Medan, 21/3 (Antara) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD provinsi itu tahun anggaran 2013.
"Pemprov Sumut sudah melakukan berbagai langkah untuk perbaikan LKPD. Semoga LKPD tahun 2013 yang sudah disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumut dapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)," kata Sekretaris Daerah H Provinsi Sumut, Nurdin Lubis di Medan, Jumat.
Dia mengatakan itu usai penyerahan LKPD Sumut Tahun 2013 yang diterima langsung Kepala Perwakilan BPK Sumut, Muktini.
Sekda menyebutkan salah satu langkah yang dijalankan untuk peningkatan kualitas laporan keuangan itu adalah proses inventarisasi dan rekonsiliasi data aset tetap per SKPD yang telah menggunakan SIMDA-Barang Milik Daerah.
Pada penyajian saldo aset tetap di neraca tahun 2013 yang sebesar Rp12 triliun termasuk di dalamnya kapitalisasi aset tetap yang berasal dari realisasi belanja barang dan jasa yang menambah manfaat atau umur dari aset tetap tersebut.
Nurdin mencontohkan seperti pemeliharaan atau renovasi gedung dan bangunan dimana kapitalisasi aset tetap tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 56 tahun 2012 tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap.
Adapun hal lain yang menjadi fokus perbaikan laporan keuangan Pemprov Sumut tahun 2013 yakni Penyertaan Modal Pemprov Sumut pada PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ) dan PD Perhotelan yang saat ini dalam proses legalisasi di DPRD Sumut.
Kemudian penyajian nilai penyertaan modal Pemprov Sumut pada neraca terhadap enam BUMD yang telah mengacu pada standar akuntansi pemerintahan yakni dengan sepenuhnya menggunakan metode ekuitas.
Kepala Perwakilan BPK Sumut, Muktini mengakui ,selain soal kualitas laporan yang semakin bagus, dewasa ini, tingkat kepatuhan penyerahan laporan keuangan Pemprov Sumut dan kabupaten/kota lainnya juga semakin bagus.
Pemprov Sumut misalnya, dari urutan ke 21 dalam waktu penyampaian laporannya di tahun 2013, tahun ini sudah di nomor urut 11.
"Semoga laporan keuangan di semua daerah di Sumut dapat WTP, karena BPK juga terus melakukan sosialisasi soal soal laporan keuangan yang baik tersebut," katanya.
BPK sendiri terus mengejar waktu untuk memeriksa laporan tersebut karena dalam dua bulan ke depan hasilnya harus disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumut. (E016)
Pewarta: Evalisa Siregar:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
