Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan rumah sakit hingga klinik telah membuat maklumat bersama menyukseskan penerapan program Universal Health Coverage (UHC) di daerah itu.
"Kami bersama BPJS Kesehatan sudah membuat maklumat bersama 172 rumah sakit, 619 puskesmas, dan 510 klinik sukseskan UHC," ucap Kepala Dinkes Provinsi Sumut Faisal Hasrimi saat temu pers di Medan, Rabu.
Awal Oktober 2025, kata dia, masyarakat Sumut sudah bisa berobat gratis, baik di fasilitas kesehatan (faskes) pertama di puskemas maupun klinik, dan selanjutnya rumah sakit.
Bagi masyarakat Sumut yang datang ke faskes pertama cukup membawa KTP Sumatera Utara dan tidak dibebankan permasalahan administrasi lagi.
"Jadi tidak ada lagi foto kopi KTP. Wajib diberikan pelayanan dulu, tanggung jawab administrasinya petugas faskes. Jadi masyarakat diberikan layanan prima," kata dia.
Pihaknya juga memastikan program UHC di 34 kabupaten/kota se-Sumut bukan merupakan program yang asal-asalan, tetapi merealisasikan Program Berobat Gratis pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Surya.
"Kami berkomitmen menjamin layanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat Sumut. Hingga kini program UHC di Sumut sudah mencapai 98,6 persen," katanya.
Dia mengatakan skema pembagian beban premi BPJS Kesehatan ditanggung oleh 33 kabupaten/kota se-Sumut sebanyak 80 persen dan Pemprov Sumut sebesar 20 persen.
Secara bertahap selama lima tahun ke depan proporsi ini akan berubah menjadi 30 persen ditanggung Pemprov Sumut dan 70 persen oleh 33 kabupaten/kota se-Sumut.
"Beban pembayaran premi oleh pemprov dan pemkab/pemkot tidak menjadi pembayaran yang tumpang tindih dengan pemerintah pusat. Pusat sudah diatur untuk masyarakat mana saja, begitu pula pemprov dan pemkab/pemkot," kata Faisal.
Selain itu, ia juga mengatakan, menjaga kesatuan kepesertaan BPJS Kesehatan mandiri pun penting, karena sekitar 80 persen keaktifan kepesertaan ini dalam membayar iuran mesti dijaga.
"Ini bukan sekadar UHC simbolis atau ecek-ecek. Kita punya komitmen layanan benar-benar berjalan. Karena itu, penting juga mendidik masyarakat mampu agar mau mandiri membayar iuran," katanya.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor mengungkapkan Pemprov Sumut menganggarkan sekitar Rp297 miliar lebih untuk program UHC sepanjang 2025.
"Pada 2026, Pemprov Sumut menganggarkan kurang lebih Rp438,76 miliar lebih," katanya.
Editor : Akung
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2025