Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara menyatakan, kondisi kesetaraan gender di Sumut terus membaik, terlihat dari penurunan angka Indeks Ketimpangan Gender (IKG) pada tahun 2018-2022, kecuali tahun 2019.
"Pada tahun 2022, IKG Sumut adalah 0,442, lebih rendah dari nasional yaitu 0,459," ujar Kepala BPS Sumut Nurul Hasanudin dalam konferensi pers daring yang diikuti di Medan, Selasa.
Sejak melakukan survei untuk IKG pada tahun 2018, nilai IKG di Sumut mengalami penurunan yang berarti ketimpangan gender semakin kecil atau kesetaraan antara pria dan perempuan semakin baik.
Pada tahun 2018, IKG Sumut adalah 0,465. Meski naik menjadi 0,484 pada tahun 2019, IKG kembali melandai pada tahun 2020 (0,468) dan terus demikian pada tahun 2021 (0,445) dan 2022 (0,442).
Menurut BPS Sumut, faktor utama penurunan ini adalah semakin berkurangnya ketimpangan dimensi kesehatan reproduksi.
Dari sisi kesehatan reproduksi, proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) pada tahun 2022 berada di angka 0,142, tidak berubah dari tahun sebelumnya tetapi menurun bila dibandingkan tahun 2018 (0,288), 2019 (0,226) dan 2020 (0,183).
Kemudian, proporsi perempuan yang melahirkan pertama di bawah usia 20 tahun (MHPK20) bernilai 0,155 pada tahun 2022, menurun dari 2021 (0,161), 2020 (0,169), 2019 (0,171) dan 2018 (0,288).
Merendahnya nilai MTF dan MHPK20 memperlihatkan kesadaran akan pentingnya fasilitas kesehatan saat melahirkan dan kesehatan reproduksi semakin bagus.
Masih pada tahun 2022, persentase penduduk laki-laki dan perempuan yang minimal berpendidikan SMA di Sumut yaitu 54,36 persen (laki-laki) dan 49,82 persen.
Itu juga lebih bagus sejak tahun 2018, di mana perbandingan laki-laki dan perempuan berpendidikan SMA 47,52 persen:43,23 persen, lalu 49,74 persen:45,65 persen tahun 2019, 51,77 persen:46,86 persen pada tahun 2020 dan tahun 2021 51,38 persen:47,50 persen.
"Itu memperlihatkan kesetaraan pemenuhan pendidikan laki-laki perempuan semakin baik," tutur Nurul.
Meski demikian, ada hal yang perlu mendapatkan sorotan yaitu persentase laki-laki dan perempuan di badan legislatif DPRD Sumut pada tahun 2022 yang perbandingannya signifikan yakni 85,86 persen (laki-laki) berbanding 14,14 persen.
Namun, sejatinya nilai itu pun sudah berkembang bila dibandingkan tahun 2019 sampai 2021, di mana persentase anggota perempuan di DPRD Sumut masing-masing 13,00 persen, 13,00 dan 13,13 persen.
Nilai itu belum mencapai persentase perempuan tertinggi di legislatif pada tahun 2018 yakni 17,17 persen. Adapun jumlah laki-laki di parlemen Sumut mulai tahun 2018 ada di kisaran 82-85 persen.
Terakhir, dari sisi pasar tenaga kerja Sumut, pada tahun 2022 perbandingan laki-laki dan perempuan adalah 83,89 persen dan 55,37 persen.
Jika jumlah angkatan kerja laki-laki konsisten berada di angka 81-84 persen sepanjang 2018-2022, jumlah pekerja perempuan justru semakin rendah di periode serupa.
Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2018 adalah 59,97 persen, lalu 56,8 persen pada tahun 2019, 56,15 persen pada tahun 2020, 56,5 persen pada tahun 2021 dan 55,37 persen pada tahun 2022.
