lihat sendiri sudah secara nasional," kata Imam.
Nahrawi menyebutkan, iklan yang dipasang DPC Bojonegoro itu mengenai pengumuman pembukaan pendaftaran calon legislatif. Tidak ada ajakan untuk memilih dalam iklan. Iklan serupa ini sebenarnya banyak terjadi dan dapat dilihat secara kasat mata. Namun itu tidak dipermasalahkan Bawaslu.
Sehubungan dengan teguran tersebut, dia meminta Bawaslu bisa menjadi pengawas yang kuat, andal, dan kokoh saat Pemilu 2014. "Kami ingin agar ini diawasi betul. Ini ujian pertama Bawaslu. Sebagai peserta Pemilu 2014, PKB berjanji akan menaati aturan pemilu maupun verifikasi yang dilakukan KPU. Karena itu, penyelenggara pemilu juga harus konsekuen dengan aturan yang berlaku," katanya.
Sementara itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengingatkan kepada seluruh elit politik agar memiliki komitmen untuk berkompetisi secara sehat dan sportif pada Pemilu Legislatif 2014.
Dia meminta mereka membangun konsesus bersama untuk kepentingan yang lebih besar, yakni kebaikan bersama.
Yang tak kalah pentingnya menurut kepala negara adalah pemilu harus memenuhi standar yang berlaku universal, yakni bersifat bebas dan adil.
Kepada para penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, termasuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Presiden meminta mereka dapat bekerjasama dan menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab.
"Kualitas pemilu perlu ditingkatkan," katanya.
Dia juga mengharapkan seluruh parpol pesera pemilu menjadikan pemilu sebagai sarana meningkatkan kualitas demokrasi. Bagi mereka yang terpilih di Pileg, Presiden meminta mengutamakan kepentingan yang lebih besar, di atas kepentingan parpol.
"Calon yang terpilih memiliki kewajiban untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan semua orang tanpa kecuali, termasuk mereka yang tidak memberikan suara kepada diri atau partai," ujar Presiden.
Pemilu 2014 merupakan yang keempat setelah reformasi 1998. Sebanyak 12 parpol nasional akan bertarung memperebutkan 560 kursi DPR, 132 kursi DPD, 2.137 kursi DPRD Provinsi, dan 20.257 kursi DPRD Kabupaten/Kota.
Pemerintah mengucukan dana hingga Rp17 triliun untuk seluruh perhelatan akbar tersebut. Anggaran itu di luar dari dana yang disiapkan oleh para caleg dan parpol.
Seperti kata Presiden, politik memang dapat mengambil wajah yang keras. Namun nilai-nilai dan etika demokrasi mencegah politik berakhir dengan jalan kekerasan. Semua pihak perlu memastikan Pemilu 2014 akan berlangsung secara lancar, tertib, dan damai. (Z02)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013