Medan (Antaranews Sumut) - Peningkatan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sumatera Utara pada 2017 merupakan dampak semakin meningkatnya penguasaan pendapatan 20 persen kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi di daerah itu.
"Peningkatan penguasaan pendapatan kelompok masyarakat berpengahsilan tinggi di Sumut itu menjadi 42,46 persen dari 40,6 persen sebelumnya," ujar pengamat ekonomi Sumut Wahyu Ario Pratomo di Medan, Rabu.
Sementara penguasaan pendapatan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah justru turun atau 20,69 persen pada September 2017 dari 21,35 persen di Maret 2017.
"Artinya masyarakat miskin yang mendapatkan kue pendapatan daerah (PDRB) itu semakin menurun sehingga terjadi peningkatan ketimpangan pendapatan penduduk Sumut," kata Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (USU) itu.
Menurut dia, peningkatan ketimpangan pendapatan itu disebabkan berbagai faktor seperti struktur ekonomi, dengan kontribusi sektor pertanian yang melemah, sementara sektor industri dan jasa meningkat.
Faktor lainnya adalah dampak pembangunan infrastruktur yang meningkat itu lebih dinikmati oleh kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.
Wahyu menyebutkan, penurunan ketimpangan pendapatan itu bisa terjadi kalau terjadi modernisasi di seluruh sektor ekonomi khususnya di sektor pertanian dan usaha mikro dan kecil.
Dengan modernisasi, maka produktivitas bisa meningkat.
Saat ini, kata dia, di tengah pertanian masih menjadi sumber utama penyerapan tenaga kerja, nyatanya kontribusi pendapatannya semakin menurun.
"Oleh karena itu pemerintah harus dapat mendorong peningkatan kesejahteraan kelompok miskin seperti petani dan usaha mikro dan kecil," katanya.
Nilai tukar petani di Sumut yang rata-rata masih di bawah 100 harus diatasi antara lain dengan menjaga harga jual hasil pertanian yang menguntungkan dan harga bahan pokok di pasar yang terkendali.
Adapun untuk usaha mikro dan kecil, ujar Wahyu, perlu terus didorong dengan mengajari dan mengajak penggunaan teknologi informasi yang semakin berkembang dan mengawal agar kemitraan antara pelaku usaha menengah dan besar dengan pengusah mikro dan kecil terjalin baik.
