Amerika Serikat akan danai bantuan untuk Afghanistan, bukan pemerintahnya

Washington (ANTARA) - Kongres Amerika Serikat kemungkinan akan membiayai PBB dan badan-badan lain untuk memberi bantuan kemanusiaan kepada rakyat Afghanistan, namun tidak melalui pemerintah baru pimpinan Taliban.

AS telah menjadi salah satu penyumbang besar Afghanistan sejak menginvasi negara itu untuk menumbangkan Taliban pada 2001.

Mereka mencurahkan dana sekitar 130 miliar dolar AS (Rp1.852,7 triliun) untuk keamanan, pemerintahan, pembangunan, dan bantuan kemanusiaan.

Baca juga: Uni Eropa sebut tak akan terburu-buru akui Taliban

Para asisten anggota kongres dari Partai Demokrat mengatakan para legislator hampir pasti akan memberi bantuan kemanusiaan kepada pengungsi dan warga Afghanistan yang terlantar, namun tidak kepada pemerintahnya, setidaknya untuk saat ini.

"Akan menjadi sulit untuk meyakinkan anggota Kongres melakukan sesuatu yang terkesan mendukung pemerintah Taliban," kata seorang asisten anggota senior Senat Demokrat.

Dia menyebut anggota Kongres enggan "mendukung sebuah pemerintahan yang menjadi laknat bagi kita."

Seorang asisten anggota senior Senat Republik menyuarakan hal serupa.

"Anggota Republik pasti tidak akan mendukung pemberian dana kepada Taliban," kata asisten tersebut.

Dia mengatakan mereka tidak ingin memberi uang sepeser pun sampai warga AS dan warga Afghanistan yang bekerja pada AS dapat meninggalkan Afghanistan.

Meski ada pemahaman bahwa badan-badan seperti Program Pangan Dunia (WFP) dan Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) memerlukan dana, para anggota menginginkan persyaratan yang ketat tentang bagaimana dana itu dihabiskan.

"Diperlukan sebuah pandangan yang jelas seperti apa bantuan itu dan bagaimana mengalirkannya," kata dia.

Untuk tahun fiskal 2022 yang dimulai 1 Oktober, Kongres menyisihkan anggaran 136 juta dolar AS (Rp1,9 triliun) untuk Dana Dukungan Ekonomi.

Menurut asisten Demokrat, anggaran itu merupakan sumber pendanaan gaji pemerintah Afghanistan.

Ada pula anggaran 52,03 juta dolar AS (Rp 741 miliar) untuk bantuan kemanusiaan bagi Afghanistan, menurut Inspektur Jenderal Khusus bagi Rekonstruksi Afghanistan.

Para asisten mengesampingkan kontribusi AS pada gaji pegawai sipil Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban yang menangani pelayanan dasar seperti sekolah, klinik kesehatan dan rumah sakit.

"Saya sulit membayangkan hal itu terjadi, sebab bagaimana kita akan tahu dana itu tidak jatuh ke tangan yang salah?" kata asisten Demokrat.

Asisten tersebut mengatakan Kongres mungkin akan memberikan 144 juta hingga 279 juta dolar seperti yang disisihkan setiap tahun dalam satu dekade terakhir untuk bantuan kemanusiaan Afghanistan, tergantung pada kebutuhan badan-badan PBB dan lainnya.

Departemen Luar Negeri AS belum memberi komentar apakah mereka meminta tambahan dana bagi Afghanistan.

Sumber-sumber di Taliban mengatakan salah satu pendiri kelompok itu, Mullah Abdul Ghani Baradar, akan memimpin pemerintah baru yang diumumkan segera.

Tugas pertama pemerintah yang baru adalah mencegah keruntuhan ekonomi karena kekeringan dan kerusakan akibat perang selama 20 tahun.

Petempur Taliban merebut ibu kota Kabul pada 15 Agustus.

Misi evakuasi besar-besaran digelar AS untuk mengangkut keluar sekitar 124.000 warga Amerika, warga asing lain dan warga Afghanistan yang berisiko mendapat pembalasan Taliban.

Sumber: Reuters