Harapan itu disampaikan dalam pertemuan Pansus Kelistrikan DPRD Sumut dengan jajaran PLN di Medan, Senin.
Awalnya, jajaran PLN Sumut mengaku mengalami defisit selama bulan suci Ramadhan yang jumlahnya ditas 60 megawatt (MW) jika mendapatkan transfer daya dari PT Inalum sebesar 45 MW.
Defisit tersebut terjadi karena banyaknya mesin pembangkit yang tua dan harus menjalani proses pemeliharaan, terutama pembangkit yang berada di Belawan.
GM Pembangkitan Sumut Fernandus Sudarmanto mengatakan, untuk mengatasi defisit tersebut, pihaknya telah menyewakan genset atau mesin pembangkit guna memenuhi kebutuhan listrik di dalam bulan suci Ramadhan dan menjelang Lebaran.
Dari bagian distribusi, disewa mesin pembangkit sebanyak 80 unit yang bersifat mobile dan yang masing-masing mampu menghasilkan daya listrik sekitar 250 KVA hingga 400 KVA.
Dari pembangkitan, telah disewa pembangkit listrik yang mampu menghasilkan daya listrik 20 MW dan telah beroperasi untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.
Sedangkan di Belawan, sudah dilakukan penyewaan pembangkit listrik tenaga gas. "Namun gagal karena tidak mencukupinya ketersediaan gas," katanya.
Manajemen PLN juga berjanji berbagai krisis kelistrikan di Sumut tersebut akan dapat dituntaskan dengan beroperasinya sejumlah pembangkit, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pangkalang Susu.
Anggota Pansus Kelistrikan DPRD Sumut Amsal Nasution mengatakan, masyarakat Sumut sudah kecewa, bahkan terkesan tidak percaya lagi dengan PLN yang rutin melakukan pemadaman listrik.
"Sudah banyak janji yang dikeluarkan PLN," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Menurut dia, salah satu janji terbesar PLN yang tidak kunjung terealisasi adalah ucapan mantan Dirut PLN Dahlan Iskan yang menyatakan Sumut bebas "byar pet" dalam dua minggu.
Pihaknya menduga adanya mismanajemen di lingkungan PLN di Sumut sehingga semua janji badan usaha milik negara (BUMN) tersebut tidak pernah terealisasi.
"Ini semua karena adanya mismanajemen di PLN. Jadi, KPK dan BPK perlu turun periksa PLN di Sumut," katanya.
Pernyataan serupa juga disampaikan anggota Pansus Kelistrikan DPRD Sumut lainnya yakni Maratua Siregar yang menyatakan jaminan bebas krisis listrik tersebut sangat sering diumbar PLN.
"Dulu, listrik di Sumut sering dijamin tidak ada masalah, tetapi buktinya terus terjadi (pemadaman)," kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Sementara itu, anggota Pansus dari Partai Demokrat Marahalim Harahap menduga ada permainan antara oknum PLN dengan kalangan pengusaha sehingga BUMN itu sering mengalami kerugian.
Ia mencontohkan adanya sebuah pabrik besar di kawasan Namurambe, Kabupaten Deli Serdang yang membayar iuran listrik hanya Rp200 ribu per bulan meski menggunakan daya sangat besar.
"Saya yakin di Belawan juga banyak yang seperti itu," katanya tanpa menyebutkan nama perusahaan dimaksud.(I023)
Pewarta: Irwan:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
