"Penyandingan data antara KPU dan data milik Ditjen Dukcapil Kemendagri bisa menjadi jalan tengah bagi calon pemilih yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan. Dengan penyandingan, pemilih pada pemilu bisa lebih akurat," kata Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Agun Gunandjar dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Senin.
Agun Gunanjar mengatakan tidak akuratnya daftar pemilih yang disampaikan oleh KPU karena tidak dilaksanakannya penyandingan data oleh KPU dengan Ditjen Dukcapil. Padahal, permintaan penyandingan telah disampaikan DPR sampai tiga kali.
Penyandingan data, menurut Agun, sangat diperlukan agar daftar pemilih tanpa nomor induk kependudukan (NIK) yang diklaim banyak ditemukan KPU dari basis daftar penduduk potensial pemilih (DP4) Kemendagri bisa diluruskan.
"Sengkarut DPT menjadi tanda tanya sebab Pemerintah sejak 2011 mencanangkan proyek KTP elektronik (e-KTP) dengan anggaran hampir mencapai Rp6 triliun yang memiliki salah satu tujuan mencegah pemilih ganda dalam pemilu. Datanya harusnya lebih siap," ujarnya.
KPU sebelumnya mengklaim sudah melakukan sinkronisasi data 115 juta orang pemilih hasil penyandingan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dengan 190.463.184 penduduk yang termuat dalam DP4 Kemendagri.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR, KPU mengklaim bahwa dari 136.020.095 daftar penduduk yang NIK-nya dinyatakan sudah tunggal dan 100 persen akurat, terdapat 98.400.728 penduduk yang tidak ada dalam DPSHP.
KPU juga menjelaskan sudah sekitar 139 juta penduduk masuk ke Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU serta 165 Kabupaten/Kota sudah bersih dan dimasukkan Sidalih KPU.
Sejak awal Partai Golkar selalu mendorong penyandingan data antara versi KPU dan Kemendagri Dirjen Dukcapil karena kedua institusi yang seharusnya berjalan secara sinergis justru terlihat tidak kompak. (I028)
Pewarta: Imam Budilaksono:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
