Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum dan HAM Dr Syarifuddin, beserta tim analis kebijakan badan strategi kebijakan Hukum dan HAM, mengunjungi rumah tahanan negara (Rutan) Tarutung sebagai upaya penguatan substansi teknis pelaksanaan survei dan verifikasi persepsi antikorupsi dan kualitas pelayanan (SPAK-SPKP). .
Kunjungan tersebut disambut Kepala Rutan Kelas IIB Tarutung Kanwil Kemenkumham Sumut Ismet Sitorus beserta jajaran. Data hasil SPAK-SPKP, terdapat beberapa rekomendasi langkah strategis yang harus dilakukan unit pelaksana teknis.
"Rutan Tarutung diminta untuk mengevaluasi kualitas pelayanan publik berdasarkan hasil SPAK-SPKP dengan memberikan perhatian dan intervensi terhadap unsur-unsur yang masih mendapat nilai lebih rendah dari unsur lainnya," kata Humas Rutan Tarutung Muhammad Nurdin Tanjung di Tarutung, Jumat.
Rutan Tarutung juga diminta untuk menempatkan QR Code Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan di ruang layanan yang mudah di akses pengguna layanan.
Lebih lanjut juga ditegaskan bahwa SPAK dan SPKP memiliki peran strategis karena berfungsi sebagai data pendukung dalam penilaian kinerja Kemenkumham. Penilaian Zona Integritas (ZI), evaluasi statistik sektoral Badan Pusat Statistik (BPS), respons Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan laporan kepuasan masyarakat terhadap layanan Kemenkumham akan bergantung pada data dari survei ini.
Terkait dengan upaya untuk mewujudkan zona integritas sebagai bagian dari Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), langkah pertama adalah melakukan Survei Mandiri Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK-IKM) menggunakan Aplikasi 3AS.
"Tujuan dari survei ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kepercayaan publik terhadap integritas dan pelayanan di satuan kerja Kemenkumham," ujar Muhammad Nurdin..
Kepala Rutan kelas IIB Tarutung, Ismet Sitorus mengapresiasi Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum dan HAM beserta tim yang telah melakukan kunjungan kerja langsung turun ke daerah dari pusat demi memantau kinerja unit pelaksana teknis.
"Tentunya pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung untuk memberikan layanan berkualitas tinggi serta menjaga integritas dalam setiap keputusan dan tindakan," sebut Ismet.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024
Kunjungan tersebut disambut Kepala Rutan Kelas IIB Tarutung Kanwil Kemenkumham Sumut Ismet Sitorus beserta jajaran. Data hasil SPAK-SPKP, terdapat beberapa rekomendasi langkah strategis yang harus dilakukan unit pelaksana teknis.
"Rutan Tarutung diminta untuk mengevaluasi kualitas pelayanan publik berdasarkan hasil SPAK-SPKP dengan memberikan perhatian dan intervensi terhadap unsur-unsur yang masih mendapat nilai lebih rendah dari unsur lainnya," kata Humas Rutan Tarutung Muhammad Nurdin Tanjung di Tarutung, Jumat.
Rutan Tarutung juga diminta untuk menempatkan QR Code Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan di ruang layanan yang mudah di akses pengguna layanan.
Lebih lanjut juga ditegaskan bahwa SPAK dan SPKP memiliki peran strategis karena berfungsi sebagai data pendukung dalam penilaian kinerja Kemenkumham. Penilaian Zona Integritas (ZI), evaluasi statistik sektoral Badan Pusat Statistik (BPS), respons Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan laporan kepuasan masyarakat terhadap layanan Kemenkumham akan bergantung pada data dari survei ini.
Terkait dengan upaya untuk mewujudkan zona integritas sebagai bagian dari Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), langkah pertama adalah melakukan Survei Mandiri Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK-IKM) menggunakan Aplikasi 3AS.
"Tujuan dari survei ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kepercayaan publik terhadap integritas dan pelayanan di satuan kerja Kemenkumham," ujar Muhammad Nurdin..
Kepala Rutan kelas IIB Tarutung, Ismet Sitorus mengapresiasi Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum dan HAM beserta tim yang telah melakukan kunjungan kerja langsung turun ke daerah dari pusat demi memantau kinerja unit pelaksana teknis.
"Tentunya pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung untuk memberikan layanan berkualitas tinggi serta menjaga integritas dalam setiap keputusan dan tindakan," sebut Ismet.
Editor : Azhari
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024