Ketua Badan Pelindungan Lansia (BPL) Kabupaten Toba, Sumatera Utara, H. Imran Napitupulu menyebutkan, hak-hak Lansia perlu diperjuangkan, karena dinilai masih belum sepenuhnya mendapat perhatian dari berbagai pihak.
"Sinergitas penguatan antara Pemerintah dan - Komunitas Lansia perlu diperjuangkan untuk memastikan hak-hak para Lansia dapat terpenuhi" ujar Imran di Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Rabu.
Menurutnya, kondisi dari sebagian besar Lansia masih sangat rentan mengalami berbagai pengabaian atas hak-haknya, dalam memperoleh layanan kesehatan dan akses program pemberdayaan lainnya.
Idealnya, kata Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Toba ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hendaknya mengoptimalkan pelaksanaan regulasi dan kebijakan terkait kebutuhan dasar kelompok lansia.
Penduduk lansia di Indonesia tercatat di sensus penduduk sebesar 10,48% dari total 273 Juta jiwa.
"Menurut Organisasi Kesehatan dunia (WFO) Usia bisa dikatakan lansia jika sudah masuk kepala 6 atau sekitar 60 Tahun", sebutnya.
Imran menjelaskan, pada Jumat, 25 Juni 2024 lalu, Badan Pelindungan Lansia Indonesia (BP Lansia) telah menggelar Seminar Nasional Extra Lindung Lansia bersama BPJS dan Praktisi Kesehatan Masyarakat di Jakarta.
Seminar Nasional tersebut, dihadiri peserta yang merupakan perwakilan dari berbagai Propinsi, dengan tiga pembicara sebagai narasumber, yakni Prof. Dr. Thomas Suyatno, Prof. Dr. Bomer Pasaribu dan Prof. Dr. Gilbert Simanjuntak.
Di samping itu, juga ditambahkan dua pembicara lainnya, yakni Dr. Romy Makagiansar, dari BPJS serta Dr. Yulida Marbun dari pihak Akademisi.
Hasil seminar, selanjutnya dirangkum Mantan Menteri Kehakiman Oetojo Oesman SH yang juga sebagai Ketua Dewan Penasehat Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI).
Kesimpulan seminar dimaksud, akan disampaikan kepada Prabowo Subianto sebagai Presiden RI terpilih, sebelum dilantik pada 22 Oktober 2024, dengan harapan dapat dimasukkan dalam RPJM 2025-2029 .
Seminar Nasional tersebut, dipimpin Ketua BP Lansia Pusat, Karmen Siregar, SH yang juga merupakan tokoh buruh Nasional sekaligus sebagai senior SOKSI dan disupervisi oleh Oetojo Oesman SH, serta pengusaha Nasional Prof. Dr. Jimmy Haryanto SH. MBA, konglomerat pemilik Sentul city Selatan.
"Hasil kesimpulan dari seminar Nasional ini, akan disampaikan kepada Pemerintah pusat, dengan harapan dapat diterima sebagai masukan dari BP Lansia", kata Napitupulu.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024
"Sinergitas penguatan antara Pemerintah dan - Komunitas Lansia perlu diperjuangkan untuk memastikan hak-hak para Lansia dapat terpenuhi" ujar Imran di Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Rabu.
Menurutnya, kondisi dari sebagian besar Lansia masih sangat rentan mengalami berbagai pengabaian atas hak-haknya, dalam memperoleh layanan kesehatan dan akses program pemberdayaan lainnya.
Idealnya, kata Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Toba ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hendaknya mengoptimalkan pelaksanaan regulasi dan kebijakan terkait kebutuhan dasar kelompok lansia.
Penduduk lansia di Indonesia tercatat di sensus penduduk sebesar 10,48% dari total 273 Juta jiwa.
"Menurut Organisasi Kesehatan dunia (WFO) Usia bisa dikatakan lansia jika sudah masuk kepala 6 atau sekitar 60 Tahun", sebutnya.
Imran menjelaskan, pada Jumat, 25 Juni 2024 lalu, Badan Pelindungan Lansia Indonesia (BP Lansia) telah menggelar Seminar Nasional Extra Lindung Lansia bersama BPJS dan Praktisi Kesehatan Masyarakat di Jakarta.
Seminar Nasional tersebut, dihadiri peserta yang merupakan perwakilan dari berbagai Propinsi, dengan tiga pembicara sebagai narasumber, yakni Prof. Dr. Thomas Suyatno, Prof. Dr. Bomer Pasaribu dan Prof. Dr. Gilbert Simanjuntak.
Di samping itu, juga ditambahkan dua pembicara lainnya, yakni Dr. Romy Makagiansar, dari BPJS serta Dr. Yulida Marbun dari pihak Akademisi.
Hasil seminar, selanjutnya dirangkum Mantan Menteri Kehakiman Oetojo Oesman SH yang juga sebagai Ketua Dewan Penasehat Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI).
Kesimpulan seminar dimaksud, akan disampaikan kepada Prabowo Subianto sebagai Presiden RI terpilih, sebelum dilantik pada 22 Oktober 2024, dengan harapan dapat dimasukkan dalam RPJM 2025-2029 .
Seminar Nasional tersebut, dipimpin Ketua BP Lansia Pusat, Karmen Siregar, SH yang juga merupakan tokoh buruh Nasional sekaligus sebagai senior SOKSI dan disupervisi oleh Oetojo Oesman SH, serta pengusaha Nasional Prof. Dr. Jimmy Haryanto SH. MBA, konglomerat pemilik Sentul city Selatan.
"Hasil kesimpulan dari seminar Nasional ini, akan disampaikan kepada Pemerintah pusat, dengan harapan dapat diterima sebagai masukan dari BP Lansia", kata Napitupulu.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024