Jalur KA Rantauprapat-Kota Pinang Dapat Tingkatkan Ekonomi

Oleh Joko Gunawan

Rantauprapat, 13/2 (Antarasumut) – Adanya rencana pembangunan jalur/lintasan Kereta Api (KA) jurusan Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu menuju Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) diyakini dapat meningkatkan perekonomian warga.

Demikian kata Wakil Bupati Pemkab Labuhanbatu Suhari Pane usai acara sosialisasi hasil kajian Jalur Kereta Api antara Rantauprapat–Kota Pinang yang dihadiri utusan Dirjen Perkeretaapian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Sumatera Utara (Sumut) Iskandar serta Yursah Marjunianto selaku Konsultan CV Global Inter System, Kamis di Rantauprapat.

Diterangkannya, sarana transportasi itu sangat dibutuhkan karena diyakini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat disuatu wilayah serta menciptakan transportasi lebih mantab.

“Pembangunan prasarana transportasi juga dapat memberikan pelayanan yang selamat, aman, cepat, lancer, tertib, teratur, nyaman dan efisien guna menunjang pemerataan pertumbuhan dan stabilitas,” terang Suhari Pane.

Menanggapi hal itu, seorang anggota DPRD kabupaten setempat Ali Akbar Hasibuan menyambut baik rencana tersebut. “Itu satu terobosan yang bagus. Sebab, masih banyak juga warga yang ingin bepergian dengan kereta api dan bagi masyarakat yang dekat dengan stasiunnya, pastinya akan sangat menguntungkan,” katanya.

Sebelumnya, utusan Dirjen Perkeretaapian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Sumatera Utara (Sumut) Iskandar menerangkan, pemerintah akan membuat jalur kereta api Trans Sumatera dan telah menurunkan konsultan hingga sampai sosialisasi pembebasan tanah.

Dalam pembangunannya terang Iskandar, akan ada lima stasiun diantaranya 4 berada diwilayah Labuhanbatu yakni di Urung Kompas, Aek Nabara, S.2, S.6, sedangkan satunya lagi terdapat di Kota Pinang, Labusel.

Sedangkan Yursah Marjunianto selaku Konsultan CV Global Inter System menyebutkan, jalur tersebut sepanjang 45 kilometer dan telah mensosialisasikannya terhadap seluruh stakeholder, anggota masyarakat maupun lembaga yang assetnya diperkirakan terkena program pengadaan tanah untuk proyek. (JG)