Medan (ANTARA) - Pengamat menilai gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) tidak akan meningkatkan perekonomian secara riil karena pendapatan yang bertambah juga diikuti kenaikan harga berbagai barang kebutuhan.
"Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui bansos (bantuan sosial), THR dan gaji ke-13 untuk ASN sebenarnya bagus, tapi pada saat bersamaan harga berbagai kehutuhan juga naik," ujar pengamat ekonomi dari Universitas Sumatera Utara (USU), Wahyu Ario Pratomo, di Medan, Minggu.
Ia menunjuk berbagai harga barang khususnya kelompok makanan yang naik, termasuk adanya pengurangan subsidi sebagai kompensasi bertambahnya belanja negara dengan mengurangi subsidi seperti penghapusan BBM jenis premium.
Semua itu akan membuat gaji ke-13 tidak terlalu berpengaruh secara riil dalam meningkatkan perekonomian.
Apalagi, ujar Wahyu yang Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU itu, pada Juli ada tahun ajaran baru sekolah yang membutuhkan biaya besar, ditambah lagi dengan kenaikan tarif dasar listrik, pembatasan pertalite, dan kemudian menyusul penghapusan elpiji 3 kg.
"Yang pasti, akibat kenaikan harga barang dan lainnya, inflasi akan meningkat," katanya.
Untuk Sumut, inflasi di Juli diperkirakan bisa mencapai 1,5 persen dibanding Juni yang 1,4 persen.
"Yang dikhawatirkan lagi dari kenaikan berbagai barang adalah kelompok masyarakat yang tidak mendapatkan manfaat dari pemerintah melalui kenaikan gaji atau subsidi," katanya menambahkan.
Golongan masyarakat itu, ujar Wahyu, akan menanggung beban kenaikan harga barang itu tanpa tambahan pendapatan.
Penganat: Gaji ke-13 tidak meningkatkan perekonomian secara riil
Minggu, 3 Juli 2022 20:05 WIB 1687
Pengamat ekonomi dari Universitas Sumatera Utara (USU), Wahyu Ario Pratomo. (ANTARA/Evalisa Siregar)
