"Kesepakatan penting sebagai bentuk komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya menyukseskan pelaksanaan program KKBPK di Sumut"
Medan,  (Antara) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional RI melakukan nota kesepahaman tentang Penguatan Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga atau KKBPK tahun 2016.


"Kesepakatan penting sebagai bentuk komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya menyukseskan pelaksanaan program KKBPK di Sumut," ujar Kepala BKKBN RI Surya Chandra Surapaty di Medan, Senin.


Ia mengatakan itu usai penandatangan nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani bersama Pelaksana Tugas Gubernur Sumut HT Erry Nuradi.


Penandatanganan MoU dilaksanakan sekaligus pada acara serah terima jabatan Kepala Perwakilan BKKBN Sumut dari Widiwiono kepada Temazaro Zega dan sosialisasi Pemetaan Kelembagaan dan Penyerahan Personel, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumentasi (P3D) pengelola program KKBPK tahun 2016.


Menurut dia, sebagai salah satu daerah penyangga utama program KKBPK, maka keberhasilan program di Sumut akan memberi dorongan besar terhadap keberhasilan pelaksanaan program nasional.


Surya Chandra mengatakan, kesepakatan penting sebagai bentuk komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya menyukseskan pelaksanaan program KKBPK di Sumut.


"Sebagai salah satu daerah penyanga utama program KKBPK, maka keberhasilan program di Sumut akan memberi daya ungkit yang besar terhadap keberhasilan pelaksanaan program nasional," ujarnya.


Plt Gubernur Sumut HT Erry Nuradi mengaku, Pemprov Sumut menyambut baik pelaksanaan penandatanganan MoU sebagai bentuk komitmen bersama untuk memberhasilkan pelaksanaan program KKBPK.


"Pemprov Sumut berupaya mengoptimalkan implementasi pembangunan KKBPK dengan mendukung sembilan prioritas pembangunan terutama untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia," katanya.


Menurut Erry, progam KKBPK penting mendukung upaya menyejahterahkan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menurutnya tidak akan berarti tanpa pembangunan kualitas manusia melalui program KKBPK


Kepala BKKBN Sumut Temazaro Zega mengaku masih lambatnya capaian persentase cakupan peserta KB Contraceptive Prevalence Rate/CPR atau angka prevalensi pemakaian kontrasepsi.


Ia menjelaskan, meskipun pertambahan jumlah peserta KB baru, sangat besar rata-rata 6,8 juta per tahun, tetapi tidak mampu meningkatkan jumlah CPR secara signifikan.


Penyebabnya antara lain disebabkan tingginya ketidakberlangsungan peserta yang mengikuti KB dan masih dominannya peserta KB nonmetode KB Jangka Panjang/MKJP, terutama suntik yang mencapai 53,8 persen dan pil 22 persen.


"Sampai saat ini penggunaan MKPJ masih rendah atau hanya mencapai 18,5 persen dari target 27,5 persen," katanya.


Ia menjelaskan, pemetaan kelembagaan dan penyerahan P3D pengelola program KKBPK merupakan hal yang harus segera dilaksanakan guna menindaklanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5935/SJ/2015 tanggal 16 Oktober 2015.


Surat edaran menteri itu tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan berdasarkan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.


Dengan beralih status petugas lapangan KB (PLKB/PKB) menjadi perangkat BKKBN Pusat, diharapkan dapat memperkuat pengelolaan program KKBPK mulai dari tingkat pusat sampai kabupaten/kota. ***4***


(T.E016/B/I023/I023) 19-01-2016 00:10:05

Pewarta: Evalisa Siregar
Editor : Ribut Priadi

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.