“” Kakun, bersuara lantang. Ia tuna daksa, satu dari sekian banyak kaum difabel, sebutan untuk penderita cacat. Ia lumpuh sejak 1986, dan ia ingin terlibat dalam politik, setidaknya ikut memilih dalam pemilihan presiden, 9 Juli nanti.
Saya menemui Kakun di rumahnya di Pematang Siantar, suatu sore pekan lalu. Raut wajahnya serius dan tampak keras. Sekeras semangatnya menjalani hidup yang sulit.

“Suntikan mantri kesehatan meredakan demam yang kualami, kisaran 38-39 derajat selsius, tetapi jelang dua hari satu malam, kaki ku jadi lumpuh layu”.
Dia diam sejenak mengenang kembali masa buruknya. Alam di perempatan Jalan Enggang-Jalan Merak Kota berhawa sejuk ini pun ikut hening. Embusan semilir angin sore, terasa damai.

Lelaki 47 tahun ini sempat kehilangan arah dan semangat hidup. Setahun lebih dia berjuang membunuh ketidakberdayaan diri dan melawan dirinya sendiri untuk mengakhiri hidup.

“Jika terus berada di rumah merenungi nasib, aku bisa gila. Aku keluar, berinteraksi dengan teman, tetangga dan keluarga. Di luar aku melihat masih ada orang yang lebih menderita dari pada aku. Banyak bersosialisasi, kunci untuk bisa menerima keadaan diri untuk bangkit kembali.”

Sejak itu Syahruddin Dalimunthe, lelaki yang dipanggil Kakun sejak kecil oleh orang-orang di sekitarnya, sangat tidak suka dengan ketidakberdayaan. Ia marah pada keputusasaan, pada segala kata dan sikap yang menggambarkan patah semangat.

Kakun terus menyemangati teman-teman senasib dengannya untuk bangkit. Menolak untuk dikasihani, tetapi terus menuntut kesetaraan untuk hidup normal layaknya orang normal, dan kesempatan dalam berkarya seperti orang normal lainnya.

Orang-orang difabel banyak yang datang ke rumahnya, dibawa temannya, keluarganya, ada yang datang sendiri. Ia punya komunitas kaum difabel. “Aku mengajar selama sebelas tahun di Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya di Perumnas Batu Anam, Simalungun,” kisahnya.

Rumah Kakun, hanya sekotak bangunan berukuran 12 meter persegi. Berada di paling ujung Jalan Enggang, hanya selemparan batu jauhnya dari sungai. Di rumah itu ada ranjang tidur lengkap dengan tilam dan bantal. Di atasnya tergantung televisi. Di depannya satu set meja belajar yang berfungsi juga sebagai meja kerja. Sebelahnya peralatan memasak. Di rumah ini, Kakun membangkitkan semangat hidup rekan senasibnya.

Di musim pemilihan umum ini, ia melibatkan diri menjadi pemilih yang baik. Ia tidak apatis pada politik. Ia berbicara dengan banyak orang, dengan teman-teman difabelnya agar berpartisipasi dalam pemilihan anggota legislatif, pemilihan presiden, pemilihan gubernur, bupati atau wali kota dan anggota perwakilan daerah. “Satu suara kita sangat berharga. Sayang kali jika tidak dipergunakan. Sekali dalam lima tahun.”

Maka, Kakun kesal jika orang memilih golongan putih atau disingkat golput, orang yang tidak memilih dalam pemilihan. Ia lebih kesal lagi jika orang yang memilih golput itu membujuk orang lain agar ikut golput. “Kalaupun politisi yang kita pilih berkhianat, biarlah dia yang menanggung dosanya. Aku yakin di antaranya pasti ada yang baik. Dan suatu saat nanti pasti akan banyak yang baik.”

Kakun dan teman-teman senasibnya antusias dalam Pemilu, tapi apa respon masyarakat? Apa respon penyelenggara Pemilu? “Kami jadi tontonan saat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan tidak ada fasilitas khusus untuk kami di sana,” kisahnya.
Penyelenggaran pemilu belum memberikan ruang dan gerak yang luas untuk kaum difabel. Misalnya di TPS, selain logistik yang sama, tidak ada jalur tersendiri bagi kaum difabel. “Ini kan merepotkan kami. membuat tidak nyaman. Kami tidak menuntut lebih, hanya perlakuan secara wajar sesuai dengan kondisi kami.”

Ke TPS, Kakun harus berjalan dengan kursi roda ke jalan besar dan halaman sekolah dasar negeri yang berjarak 150 meter dari rumahnya. Tapi tidak semua orang difabel mampu datang ke TPS terdekat, padahal mereka ingin mempergunakan hak pilih.

“Sebagian dari kami ada yang tidak mampu menggerakkan anggota tubuh secara maksimal, namun masih mampu untuk berpikir sehat untuk memilih. Baiknya petugas TPS datang dari rumah ke rumah agar mereka tidak kehilangan hak politik,” kata Kakun.

Di Pematangsiantar  ada ratusan tuna daksa, dan kata Kakun masih banyak lagi yang belum terdata karena menyembunyikan diri atau disembunyikan keluarga yang takut kehilangan harga diri di mata masyarakat.

“Hak politik dan hak-hak lainnya yang mereka miliki terenggut keluarganya. Aku harap KPU juga tidak ikut merenggut hak politik mereka.”
KAKUN adalah inspirasi di tengah ingar-bingar kehidupan politik di masyarakat. Dengan keterbatasan gerak yang dimilikinya, sedikit demi sedikit, membuka mata masyarakat.

Ia mulai melepas anggapan bahwa kaum difabel tidak berdaya. Ia mengajarkan pada kaum difabel untuk tidak rendah diri. Ia berjiwa sosial, punya sikap teguh dan perjuangan tanpa pamrih untuk mengangkat keterperosokan kaum difabel di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun.
Ini menjadikan Kakun sosok ispiratif. “Dia menjadi inspirasi bagi orang-orang yang sama dengannya. Dia juga menjadi ispirasi bagi orang normal lainnya untuk berbuat dan bermanfaat bagi orang,” kata Rahmad Manaf Sanusi, warga Kelurahan Karo, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar. Ia guru dan mengenal Kakun.

Seorang yang mengenal Kakun lainnya, Jonner Damanik bilang, “Saya salut sama kawan itu. Dia banyak membantu tugas sosialisasi Pemilu. Banyak orang normal yang malu dibuatnya. Dia yang, maaf, cacat saja mau mencoblos, masa kita yang normal enggak mau. Malu kan?”

Jonner Damanik adalah seorang petugas penyelenggara Pemilu di Kecamatan Siantar Barat. Aksen Bataknya kencang, “Ah…jangan pedulikan gaya cakapku. Pokoknya salutlah dengan kawan itu. Maju terus, jangan menyerah kawan.”

Penulis peserta pelatihan feature Pemilu bagi Jurnalis meliput Pilpres dengan agenda pemilih marjinal Angkatan IX yang diselenggarakan Yayasan Kippas bekerja sama dengan Uni Eropa.

Pewarta: Waristo
:

COPYRIGHT © ANTARA 2026