![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://sumut.antaranews.com/berita/106440/djoko-santoso-bilang-insyaallah-maju-pilpres-2014&media=https://img.antaranews.com/cache/1200x800/no-image.jpg&description=Djoko Santoso Bilang "Insyaallah" Maju Pilpres 2014){kind=link}
Jakarta, 21/5 (ANTARA) - Djoko Santoso, Panglima TNI 2007-2010, menyatakan dirinya siap maju ke pencalonan untuk jabatan Presiden RI lewat Pilpres 2014.
"Insyallah," demikian pernyataan sangat singkat dilontarkan Jenderal TNI (Purn) H. Djoko Santoso menjawab pertanyaan wartawan sekitar apakah ia siap maju sebagai Capres dalam Pilpres 2014, usai acara Deklarasi Lembaga Indonesia ASA (Adil, Sejahtera, Aman) di Balai Kartini, Jakarta, Senin (20/5) malam.
Dalam acara meriah dihadiri sedikitnya 1.000 orang itu tampak Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung, mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli, mantan Mensos Bachtiar Chamsyah, mantan Pemimpin Umum LKBN ANTARA dan Dirut RRI Parni Hadi dan mantan Wagub DKI Brigjen TNI (Purn) Priyanto.
Djoko Santoso duduk dalam Lembaga Indonesia ASA sebagai Ketua Dewan Pembina, dengan wakilnya Mayjen TNI (Purn) Kurdi Mustofa dan tokoh media Usyamah Hisyam sebagai Direktur Eksekutif.
Kedua tokoh terakhir ini merupakan motor di balik Lembaga ASA, dibantu sejumlah figur lain yang mewakili berbagai sektor kehidupan masyarakat dari ekonomi, politik sampai sosial-budaya.
Mengawali acara, Djoko Santoso menyatakan deklarasi ini bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional ke-105, Senin (20/5/2013).
Tanggal 20 Mei 1908 hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, yakni dimulainya tekad Kebangkitan Nasional ditandai dengan berdirinya perkumpulan Budi Oetomo dipimpin Dr Wahidin Sudirohusodo.
"ASA dalam terminologi bahasa adalah sebuah harapan. Kita memang membutuhkan suatu harapan menuju Indonesia yang adil, sejahtera dan aman," kata Djoko Santoso dalam pernyataannya tentang ormas yang sudah memiliki perwakilan di berbagai kota di Indonesia ini.
Sejak Sumpah Pemuda pada 20 Mei 1908, situasi yang dihadapi bangsa masih banyak yang belum menggembirakan.
Padahal, Indonesia pernah mengalami masa kejayaan pada abad 14 di masa Kerajaan Majapahit dan abad ke-7 pada masa Kerajaan Sriwijaya. Demikian juga dengan reformasi yang sudah berjalan 15 tahun sejak tahun 1998.
"Kita harus akui secara jujur, tanpa mengurangi rasa hormat dan berterimakasih kepada pemimpin bangsa yang memimpin selama ini, dan para mahasiswa yang mencetuskan dan menggelorakan reformasi, reformasi belum berhasil sepenuhnya seperti yang kita harapkan," kata Djoko.
Karena itulah, didirikan Lembaga ASA sebagai gerakan pengusung kembali penegakkan kedaulatan, keadilan, kesejahteraan dan keamanan.
"Konstitusi sudah jelas, tinggal kita melaksanakan saja secara tegas," katanya.
Indonesia mesti berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan, demikian Djoko mengutip politik Trikari Bung Karno.
Peroleh Dukungan
Akbar Tanjung yang dalam acara itu didaulat berbicara mendukung Djoko Santoso dan lembaga yang dipimpinnya berucap; 'Saya menyambut baik berdirinya Gerakan Indonesia ASA yang dipimpin dan diprakarsai Pak Djoko (Santoso).'
Akbar menambahkan bahwa ia sudah mengenal Djoko Santoso semasa anggota DPR-RI dari Fraksi ABRI tahun 1992.
"Karir militernya lengkap, mulai dari bawah sampai jadi Panglima TNI," kata Akbar.
