Nias, 2/4 (Antarasumut) -Akibat kontrak habis, mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Moawo dan PLTD.Idanoi yang mengaliri listrik diseluruh Kepulauan Nias berhenti beroperasi.
PT.PLN Area Nias tidak dapat memastikan kapan mesin PLTD Moawo dan PLTD Idanoi akan kembali beroperasi, dan saat ini terjadi pemadaman total di seluruh Pulau Nias.
Manager PT.PLN Area Nias Krisantus melalui Humas PT.PLN Area Nias Mustafrizal yang dihubungi melalui telepon seluler, Sabtu, membenarkan jika kontrak PT.PLN dengan pihak ketiga (vendor) pemilik mesin yang ada di PLTD Moawo dan PLTD Idanoi telah berakhir.
Saat ini PT.PLN Area Nias sedang mencari solusi menyelesaikan masalah pemadaman listrik yang terjadi di Pulau Nias sejak pukul 02.00 wib dinihari, Sabtu. PT.PLN Area Nias tidak dapat memastikan kapan pemadaman berakhir, dan masalah tersebut telah dilaporkan kepada Gubernur Sumatera Utara dan pimpinan pusat di Jakarta.
“Pemadaman terjadi karena pihak rekanan menghentikan operasi mesin 10 MW di PLTD Moawo dan 10 MW di PLTD Idanoi. Kontrak kita dengan rekanan telah habis, dan kita tidak menyangka jika pihak rekanan tidak memperpanjang kontrak. Kita sedang melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mengatasi pemadaman di Nias, bahkan kita sudah melapor ke Gubernur dan pimpinan di Jakarta,†ungkap Humas PT.PLN Area Nias.
Utang PT.PLN Nias Rp 18 Milliar
Humas PT.PLN Area Nias Mustafrizal juga mengakui, PT.PLN Area Nias sempat memiliki utang sebesar Rp 18 milliar kepada rekanan.
Menurut dia, PT.PLN Area Nias kala itu bukan tidak mau membayar utang, tetapi karena berkas pajak dari rekanan belum selesai.
Berkas pajak dari rekanan sesuai kontrak sejak bulan Maret 2015- Maret 2016 barus selesai pada bulan Februari. Sehingga tanggal 23 Maret 2016, PT.PLN Area Nias membayar utang sebesar Rp 9 Milliar.
Sisa yang Rp 9 Milliar dijanjikan akan dibayar pada 1 April 2016 kepada vendor, dan semua telah diselesaikan kemarin. Saat ini, PT.PLN Area Nias berusaha berkoordinasi dengan pihak vendor, tetapi mereka meminta pembayaran dahulu.
“Kita sudah berusaha berkoordinasi dengan pihak vendor, tetapi mereka minta pembayaran awal. Kita masih berusaha, dan berharap pihak vendor lebih mengutamakan kepentingan masyarakat,†ujar Mustafrizal.