Medan, 26/5 (Antara)- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta anggota DPR dan DPD RI dari atau utusan Sumatera Utara membantu Pemerintah Provinsi daerah itu mengatasi krisis gas dengan melakukan lobi ke Pemerintah Pusat.
"Kalau tidak mendapat dukungan dari anggpta DPR dan DPD RI, tentunya Pemprov Sumut kesulitan memperjuangkan penanganan krisis gas di Pemerintah Pusat,"kata Sekretaris Apindo Sumut, Laksamana Adiyaksa, di Medan, Minggu.
Menurut dia, kalau nyatanya anggota DPR dan DPD RI tidak bisa memperjuangkan kebutuhan warga dan daerahnya seperti gas saat ini, percuma para anggota DPR itu dipilih rakyat Sumut.
"Kalau tidak bisa membawa perubahan baik untuk rakyat dan Pemerintah Sumut, buat apa dipilih lagi,"katanya.
Dia menegaskan, kebutuhan gas yang semakin krisis itu bukan hanya untuk kepentingan pengusaha tetapi pemerintah khususnya pemerintah provinsi/kabupaten/kota dimana usaha itu beroperasi dan masyarakat.
Dengan turunnya produksi bahkan tutupnya usaha akibat krisis gas, bukan hanya membuat pengusaha merugi, tetapi juga pemerintah dan masyarakat.
Pemerintah tidak mendapatkan dana dari berbagai kewajiban pengusaha mulai pajak hingga devisa, sementara masyarakat atau pekerja bisa kehilangan pekerjaan.
"Ingat pengangguran adalah salah satu pemicu rawan kejahatan,"katanya,
Ketua Asosiasi Perusahaan Pengguan Gas (Apigas) Sumut, Johan Brien, juga sependapat bahwa seharusnya anggota DPR maupun DPD RI bisa menolong Pemerintah/masyarakat di kabupaten/kota dan Provinsi Sumut memperjuangkan mengatasi krisis energi yang sudah semakin meresahkan.
"Sebaiknya masyarakat tidak memilih lagi anggota DPR dan DPD RI Sumut kalau memang nyatanya tidak bisa memperjuangkan kebutuhan daerah seperti gas dan para senator itu,"katanya.
Dia menegaskan, dewasa ini, 52 industri pelanggan PT.(Persero) Perusahaan Gas Negara (PGN) di Sumut bukan hanya resah dengan semakin minimnya pasokan gas yang sejak April tinggal 12 juta kaki kubik standar perhari (MMSCFD) dan terus menurun hingga sekitar tujuh MMSCFD, tetapi juga dengan akan naiknya harga gas.
"Kesulitan gas mengancam terhentinya operasional industri yang berarti akan terjadi PHK besar-besaran dan relokasi industri ke daerah lain,"katanya.
Sedangkan kenaikan harga gas yang dipicu naiknya harga jual gas oleh Pertamina ke PGN menambah beban besar pengusaha yang sedang dilanda kesulitan pasokan.
"Kalau gasnya banyak lalu harga naik masih masuk akal.Ini sudah tidak ada, harga dinaikkan pula,"katanya.
Anggota DPD RI utusan Sumut, Parlindungan Purba, mengaku sudah membicarakan serius ke Pemerintah Pusat soal krisis gas di Sumut.
Fokus utama adalah soal pengawalan agar Sumur Gas Benggala, di Kabupaten Langkat, Sumut bisa segera berproduksi untuk memenuhi kebutuhan gas daerah itu yang dewasa ini pasokannya tinggal sedikit.
"Dalam pembicaran DPD RI dengan pihak SKK (Satuan Kerja Khusus) MIGAS di Jakarta, belum lama ini, Pusat akan mengatasi krisis gas di Sumut,"katanya.
Mengutip pernyataan Deputi Pengendalaian keuangan SKK MIGAS, Ahkmad Syakhroza, Parlindungan menyebutkan, setelah mengeluarkan izin eksplorasi, SKK Migas terus mengawal agar produksi sumur yang dilakukani PT.Pertamina EP itu bisa terwujud.
