Pemerintah Provinsi Sumatra Utara menyambut baik arahan dan akan menjalankan arahan Menteri Dalam Negeri untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
"Terima kasih kami sampaikan atas arahan dan bimbingan bapak Mendagri. Pemerintah Provinsi Sumatra Utara siap menyukseskan pelaksanaan Pilkada 2024," ujar Hassanudin setelah mengikuti Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan Mendagri Tito Karnavian, di Medan, Rabu.
Dalam menyukseskan Pilkada 2024, Hassanudin menjelaskan Pemprov Sumut akan memberikan berbagai dukungan dan fasilitas, seperti melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik khususnya generasi muda dan pemilih pemula.
Selain itu, melaksanakan rapat koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah tentang perencanaan dan pengendalian deteksi dini pelaksanaan pilkada dan penyediaan sarana ruangan sekretariat panitia pemilihan kecamatan, panitia pengawas pemilu dan panitia pemungutan suara.
Pada kesempatan itu, Hassanudin juga menyampaikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Serentak Tahun 2024 di Sumut.
Pada tahun 2023, Pemprov Sumut menganggarkan dana hibah untuk KPU sebesar Rp705.953.943.895, dan telah direalisasikan Rp247.083.880.373 dan untuk tahun 2024 akan direalisasikan sebesar Rp458.870,073.532.
Sedangkan, dana hibah untuk Bawaslu dianggarkan sebesar Rp233.803.640.000 dan telah direalisasikan Rp78.331.274.000 untuk tahun 2023 dan tahun 2024 akan direalisasikan Rp145.472.366.000.
Dalam rapat koordinasi tersebut, turut dihadiri sejumlah Penjabat bupati dan wali kota di Sumut.
Untuk itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepada Penjabat gubernur, bupati maupun wali kota dapat menjalankan dengan baik wawenang serta menjaga kepercayaan yang duberikan untuk menjalankan program pemerintahan
“Pj kepala daerah bukan dipilih dari rakyat, jadi tidak ada biaya politik dan beban politik, bangun kepercayaan publik. Ini harus dimanfaatkan oleh para penjabat untuk menjadi role model bagi kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2024,” kata Mendagri Tito Karnavian, secara virtual dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Kemendagri, Jakarta.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan Pilkada serentak akan dilaksanakan pada 27 November 2024, yang akan memilih 37 Gubernur, 93 Walikota dan 415 Bupati.
Untuk itu, Mendagri mengharapkan para penjabat dapat menjaga netralitas dan kondusivitas dalam masa-masa menuju kontestasi Politik 2024 ini.
“Bagi Pj kepala daerah yang ingin ikut Pilkada untuk dipersilakan. Ini hak politik setiap warga negara, namun harus segera mengundurkan diri,” ujar Tito Karnavian
Untuk mendukung pelaksanaan Pilkada, Mendagri Tito mendorong pemerintah daerah menganggarkan dan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) dan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum provinsi maupun kabupaten/kota dan Bawaslu provinsi maupun kabupaten kota.
“Pj Gubernur sebagai sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, juga saya harapkan bisa untuk menjaga stabilitas politik, sosial dan pemerintahan,” kata Mendagri.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024
"Terima kasih kami sampaikan atas arahan dan bimbingan bapak Mendagri. Pemerintah Provinsi Sumatra Utara siap menyukseskan pelaksanaan Pilkada 2024," ujar Hassanudin setelah mengikuti Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan Mendagri Tito Karnavian, di Medan, Rabu.
Dalam menyukseskan Pilkada 2024, Hassanudin menjelaskan Pemprov Sumut akan memberikan berbagai dukungan dan fasilitas, seperti melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik khususnya generasi muda dan pemilih pemula.
Selain itu, melaksanakan rapat koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah tentang perencanaan dan pengendalian deteksi dini pelaksanaan pilkada dan penyediaan sarana ruangan sekretariat panitia pemilihan kecamatan, panitia pengawas pemilu dan panitia pemungutan suara.
Pada kesempatan itu, Hassanudin juga menyampaikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Serentak Tahun 2024 di Sumut.
Pada tahun 2023, Pemprov Sumut menganggarkan dana hibah untuk KPU sebesar Rp705.953.943.895, dan telah direalisasikan Rp247.083.880.373 dan untuk tahun 2024 akan direalisasikan sebesar Rp458.870,073.532.
Sedangkan, dana hibah untuk Bawaslu dianggarkan sebesar Rp233.803.640.000 dan telah direalisasikan Rp78.331.274.000 untuk tahun 2023 dan tahun 2024 akan direalisasikan Rp145.472.366.000.
Dalam rapat koordinasi tersebut, turut dihadiri sejumlah Penjabat bupati dan wali kota di Sumut.
Untuk itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepada Penjabat gubernur, bupati maupun wali kota dapat menjalankan dengan baik wawenang serta menjaga kepercayaan yang duberikan untuk menjalankan program pemerintahan
“Pj kepala daerah bukan dipilih dari rakyat, jadi tidak ada biaya politik dan beban politik, bangun kepercayaan publik. Ini harus dimanfaatkan oleh para penjabat untuk menjadi role model bagi kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2024,” kata Mendagri Tito Karnavian, secara virtual dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Kemendagri, Jakarta.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan Pilkada serentak akan dilaksanakan pada 27 November 2024, yang akan memilih 37 Gubernur, 93 Walikota dan 415 Bupati.
Untuk itu, Mendagri mengharapkan para penjabat dapat menjaga netralitas dan kondusivitas dalam masa-masa menuju kontestasi Politik 2024 ini.
“Bagi Pj kepala daerah yang ingin ikut Pilkada untuk dipersilakan. Ini hak politik setiap warga negara, namun harus segera mengundurkan diri,” ujar Tito Karnavian
Untuk mendukung pelaksanaan Pilkada, Mendagri Tito mendorong pemerintah daerah menganggarkan dan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) dan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum provinsi maupun kabupaten/kota dan Bawaslu provinsi maupun kabupaten kota.
“Pj Gubernur sebagai sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, juga saya harapkan bisa untuk menjaga stabilitas politik, sosial dan pemerintahan,” kata Mendagri.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024