Djoko pun memiliki karir yang baik di DPR dan selalu ingin memberikan dedikasi yang lebih tinggi kepada negara . Jadi atas dasar itulah Djoko Santoso agaknya memutuskan pembentukan Lembaga ASA.
"Tentu kita perlu memberikan apresiasi serta dukungan kepada lembaga ini apalagi lembaga ini memberikan suatu pengharapan bagi kita ke depan, yaitu Indonesia Adil, Sejahtera dan Aman," katanya.
Akbar sependapat soal masih banyak aspek kehidupan rakyat Indonesia memprihatinkan.
Meski Kontitusi telah mengatur bumi dan kekayaan alam musti dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, namun kekayaan alam kini banyak dimiliki perusahaan multinasional besar, bahkan milik asing, yang hanya mendasarkan pada kepentingan pemilik saham bukan rakyat.
Demikian juga perlunya upaya perlindungan dan kedudukan yang sama bagi setiap warganegara tanpa membedakan latarbelakangnya.
"Jika itu tak dilakukan, maka kita mengabaikan konstitusi," kata Akbar dalam acara yang ditandai peluncuran buku tentang perjalanan karier dan pemikiran Djoko Santoso ke depan berjudul 'Bukan Jenderal Kancil' yang ditulis dua wartawan senior LKBN ANTARA yakni Aat Surya Safaat dan Edi Utama.
Sementara Rizal Ramli menilai majunya Djoko Santoso sebagai calon Presiden akan sangat baik, sehingga rakyat mempunyai pilihan, tidak mendasarkan pada calon yang hanya segelintir saja.
"Jadi capresnya nggak itu, itu lagi," katanya.
Bagi Rizal Ramli, kapasitas yang dimiliki Djoko Santoso maju sebagai Capres sudah layak mengingat beragamnya pengalaman tokoh bersahaja yang satu ini.
Perjalanan Karier
Catatan kariernya menunjukkan Djoko Santoso tokoh lengkap, dari segi kompetensi kemiliteran, pemikiran-pemikiran dan tugas-tugas nyatanya.
Satu hal menarik, ia menjadi Wakasad dan Kasad pada urutan sama, yakni ke-24 pada 31 Oktober 2003 dan menjadi Kasad ke-24 dengan pelantikannya pada 18 Februari 2005.
Djoko Santoso yang juga penyandang gelar S2 bidang manajemen itu mulai mengemban jabatan Panglima TNI pada 28 Desember 2007 hingga 2010.
Namanya mencuat saat menjabat Pangdam XVI/Pattimura merangkap Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan (Pangkoopslihkam) 2002-2003, serta Panglima Kodam Jaya (Mei 2003-Oktober 2003).
Djoko Santoso dikenal cukup dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bahkan menjadi wakilnya saat SBY masih menjabat Kassopol TNI pada era menjelang reformasi.
Bagi kalangan pegiat hak asasi manusia, nama Djoko Santoso bersih dan tidak terkait dengan masalah-masalah pelanggaran HAM berat, juga tidak terkait urusan bisnis.
Pria kelahiran Solo, 8 September 1952 ini menapaki jalan cukup panjang menuju jabatan Panglima TNI, dimulai dari Komandan Pleton pada tahun 1976 selepas Akmil tahun 1975, Danki, Danyon, Danrem, Komandan Brigade, Komandan Divisi, Kasdam IV/Diponegoro, Waassospol Kaster TNI (1998), Pangdam, Wakasad, hingga Kasad.
Suami dari Angky Retno Yudianti dan ayah dari sepasang putra-putri Andika Pandu dan Ardya Pratiwi Setyawati ini dilahirkan dari keluarga guru di Solo, Jateng.
Sebagai anak pertama dari sembilan bersaudara memaksa Djoko melewati masa kecil dengan hidup penuh keprihatinan, begitu menurut buku biografinya yang dikeluarkan Dinas Sejarah Angkatan Darat tahun 2013.
