Rantau Prapat, 16/5 (antarasumut) - Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu berharap memperoleh alokasi dana dari bagi hasil pajak ekspor minyak sawit mentah (CPO) yang berasal dari daerah itu.
Menurut Bupati Labuhan Batu Tigor Panusunan Siregar, di Rantau Prapat, Kamis (16/5), dalam rangka mendukung program percepatan pemerataan pembangunan Labuhan Batu wajar jika memperoleh bagi hasil pajak ekspor CPO dan turunannya.
Apalagi, lanjutnya, Labuhan Batu dan beberapa kabupaten di sekitarnya selama ini merupakan sentra perkebunan sawit terbesar di Sumatera Utara.
"Sebagian komoditi CPO dan turunannya yang dihasilkan sejumlah perkebunan dan petani sawit di daerah ini diekspor ke mancanegara," tambahnya.
Pernyataan senada juga disampaikan Tigor pada acara peresmian kantor Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Komisariat Labuhan Batu Raya di Rantau Prapat, Rabu (15/5).
"Peran komoditi kelapa sawit di tingkat nasional maupun regional dewasa ini semakin penting dan strategis," katanya dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Bupati Labuhan Batu Suhari Pane.
Oleh karena itu, pihaknya berharap perusahaan perkebunan berskala besar di daerah itu perlu membangun kemitraan dengan pelaku usaha perkebunan rakyat, seperti dalam bidang teknologi pengolahan, pemasaran dan lain-lain.
Ia juga berharap keberadaan Gapki di daerah itu mampu berperan nyata sebagai wadah berhimpunnya para pelaku usaha kelapa sawit sekaligus ikut memberi dukungan kepada masyarakat melalui kemitraan usaha.
Program kemitraan antara perusahaan perkebunan dengan perkebunan rakyat tersebut, katanya, sejalan dengan peraturan Menteri Kehutanan Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 tanggal 26 Juli 2006 tanggal 26 Juli 2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan.
"Dengan adanya program itu diharapkan ke depan perkembangan perkebunan akan semakin memberikan arti penting dalam pembangunan nasional umumnya dan Labuhan Batu khususnya," kata Tigor.(rel)
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013
Menurut Bupati Labuhan Batu Tigor Panusunan Siregar, di Rantau Prapat, Kamis (16/5), dalam rangka mendukung program percepatan pemerataan pembangunan Labuhan Batu wajar jika memperoleh bagi hasil pajak ekspor CPO dan turunannya.
Apalagi, lanjutnya, Labuhan Batu dan beberapa kabupaten di sekitarnya selama ini merupakan sentra perkebunan sawit terbesar di Sumatera Utara.
"Sebagian komoditi CPO dan turunannya yang dihasilkan sejumlah perkebunan dan petani sawit di daerah ini diekspor ke mancanegara," tambahnya.
Pernyataan senada juga disampaikan Tigor pada acara peresmian kantor Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Komisariat Labuhan Batu Raya di Rantau Prapat, Rabu (15/5).
"Peran komoditi kelapa sawit di tingkat nasional maupun regional dewasa ini semakin penting dan strategis," katanya dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Bupati Labuhan Batu Suhari Pane.
Oleh karena itu, pihaknya berharap perusahaan perkebunan berskala besar di daerah itu perlu membangun kemitraan dengan pelaku usaha perkebunan rakyat, seperti dalam bidang teknologi pengolahan, pemasaran dan lain-lain.
Ia juga berharap keberadaan Gapki di daerah itu mampu berperan nyata sebagai wadah berhimpunnya para pelaku usaha kelapa sawit sekaligus ikut memberi dukungan kepada masyarakat melalui kemitraan usaha.
Program kemitraan antara perusahaan perkebunan dengan perkebunan rakyat tersebut, katanya, sejalan dengan peraturan Menteri Kehutanan Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 tanggal 26 Juli 2006 tanggal 26 Juli 2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan.
"Dengan adanya program itu diharapkan ke depan perkembangan perkebunan akan semakin memberikan arti penting dalam pembangunan nasional umumnya dan Labuhan Batu khususnya," kata Tigor.(rel)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013