PDIP: Ranperda IMTA Bukan Peluang Kolusi

 Medan, 15/8 (Antara) - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara mengingatkan pemerintah provinsi tidak menjadikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing sebagai peluang korupsi dan kolusi.


Dalam rapat paripurna di Medan, Senin, juru bicara Fraski PDI Perjuangan DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan mengatakan, pihaknya sangat mendukung ranperda tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) tersebut.


Aturan itu bukan hanya untuk memberikan kontribusi dalam pendapatan asli daerah (PAD), tetapi juga memberikan perlindungan dan penguatan bagi pekerja lokal.


Selain menjadi proses transformasi teknologi dan keahlian bagi pekerja lokal, ranperda tersebut juga diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai jumlah pekerja asing di Sumut.


Namun, berbagai nilai dan tujuan luhur tersebut diharapkan tidak dinodai dengan perilaku kolusi dan korupsi yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.


PDI Perjuangan tidak menutup mata dengan kebiasaan birokrasi pemerintahan yang belum berubah dari mental "inlander" dan selalu mencari keutungan atas kebijakan yang dibuat.


Seakan-akan telah menjadi "budaya", seringkali pejabat birokrasi "berselingkuh" dengan pemilik modal untuk memberikan keuntungan materi bagi pejabat tertentu.


Indikasi itu dapat terlihat dari banyaknya peraturan yang diciptakan di Sumut yang tidak memberikan nilai lebih bagi pembangunan daerah.


"Jangan ada lago birokrati di Pemprov Sumut yang memanfaatkan segala jenis perda dan peraturan gubernur menjadi `menu santap siang`," katanya ketika membacakan pandangan Fraksi PDI Perjuangan atas usulan Ranperda Retribusi Perpanjangan IMTA.


Untuk mengejar ketertinggalan Sumut, PDI Perjuangan berharap ranperda tersebut dapat dijalankan dengan benar dan memberikan kepastian hukum dan jaminan perlindungan bagi masyarakat.


"Jadi, tujuannya untuk kesejahteraan umum, bukan kesejahteraan pejabat," ujar Sutrisno.


Dalam pandangan fraksi itu, DPIP memberikan sejumlah masukan dan perbaikan atas pasal-pasal yang tercantum dalam ranperda tersebut.