Anggota DPRD Sumut Saurma Hutajulu di Medan, Selasa, mengatakan, banyak mobil dinas yang belum dikembalikan itu menyebabkan legislator periode 2014-2019 banyak yang tidak mendapatkan kendaraan penunjang tugas.
Dari 11 anggota baru Fraksi PDI Perjuangan, hanya satu orang yang baru memiliki mobil dinas, sedangkan 10 legislator lainnya masih mengupayakan sendiri alat transportasinya.
"Dari PDI Perjuangan, hanya satu orang (yang baru menerima mobil dinas). Itupun karena jatah mobil dinas tersebut langsung serah terima dari anggota fraksi lalu," katanya.
Selain dapat mengganggu aktivitas anggota DPRD Sumut yang baru dilantik, dikhawatirkan kondisi mobil dinas tersebut kurang perawatan jika lama diambil kembali.
Kondisi itu cukup meresahkan anggota DPRD Sumut yang baru dilantik karena dikhawatirkan mobil dinas tersebut tidak layak pakai.
Apalagi Sekretariat DPRD Sumut tidak mengalokasikan anggaran terhadap perbaikan mobil dinas sehingga kerusakan yang mungkin muncul harus ditanggung legislator yang baru.
"Anggaran servis atau perbaikannya disebut-sebut ditanggung masing-masing anggota dewan karena tidak ditampung dalam anggaran," kata politisi PDI Perjuangan itu.
Untuk itu, kata Saurma, Sekretariat DPRD Sumut perlu menggunakan perangkat hukum agar cepat mengambil kembali mobil tersebut dari pengguna sebelumnya.
"Sekretariat dewan harus segera menyelesaikan pengembalian mobil dinas ini dengan cepat. Apalagi, saat ini kami kan sudah bertugas," katanya.
Sementara itu, anggota DPRD Sumut dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Philip Perwira Juang Neha mengaku terkejut karena tidak adanya biaya perawatan atas mobil dinas yang dipakai anggota dewan sebelumnya.
"Bagaimana jika biaya perawatannya malah lebih tinggi dari harga mobil," katanya. ***1***
(T.I023/B/I. Sulistyo/I. Sulistyo)
Pewarta: Irwan Arfa:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
