Sudan dan Israel sepakat menormalisasi hubungan

Warga Sudan dan Pelestina mengibarkan bendera saat peringatan "Nakba" di Khartoum, Minggu (15/5). Palestina memperingati "Nakba" (bencana) pada 15 Mei dimana ratusan ribu saudara mereka diusir dan pergi meninggalkan termpat tinggal mereka saat perang yang menuju pada pendirian negara Israel pada 1948. (FOTO ANTARA/REUTERS/Stringer/)

Washington (ANTARA) - Israel dan Sudan pada Jumat sepakat menormalisasi hubungan keduanya melalui kesepakatan yang ditengahi oleh Amerika Serikat, sehingga menjadikan Sudan negara Arab ketiga yang mengesampingkan permusuhan dengan Israel dalam dua bulan terakhir.

Presiden AS Donald Trump memperkuat kesepakatan tersebut melalui panggilan telepon pada Jumat bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok serta Ketua Dewan Transisi Abdel Fattah al-Burhan, menurut pejabat senior AS.

Sebagai bagian dari kesepakatan itu, Trump mengambil langkah untuk menghapus Sudan dari daftar negara yang mempromosikan teroris milik pemerintah AS.

Menurutnya, Trump menandatangani sebuah dokumen di pesawat kepresidenan Air Force One pada Kamis malam untuk menginformasikan kepada Kongres terkait rencananya untuk menghapus Sudan dari daftar tersebut.

"Para pemimpin sepakat menormalisasi hubungan antara Sudan dan Israel serta mengakhiri sikap permusuhan antar kedua negara," menurut pernyataan bersama, yang dirilis oleh tiga negara tersebut.

Sudan mengikuti jejak yang dipelopori oleh Uni Emirat Arab dan Bahrain dalam kesepakatan yang mencolok, yang bertujuan menormalisasi hubungan dengan Israel.

Kesepakatan itu dinegosiasikan di pihak AS oleh penasihat senior Trump, Jared Kushner, utusan Timur Tengah Avi Berkowitz, penasihat keamanan nasional Robert O'Brien, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan juga pejabat keamanan nasional Miguel Correa.

"Ini jelas sebuah terobosan yang luar biasa," kata Kushner kepada Reuters. "Ini jelas akan menciptakan terobosan besar perdamaian antara Israel dan Sudan. Membuat kesepakatan damai tidaklah semudah yang kami lakukan saat ini. Itu sangat sulit dilakukan."

Upacara peresmian kesepakatan diperkirakan akan diadakan di Gedung Putih dalam beberapa pekan mendatang, katanya.

Sumber: Reuters