Medan, 1/2 (ANTARA) - Bank Indonesia Wilayah IX bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Daerah RI akan mengelar dialog soal kredit usaha rakyat menyusul keluhan masyarakat terkait dengan penyaluran dana KUR yang masih ada hambatan.
"Yah benar, memang akan ada dialog soal KUR di BI. Manajemen BI Wilayah IX tampaknya tanggap atas masih banyaknya keluhan masyarakat tentang KUR itu seperti yang disampaikan ke DPD RI," kata anggota DPD RI utusan Sumut, Parlindungan Purba, di Medan, Kamis.
Diharapkan dengan dialog yang tentunya menghadirkan pejabat sejumlah bank yang dipercayai pemerintah sebagai bank penyalur, petani, nelayan, dan pengusaha UKM dan akademisi serta terkait lainnya, masalah penyaluran KUR yang terhambat itu bisa diatasi.
Mengatasi hambatan itu sangat penting mengingat pemerintah pusat tahun ini juga menaikkan anggaran KUR yang tentunya dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja usaha masyarakat di berbagai sektor.
"Kalau dari keluhan masyarakat dan fakta masih tidak maksimalnya penyaluran KUR di Sumut dan termasuk beberapa daerah lain di Indonesia, tampaknya KUR memang masih belum benar-benar menyentuh masyarakat,"katanya.
Apalagi yang paling banyak dkeluhkan masyarakat atas KUR itu adalah soal birokrasi dan pemberlakuan agunan untuk mendapatkan dana KUR itu.
Padahal sejak dulu diketahui, pengusaha kecil kendalanya adalah dalam hal pengadaan jaminan.
"Mudah-mudahan meski diyakini tidak semudah membalikkan telapak tangan, permasalahan KUR di Sumut bisa diatasi setelah usai dialog," ujarnya.
BI dan perbankan serta calon penerima KUR diharapkan bisa saling memahami hal-hal yang harus dijalankan agar KUR itu benar-benar bisa dimanfaatkan,"katanya.
Hingga September 2012, penyaluran KUR Sumut masih jauh dari plafon atau sekitar Rp1,96 triliun.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013
"Yah benar, memang akan ada dialog soal KUR di BI. Manajemen BI Wilayah IX tampaknya tanggap atas masih banyaknya keluhan masyarakat tentang KUR itu seperti yang disampaikan ke DPD RI," kata anggota DPD RI utusan Sumut, Parlindungan Purba, di Medan, Kamis.
Diharapkan dengan dialog yang tentunya menghadirkan pejabat sejumlah bank yang dipercayai pemerintah sebagai bank penyalur, petani, nelayan, dan pengusaha UKM dan akademisi serta terkait lainnya, masalah penyaluran KUR yang terhambat itu bisa diatasi.
Mengatasi hambatan itu sangat penting mengingat pemerintah pusat tahun ini juga menaikkan anggaran KUR yang tentunya dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja usaha masyarakat di berbagai sektor.
"Kalau dari keluhan masyarakat dan fakta masih tidak maksimalnya penyaluran KUR di Sumut dan termasuk beberapa daerah lain di Indonesia, tampaknya KUR memang masih belum benar-benar menyentuh masyarakat,"katanya.
Apalagi yang paling banyak dkeluhkan masyarakat atas KUR itu adalah soal birokrasi dan pemberlakuan agunan untuk mendapatkan dana KUR itu.
Padahal sejak dulu diketahui, pengusaha kecil kendalanya adalah dalam hal pengadaan jaminan.
"Mudah-mudahan meski diyakini tidak semudah membalikkan telapak tangan, permasalahan KUR di Sumut bisa diatasi setelah usai dialog," ujarnya.
BI dan perbankan serta calon penerima KUR diharapkan bisa saling memahami hal-hal yang harus dijalankan agar KUR itu benar-benar bisa dimanfaatkan,"katanya.
Hingga September 2012, penyaluran KUR Sumut masih jauh dari plafon atau sekitar Rp1,96 triliun.
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013