PWI: HPN momentum penegasan peran pers sebagai pilar keempat demokrasi

Tangkapan layar Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari saat membacakan laporan peringatan Hari Pers Nasional 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara, dipantau secara virtual di Jakarta, Rabu (9/2/2022). ANTARA/Tri Meilani Ameliya.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari, memandang peringatan Hari Pers Nasional 2022 merupakan momentum yang mempertegas peran pers Indonesia sebagai pilar keempat demokrasi.

Peran tersebut, lanjut Atal, dapat dilihat dari banyaknya kegiatan dan agenda pembahasan seputar beragam sektor kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangkaian kegiatan menyambut puncak peringatan Hari Pers Nasional pada 9 Februari 2022 ini.

“Beragamnya kegiatan HPN menyadarkan kita bahwa pers sebagai pilar keempat demokrasi bertugas mengawal berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ujarnya saat membacakan laporan peringatan Hari Pers Nasional 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara, dipantau secara virtual di Jakarta, Rabu.

Atal mengatakan ada 40 agenda yang dibahas dalam rangkaian acara menjelang puncak peringatan Hari Pers Nasional 2022 pada 9 Februari 2022 ini. Di antaranya adalah anugerah jurnalistik, anugerah kebudayaan untuk bupati/walikota, penyelenggaraan klinik penulisan, dan penerbitan buku karya wartawan.

Baca juga: SIWO Sumut kecewa boling tak dipertandingkan di Porwanas

Di samping itu, lanjut Atal, ada pula berbagai seminar untuk mencari terobosan dan inovasi di bidang pertambangan, energi, pariwisata, moneter, bahkan forum investasi bersama para duta besar negara sahabat.

Pada kesempatan yang sama, ia juga mendorong para insan pers Indonesia untuk mengendalikan arus jurnalisme “clickbait” yang semakin membanjiri jurnalisme daring.

“Pers harus mengendalikan arus jurnalisme 'clickbait' yang semakin deras membanjiri jurnalisme daring (online),” ujar Atal

Selain mengendalikan jurnalisme “clickbait”, Atal pun mengimbau segenap insan pers Indonesia untuk memperbaiki kualitas pemberitaan dan sedapat mungkin menghindari tren pemberitaan yang bias, provokatif, bombastis, dan menjaga independensi.

“Hal yang tidak kalah penting adalah menjaga independensi media,” tambah Atal.

Lebih lanjut, menurutnya, langkah-langkah tersebut merupakan salah satu bentuk pembenahan diri insan pers Indonesia di tengah adanya dorongan terhadap pemerintah untuk segera memunculkan regulasi hak cipta jurnalistik (publisher rights) dan insentif ekonomi bagi para wartawan Indonesia.

“Selain mengharapkan dukungan Bapak Presiden melalui publisher rights, insentif ekonomi, dan lain-lain. Komunitas pers nasional juga perlu mawas diri dan berbenah diri,” kata Atal.