Selepas dari karier di lingkungan TNI, Djoko Santoso aktif berkiprah di berbagai organisasi termasuk sebagai Ketua Umum Persatuan Bulu tangkis Seluruh Indonesia sampai 2012, Ketua Dewan Pembina Ikatan Pengurus Pusat Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI), Ketua Dewan Penasehat Forum Sekretaris Desa Seluruh Indonesia (Forsekdesi) dan pembina lembaga Strategic Study Center.(T.E004)
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013
"Insyallah," demikian pernyataan sangat singkat dilontarkan Jenderal TNI (Purn) H. Djoko Santoso menjawab pertanyaan wartawan sekitar apakah ia siap maju sebagai Capres dalam Pilpres 2014, usai acara Deklarasi Lembaga Indonesia ASA (Adil, Sejahtera, Aman) di Balai Kartini, Jakarta, Senin (20/5) malam.
Dalam acara meriah dihadiri sedikitnya 1.000 orang itu tampak Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung, mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli, mantan Mensos Bachtiar Chamsyah, mantan Pemimpin Umum LKBN ANTARA dan Dirut RRI Parni Hadi dan mantan Wagub DKI Brigjen TNI (Purn) Priyanto.
Djoko Santoso duduk dalam Lembaga Indonesia ASA sebagai Ketua Dewan Pembina, dengan wakilnya Mayjen TNI (Purn) Kurdi Mustofa dan tokoh media Usyamah Hisyam sebagai Direktur Eksekutif.
Kedua tokoh terakhir ini merupakan motor di balik Lembaga ASA, dibantu sejumlah figur lain yang mewakili berbagai sektor kehidupan masyarakat dari ekonomi, politik sampai sosial-budaya.
Mengawali acara, Djoko Santoso menyatakan deklarasi ini bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional ke-105, Senin (20/5/2013).
Tanggal 20 Mei 1908 hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, yakni dimulainya tekad Kebangkitan Nasional ditandai dengan berdirinya perkumpulan Budi Oetomo dipimpin Dr Wahidin Sudirohusodo.
"ASA dalam terminologi bahasa adalah sebuah harapan. Kita memang membutuhkan suatu harapan menuju Indonesia yang adil, sejahtera dan aman," kata Djoko Santoso dalam pernyataannya tentang ormas yang sudah memiliki perwakilan di berbagai kota di Indonesia ini.
Sejak Sumpah Pemuda pada 20 Mei 1908, situasi yang dihadapi bangsa masih banyak yang belum menggembirakan.
Padahal, Indonesia pernah mengalami masa kejayaan pada abad 14 di masa Kerajaan Majapahit dan abad ke-7 pada masa Kerajaan Sriwijaya. Demikian juga dengan reformasi yang sudah berjalan 15 tahun sejak tahun 1998.
"Kita harus akui secara jujur, tanpa mengurangi rasa hormat dan berterimakasih kepada pemimpin bangsa yang memimpin selama ini, dan para mahasiswa yang mencetuskan dan menggelorakan reformasi, reformasi belum berhasil sepenuhnya seperti yang kita harapkan," kata Djoko.
Karena itulah, didirikan Lembaga ASA sebagai gerakan pengusung kembali penegakkan kedaulatan, keadilan, kesejahteraan dan keamanan.
"Konstitusi sudah jelas, tinggal kita melaksanakan saja secara tegas," katanya.
Indonesia mesti berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan, demikian Djoko mengutip politik Trikari Bung Karno.
Peroleh Dukungan
Akbar Tanjung yang dalam acara itu didaulat berbicara mendukung Djoko Santoso dan lembaga yang dipimpinnya berucap; 'Saya menyambut baik berdirinya Gerakan Indonesia ASA yang dipimpin dan diprakarsai Pak Djoko (Santoso).'
Akbar menambahkan bahwa ia sudah mengenal Djoko Santoso semasa anggota DPR-RI dari Fraksi ABRI tahun 1992.
"Karir militernya lengkap, mulai dari bawah sampai jadi Panglima TNI," kata Akbar.
Djoko pun memiliki karir yang baik di DPR dan selalu ingin memberikan dedikasi yang lebih tinggi kepada negara . Jadi atas dasar itulah Djoko Santoso agaknya memutuskan pembentukan Lembaga ASA.
