Keputusan itu diambil dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Labura dan dihadiri Bupati Labura H Kharuddin Syah SE.
Ranperda yang disetujui itu pertama Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Labura Tahun 2016 - 2021, kemudian Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Labura.
Sedangan yang ketiga adalah Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Labura Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil.
Atas persetujuan DPRD itu bupati mengapresiasi dan berterima kasih kepada anggota legislatif yang telah bersungguh-sungguh membahas ranperda yang diajukan pihak eksekutif. Menurutnya, ranperda tersebut khususnya terkait RPJMD merupakan langkah dan upaya untuk mewujudkan Kabupaten Labura agar lebih maju.
Sebelumnya Panitia Khusus Ranperda melalui jurubicaranya Lumba Munthe SE membacakan hasil rapat pansua. Dalam paparannya Pansus yang diketuai Indra SB Simatupang SH MKn antara lain mengharapkan agar RPJMD dilaksanakan melalui studi kelayakan, khususnya proyek strategis.
Berkaitan dengan struktur organisasi, DPRD meminta Pemkab Labura segera membentuk struktur SKPD sesuai dengan nomenklatur terbaru. Demikian juga dengan restribusi KTP dan akta catatan sipil agar tidak ada lagi kutipan.
Rapat paripurna yang awalnya dijadwalkan pada 26 September lalu itu dihadiri Sekdakab Drs H Edi Sampurna Rambey MSi, para wakil ketua DPRD, asisten, staf ahli dan pimpinan SKPD sejakaran Pemkab Labura.
Pewarta: SukardiEditor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
