"Saya ingatkan dengan adanya otonomi daerah yang namanya camat, bupati harus mengurusi rakyatnya jadi pelayan masyarakat. Kalau ditemukan kurang gizi, mana tindakan pemda. Terus terang saja memang daerah tidak serius menangani rakyatnya," kata Mensos di Jakarta, Sabtu.
Untuk menangani masalah gizi buruk seperti yang ditemukan di wilayah Papua, Mensos mengatakan, Kementerian Sosial punya stok penyangga (buffer stok) disetiap provinsi yang boleh digunakan saat darurat.
"Tidak boleh ada yang kelaparan dan kurang gizi, Kemensos punya 'buffer stok' disetiap provinsi silakan gunakan," tambah Mensos.
Bupati dapat mengeluarkan 100 ton beras pada saat darurat dan jika sudah berdampak sangat besar Kementerian Sosial akan turun.
"Tapi kalau 20 orang yang kelaparan ya pemda yang harus turun. Mana dinsosnya, mana bupatinya, jangan setelah dinaikkan ke media baru bergerak," tambah Mensos.
Mensos mengingatkan kembali agar pemda meningkatkan kepedulian terhadap warganya dan permasalahan sosial yang ada di daerahnya sehingga cepat ditangani.
Di samping itu perlu komitmen pemda terutama dalam hal penyediaan anggaran untuk penanganan masalah sosial.(D016)
Pewarta: Desi Purnamawati:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.