Komwasjak akui dapat masukan baru saat berkunjung ke Medan

Ketua Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) Kementerian Keuangan Amien Sunaryadi memberikan pernyataan kepada pewarta usai menjadi pembicara dalam kegiatan "Komwasjak Mendengar" di Universitas Sumatera Utara, Medan, Rabu (10/5/2023). (ANTARA/Michael Siahaan)

Bukan cuma itu, peserta juga memberikan usulan-usulan seperti memasukkan perpajakan sebagai mata pelajaran di SMA dan agar Direktorat Jenderal Pajak memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM terutama dalam hal pengurusan kewajiban pajak mereka.

"Kami dari Komwasjak berterima kasih atas masukan, saran, aduan dan partisipasi. Kami dengan senang hati menerima dan akan mempelajarinya. Mudah-mudahan berikutnya bisa menghasilkan rekomendasi untuk Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani-red)," tutur Amien.

Rektor USU Muryanto Amin menyambut baik "Komwasjak Mendengar" itu. Bagi Muryanto, kegiatan tersebut menjadi jembatan bagi wajib pajak untuk menyampaikan unek-unek soal pajak dan bea cukai.

Muryanto sendiri mengakui, meskipun sudah menjabat rektor, dia terkadang bingung dengan urusan-urusan pajak.

"Saya kadang-kadang terkejut tiba-tiba muncul tagihan, entah itu untuk pribadi atau lembaga. Namun, pajak itu salah satu penerimaan utama negara dan digunakan untuk kepentingan banyak orang. Semoga apa yang diberikan Komwasjak menjadi masukan dan pengetahuan bagi semuanya," ujar dia.

Komwasjak merupakan komite independen yang tugasnya membantu Menteri Keuangan untuk mengawasi dan memberikan rekomendasi strategis terhadap kebijakan dan administrasi perpajakan kepada Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Masyarakat dapat memberikan pengaduan langsung tentang persoalan terkait Kementerian Keuangan kepada Komwasjak melalui telepon dengan nomor 134, aplikasi pengaduan e-Pengaduan Komwas, media sosial Twitter, Facebook dan Instagram, @komwasjak, surat elektronik pengaduan.komwasjak@kemenkeu.go.id dan laman komwasjak.kemenkeu.go.id.

Adapun "Komwasjak Mendengar" di Medan menjadi kegiatan keempat sejak kepengurusan 2023-2026 dilantik, setelah sebelumnya berlangsung di Jakarta, Surabaya dan Makassar.