Tapanuli Utara (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dan Pemkab Taput menyepakati bersama Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2024 dalam sidang paripurna yang digelar di Gedung DPRD setempat.
"Terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat yang telah menyampaikan pemandangan umum, tanggapan maupun saran, serta pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD yang terhormat dalam rangka pembahasan dan perumusan Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2024 sehingga pada hari ini dapat diterima dan disetujui bersama untuk selanjutnya dievaluasi oleh Gubernur Sumatera Utara agar dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah kabupaten Tapanuli Utara," ujar Pj Bupati Taput Dimposma Sihombing seusai menghadiri Rapat Paripurna DPRD yang digelar hingga dini hari di Tarutung, Sabtu (28/9).
Harapnya, hal-hal yang kurang berkenan bagi mendapatkan permakluman dari seluruh anggota dewan.
"Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang senantiasa membimbing dan melindungi kita untuk hari-hari mendatang dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kita untuk Tapanuli Utara tercinta," tukasnya.
Sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan sejumlah poin saran dan masukan agar Pemkab Taput terus melanjutkan program-program yang telah disusun dengan mempertimbangkan kondisi keuangan secara matang sehingga pembangunan daerah dapat terus berjalan sesuai rencana.
Sementara, Fraksi Nasdem menyarankan agar Pemkab Taput melakukan penertiban terhadap lokasi hiburan malam yang tidak memiliki izin.
Juga masukan dari Fraksi Golkar agar Pemkab Taput mengembangkan sektor pertanian dengan memberikan perhatian lebih terhadap lahan pertanian yang kesulitan mendapatkan air dan meningkatnya serangan hama sebagai akibat perubahan iklim serta melakukan modernisasi dan mekanisasi sektor pertanian.
Serta, salah satu saran dari Fraksi Hanura agar keuangan daerah yang bersumber dari dana yang telah ditentukan penggunaannya dikelola dengan baik.
Pun, masukan dari Fraksi Garda Persatuan agar masing-masing perangkat daerah yang memiliki sumber pendapatan asli daerah berupaya memenuhi capaian target pendapatan dengan nilai yang maksimal namun tetap mengutamakan pelayanan publik.
Dan, saran dari Fraksi PKB agar Pemkab Taput mengimbau kepada ASN untuk mewujudkan Pilkada terbaik di Sumatera Utara.