"Tentu kita perlu memberikan apresiasi serta dukungan kepada lembaga ini apalagi lembaga ini memberikan suatu pengharapan bagi kita ke depan, yaitu Indonesia Adil, Sejahtera dan Aman," katanya.
Akbar sependapat soal masih banyak aspek kehidupan rakyat Indonesia memprihatinkan.
Meski Kontitusi telah mengatur bumi dan kekayaan alam musti dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, namun kekayaan alam kini banyak dimiliki perusahaan multinasional besar, bahkan milik asing, yang hanya mendasarkan pada kepentingan pemilik saham bukan rakyat.
Demikian juga perlunya upaya perlindungan dan kedudukan yang sama bagi setiap warganegara tanpa membedakan latarbelakangnya.
"Jika itu tak dilakukan, maka kita mengabaikan konstitusi," kata Akbar dalam acara yang ditandai peluncuran buku tentang perjalanan karier dan pemikiran Djoko Santoso ke depan berjudul 'Bukan Jenderal Kancil' yang ditulis dua wartawan senior LKBN ANTARA yakni Aat Surya Safaat dan Edi Utama.
Sementara Rizal Ramli menilai majunya Djoko Santoso sebagai calon Presiden akan sangat baik, sehingga rakyat mempunyai pilihan, tidak mendasarkan pada calon yang hanya segelintir saja.
"Jadi capresnya nggak itu, itu lagi," katanya.
Bagi Rizal Ramli, kapasitas yang dimiliki Djoko Santoso maju sebagai Capres sudah layak mengingat beragamnya pengalaman tokoh bersahaja yang satu ini.
Perjalanan Karier
Catatan kariernya menunjukkan Djoko Santoso tokoh lengkap, dari segi kompetensi kemiliteran, pemikiran-pemikiran dan tugas-tugas nyatanya.
Satu hal menarik, ia menjadi Wakasad dan Kasad pada urutan sama, yakni ke-24 pada 31 Oktober 2003 dan menjadi Kasad ke-24 dengan pelantikannya pada 18 Februari 2005.
Djoko Santoso yang juga penyandang gelar S2 bidang manajemen itu mulai mengemban jabatan Panglima TNI pada 28 Desember 2007 hingga 2010.
Namanya mencuat saat menjabat Pangdam XVI/Pattimura merangkap Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan (Pangkoopslihkam) 2002-2003, serta Panglima Kodam Jaya (Mei 2003-Oktober 2003).
Djoko Santoso dikenal cukup dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bahkan menjadi wakilnya saat SBY masih menjabat Kassopol TNI pada era menjelang reformasi.
Bagi kalangan pegiat hak asasi manusia, nama Djoko Santoso bersih dan tidak terkait dengan masalah-masalah pelanggaran HAM berat, juga tidak terkait urusan bisnis.
Pria kelahiran Solo, 8 September 1952 ini menapaki jalan cukup panjang menuju jabatan Panglima TNI, dimulai dari Komandan Pleton pada tahun 1976 selepas Akmil tahun 1975, Danki, Danyon, Danrem, Komandan Brigade, Komandan Divisi, Kasdam IV/Diponegoro, Waassospol Kaster TNI (1998), Pangdam, Wakasad, hingga Kasad.
Suami dari Angky Retno Yudianti dan ayah dari sepasang putra-putri Andika Pandu dan Ardya Pratiwi Setyawati ini dilahirkan dari keluarga guru di Solo, Jateng.
Sebagai anak pertama dari sembilan bersaudara memaksa Djoko melewati masa kecil dengan hidup penuh keprihatinan, begitu menurut buku biografinya yang dikeluarkan Dinas Sejarah Angkatan Darat tahun 2013.
Selepas dari karier di lingkungan TNI, Djoko Santoso aktif berkiprah di berbagai organisasi termasuk sebagai Ketua Umum Persatuan Bulu tangkis Seluruh Indonesia sampai 2012, Ketua Dewan Pembina Ikatan Pengurus Pusat Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI), Ketua Dewan Penasehat Forum Sekretaris Desa Seluruh Indonesia (Forsekdesi) dan pembina lembaga Strategic Study Center.(T.E004)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013