Produksi Sumur Benggala yang sebesar 3 MMSCFD (Million Metric Standard Cubic Feet per Day) itu dharapkan bisa memenuhi kebutuhan Sumut.***3***
(T.E016/B/Setiyono/Setiyono)
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013
"Kalau tidak mendapat dukungan dari anggpta DPR dan DPD RI, tentunya Pemprov Sumut kesulitan memperjuangkan penanganan krisis gas di Pemerintah Pusat,"kata Sekretaris Apindo Sumut, Laksamana Adiyaksa, di Medan, Minggu.
Menurut dia, kalau nyatanya anggota DPR dan DPD RI tidak bisa memperjuangkan kebutuhan warga dan daerahnya seperti gas saat ini, percuma para anggota DPR itu dipilih rakyat Sumut.
"Kalau tidak bisa membawa perubahan baik untuk rakyat dan Pemerintah Sumut, buat apa dipilih lagi,"katanya.
Dia menegaskan, kebutuhan gas yang semakin krisis itu bukan hanya untuk kepentingan pengusaha tetapi pemerintah khususnya pemerintah provinsi/kabupaten/kota dimana usaha itu beroperasi dan masyarakat.
Dengan turunnya produksi bahkan tutupnya usaha akibat krisis gas, bukan hanya membuat pengusaha merugi, tetapi juga pemerintah dan masyarakat.
Pemerintah tidak mendapatkan dana dari berbagai kewajiban pengusaha mulai pajak hingga devisa, sementara masyarakat atau pekerja bisa kehilangan pekerjaan.
"Ingat pengangguran adalah salah satu pemicu rawan kejahatan,"katanya,
Ketua Asosiasi Perusahaan Pengguan Gas (Apigas) Sumut, Johan Brien, juga sependapat bahwa seharusnya anggota DPR maupun DPD RI bisa menolong Pemerintah/masyarakat di kabupaten/kota dan Provinsi Sumut memperjuangkan mengatasi krisis energi yang sudah semakin meresahkan.
"Sebaiknya masyarakat tidak memilih lagi anggota DPR dan DPD RI Sumut kalau memang nyatanya tidak bisa memperjuangkan kebutuhan daerah seperti gas dan para senator itu,"katanya.
Dia menegaskan, dewasa ini, 52 industri pelanggan PT.(Persero) Perusahaan Gas Negara (PGN) di Sumut bukan hanya resah dengan semakin minimnya pasokan gas yang sejak April tinggal 12 juta kaki kubik standar perhari (MMSCFD) dan terus menurun hingga sekitar tujuh MMSCFD, tetapi juga dengan akan naiknya harga gas.
"Kesulitan gas mengancam terhentinya operasional industri yang berarti akan terjadi PHK besar-besaran dan relokasi industri ke daerah lain,"katanya.
Sedangkan kenaikan harga gas yang dipicu naiknya harga jual gas oleh Pertamina ke PGN menambah beban besar pengusaha yang sedang dilanda kesulitan pasokan.
"Kalau gasnya banyak lalu harga naik masih masuk akal.Ini sudah tidak ada, harga dinaikkan pula,"katanya.
Anggota DPD RI utusan Sumut, Parlindungan Purba, mengaku sudah membicarakan serius ke Pemerintah Pusat soal krisis gas di Sumut.
Fokus utama adalah soal pengawalan agar Sumur Gas Benggala, di Kabupaten Langkat, Sumut bisa segera berproduksi untuk memenuhi kebutuhan gas daerah itu yang dewasa ini pasokannya tinggal sedikit.
"Dalam pembicaran DPD RI dengan pihak SKK (Satuan Kerja Khusus) MIGAS di Jakarta, belum lama ini, Pusat akan mengatasi krisis gas di Sumut,"katanya.
Mengutip pernyataan Deputi Pengendalaian keuangan SKK MIGAS, Ahkmad Syakhroza, Parlindungan menyebutkan, setelah mengeluarkan izin eksplorasi, SKK Migas terus mengawal agar produksi sumur yang dilakukani PT.Pertamina EP itu bisa terwujud.
Produksi Sumur Benggala yang sebesar 3 MMSCFD (Million Metric Standard Cubic Feet per Day) itu dharapkan bisa memenuhi kebutuhan Sumut.***3***
(T.E016/B/Setiyono/Setiyono)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013