Humbahas (ANTARA) - Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Humbang Hasundutan (Humbahas) AKBP Hary Ardianto melakukan pengecekan kesiapan pengoperasian gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang akan segera diresmikan guna memberi pelayanan maksimal bagi masyarakat Humbahas.
"Gedung baru ini bakal memberikan kemudahan masyarakat dalam melakukan pelaporan hingga mengurus pelayanan surat-surat kepolisian," ucap AKBP Hary Ardianto saat mengecek kesiapan gedung, Kamis (5/12).
Ibarat seperti gedung 'mall' dengan ragam fasilitas dan pelayanan di dalamnya, gedung SPKT yang memiliki bangunan 2 lantai itu kata Hary akan diresmikan secepatnya, melihat kesiapan serta fasilitas pendukung di dalam gedung telah rampung 100%.
"Allhamdulilah, saya sudah cek secara keseluruhan sudah bisa beroperasi. Semoga tidak ada halangan, rencananya minggu depan kami resmikan," katanya.
Adapun jenis pelayanan maupun fasilitas di gedung SPKT baru Polres Humbahas yang sebelumnya berhasil di lobby
AKBP Hary Ardianto pembangunannya bersumber dari dana APBN tersebut, sambung Hary memiliki 10 meja pelayanan untuk pembuatan SKCK, sidik jari, perijinan, SIM, surat kehilangan barang serta sentra pengaduan Dumas terintegrasi.
Kemudian sebagai fasilitas di dalam gedung SPKT ini nantinya, memiliki Wi-Fi gratis, ruang konseling, ruang bermain anak, ruang laktasi, pojok baca, digital IKM (indeks kepuasan masyarakat), digital antrian, charging area, monitor center, toilet disabilitas dan umum, kursi roda bagi disabilitas, jalur khusus disabilitas serta ruang istirahat/minum.
"Di tingkat se-jajaran Polres, Polda Sumut. Mungkin ini gedung SPKT pertama yang berdiri memiliki ragam fasilitas dan pelayanan satu atap untuk kenyamanan dan kemudahan masyarakat. Warga masyarakat yang hendak membutuhkan pelayanan perizinan dan surat kehilangan akan disambut dengan petugas yang ramah. Petugas akan menerima keluhan ataupun permintaan bantuan untuk pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat," sebut Hary.
Ditambahkan oleh Kapolres Hary, Polres Humbahas akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih dari KKN dan gratifikasi. Sehingga masyarakat akan merasa terbantu dan puas dengan kinerja Polri.
