Presiden RI Anugerahi Bupati Humbahas Satya Lencana

Oleh : Imran Napitupulu

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin-top:0in;
mso-para-margin-right:0in;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0in;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

Doloksanggul, Sumut, 25/4 (Antara) - Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudoyono dijadwalkan menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Bhakti Praja kepada Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, Maddin Sihombing di Istana Negara pada Jumat (25/4).
     "Penganugerahan satya lencana itu dirangkaikan kegiatan hari otonomi daerah ke XVIII yang dipimpin Presiden RI," ujar Kabag Humas Pemkab Humbahas, Osborn Siahaan di Doloksanggul, Jumat.
     Tanda kehormatan tersebut, kata dia, dalam rangka merefleksikan kembali kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang telah diimplementasikan sejak tahun 1999 menindaklanjuti Keppres No 11 Tahun 1996, tentang hari Otonomi Daerah.
     Penganugerahan dimaksud berkait dengan uraian keberhasilan tingkat capaian kinerja/penyelenggaraan pemerintahan terbaik secara nasional meliputi kesejahteraan masyarakat, dengan indeks pembangunan manusia yang terus meningkat dari tahun 2009 sebesar 71,64, tahun 2010 (72,43), pada 2011 menjadi 74,19.
     Selain, itu, peningkatan PDRB, Alas Dasar Harga Konstan (ADHK) yaitu 1,006 triliun tahun 2010 menjadi 1,007 triliun tahun 2011 dan 2012 sebesar 1,130 triliun.
     Penurunan tingkat pengangguran terbuka, yaitu tahun 2009 sebesar 1,66% tahun 2010 sebesar 0,69% menjadi 3,69 % menjadi 3,66% pada tahun 2011.
     Osborn menjelaskan, tentang good governance turut dinilai sebagai syarat perolehan penghargaan. Selanjutnya, pelayanan dasar meliputi urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Ketenagakerjaan, Perumahan dan urusan Kependudukan.
     Kriteria lain yang ikut dinilai, sambungnya, bentuk inovasi pemerintahan, di antaranya program wajib belajar 12 tahun, pengoperasian SMA Unggulan Lintongnihuta, peningkatan RSUD dan Puskesmas, Pembinaan 10 program PKK di 20 Desa Percontohan tiap tahun.
     Di samping itu, pemberian bantuan stimulan gotong royong kepada desa dan penanggulangan hama kopi. Selanjutnya, pelayanan terpadu satu pintu dan pembentukan panitia penyelenggara dan penanggungjawab promosi produk daerah.
     Menurut Osborn, ada sembilan Kabupaten dari seluruh Indonesia yang menerima Tanda Kehormatan yang sama, yakni Tuban, Purbalingga, Semarang, Humbahas, Kulon Progo, Gowa, Jepara, Pasaman dan Pangkalan.
     "Selain itu delapan Walikota juga mendapat Tanda Kehormatan serupa, yaitu Walikota Madiun, Tegal, Semarang, Surakarta, Probolinggo, Mojokerto, Balikpapan dan Salatiga," kata Osborn.