Medan, 31/5 (Antara)- Anggota DPD RI utusan Sumatera Utara Parlindungan Purba menyesalkan masih terjadinya stagnasi bongkar muat peti kemas di International Container Terminal Belawan.
"Dari pantauan DPD RI, di ICT Belawan, Jumat, beberapa peti kemas khususnya berisi barang impor tidak bisa dibongkar karena tidak ada tempat akibat lahannya yang terbatas,"katanya di Medan, Jumat.
Penumpukan peti kemas bukan hanya merugikan pengusaha pemilik barang tetapi juga dipastikan meluas termasuk ke masyarakat.
Lamanya proses bongkar tentunya menimbulkan biaya tinggi dan pasti dibebankan pengusaha juga ke produk jadi yang dihasilkan perusahaan itu.
"DPD RI banyak menerima keluhan eksportir maupun importir soal lambatnya pelayanan termasuk kerapnya terjadi stagnasi peti kemas. Masalah itu sudah beberapa kali dibicarakan dengan PT Pelindo, tetapi tidak ada solusi,"katanya.
Sebagai salah satu pelabuhan di hub barat, Belawan Sumut harusnya semakin bisa memberikan pelayanan maksimal karena layanan di pelabuhan itu memberikan pengaruh positif/negatif terhadap pergerakan dan harga berbagai barang.
"DPD RI akan membicarakan masalah di Pelabuhan Belawan itu ke tingkat pusat, karena pengusaha juga semakin mengeluhkan layanan Pelindo itu,"katanya.
Pengusaha sendiri takut "bersuara keras" karena ada kekhawatiran dipersulit di pelabuhan itu.
Pengusaha yang enggan disebut identitasnya, mengakui, lama sandar kapal dari Belawan juga masih sangat tinggi atau bisa mencapai tiga hingga delapan hari dengan alasan klasik bahwa alur pelayaran di Pelabuhan Belawan itu dangkal.
Di Makassar, lama sandar kapal bisa hanya stau hari saja.
"Harusnya Belawan memang semakin meningkatkan infrastruktur, karena transportasi laut memberikan kontribusi cukup besar atau hampir 80 persen dari keseluruhan moda transportasi barang," kata pengusaha ekspor-impor Sumut itu.***3***
(T.E016/B/N. Yuliastuti/N. Yuliastuti)
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013
"Dari pantauan DPD RI, di ICT Belawan, Jumat, beberapa peti kemas khususnya berisi barang impor tidak bisa dibongkar karena tidak ada tempat akibat lahannya yang terbatas,"katanya di Medan, Jumat.
Penumpukan peti kemas bukan hanya merugikan pengusaha pemilik barang tetapi juga dipastikan meluas termasuk ke masyarakat.
Lamanya proses bongkar tentunya menimbulkan biaya tinggi dan pasti dibebankan pengusaha juga ke produk jadi yang dihasilkan perusahaan itu.
"DPD RI banyak menerima keluhan eksportir maupun importir soal lambatnya pelayanan termasuk kerapnya terjadi stagnasi peti kemas. Masalah itu sudah beberapa kali dibicarakan dengan PT Pelindo, tetapi tidak ada solusi,"katanya.
Sebagai salah satu pelabuhan di hub barat, Belawan Sumut harusnya semakin bisa memberikan pelayanan maksimal karena layanan di pelabuhan itu memberikan pengaruh positif/negatif terhadap pergerakan dan harga berbagai barang.
"DPD RI akan membicarakan masalah di Pelabuhan Belawan itu ke tingkat pusat, karena pengusaha juga semakin mengeluhkan layanan Pelindo itu,"katanya.
Pengusaha sendiri takut "bersuara keras" karena ada kekhawatiran dipersulit di pelabuhan itu.
Pengusaha yang enggan disebut identitasnya, mengakui, lama sandar kapal dari Belawan juga masih sangat tinggi atau bisa mencapai tiga hingga delapan hari dengan alasan klasik bahwa alur pelayaran di Pelabuhan Belawan itu dangkal.
Di Makassar, lama sandar kapal bisa hanya stau hari saja.
"Harusnya Belawan memang semakin meningkatkan infrastruktur, karena transportasi laut memberikan kontribusi cukup besar atau hampir 80 persen dari keseluruhan moda transportasi barang," kata pengusaha ekspor-impor Sumut itu.***3***
(T.E016/B/N. Yuliastuti/N. Yuliastuti)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013