Berdasarkan wilayah, dari 33 kabupaten dan kota di Sumatera Utara, BPS Sumut menyatakan bahwa IKG di 15 kabupaten/kota menurun, 17 kabupaten/kota meningkat dan satu kabupaten tetap.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023
"Pada tahun 2022, IKG Sumut adalah 0,442, lebih rendah dari nasional yaitu 0,459," ujar Kepala BPS Sumut Nurul Hasanudin dalam konferensi pers daring yang diikuti di Medan, Selasa.
Sejak melakukan survei untuk IKG pada tahun 2018, nilai IKG di Sumut mengalami penurunan yang berarti ketimpangan gender semakin kecil atau kesetaraan antara pria dan perempuan semakin baik.
Pada tahun 2018, IKG Sumut adalah 0,465. Meski naik menjadi 0,484 pada tahun 2019, IKG kembali melandai pada tahun 2020 (0,468) dan terus demikian pada tahun 2021 (0,445) dan 2022 (0,442).
Menurut BPS Sumut, faktor utama penurunan ini adalah semakin berkurangnya ketimpangan dimensi kesehatan reproduksi.
Dari sisi kesehatan reproduksi, proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) pada tahun 2022 berada di angka 0,142, tidak berubah dari tahun sebelumnya tetapi menurun bila dibandingkan tahun 2018 (0,288), 2019 (0,226) dan 2020 (0,183).
Kemudian, proporsi perempuan yang melahirkan pertama di bawah usia 20 tahun (MHPK20) bernilai 0,155 pada tahun 2022, menurun dari 2021 (0,161), 2020 (0,169), 2019 (0,171) dan 2018 (0,288).
Merendahnya nilai MTF dan MHPK20 memperlihatkan kesadaran akan pentingnya fasilitas kesehatan saat melahirkan dan kesehatan reproduksi semakin bagus.
Masih pada tahun 2022, persentase penduduk laki-laki dan perempuan yang minimal berpendidikan SMA di Sumut yaitu 54,36 persen (laki-laki) dan 49,82 persen.
Itu juga lebih bagus sejak tahun 2018, di mana perbandingan laki-laki dan perempuan berpendidikan SMA 47,52 persen:43,23 persen, lalu 49,74 persen:45,65 persen tahun 2019, 51,77 persen:46,86 persen pada tahun 2020 dan tahun 2021 51,38 persen:47,50 persen.
"Itu memperlihatkan kesetaraan pemenuhan pendidikan laki-laki perempuan semakin baik," tutur Nurul.
Meski demikian, ada hal yang perlu mendapatkan sorotan yaitu persentase laki-laki dan perempuan di badan legislatif DPRD Sumut pada tahun 2022 yang perbandingannya signifikan yakni 85,86 persen (laki-laki) berbanding 14,14 persen.
Namun, sejatinya nilai itu pun sudah berkembang bila dibandingkan tahun 2019 sampai 2021, di mana persentase anggota perempuan di DPRD Sumut masing-masing 13,00 persen, 13,00 dan 13,13 persen.
Nilai itu belum mencapai persentase perempuan tertinggi di legislatif pada tahun 2018 yakni 17,17 persen. Adapun jumlah laki-laki di parlemen Sumut mulai tahun 2018 ada di kisaran 82-85 persen.
Terakhir, dari sisi pasar tenaga kerja Sumut, pada tahun 2022 perbandingan laki-laki dan perempuan adalah 83,89 persen dan 55,37 persen.
Jika jumlah angkatan kerja laki-laki konsisten berada di angka 81-84 persen sepanjang 2018-2022, jumlah pekerja perempuan justru semakin rendah di periode serupa.
Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2018 adalah 59,97 persen, lalu 56,8 persen pada tahun 2019, 56,15 persen pada tahun 2020, 56,5 persen pada tahun 2021 dan 55,37 persen pada tahun 2022.
Berdasarkan wilayah, dari 33 kabupaten dan kota di Sumatera Utara, BPS Sumut menyatakan bahwa IKG di 15 kabupaten/kota menurun, 17 kabupaten/kota meningkat dan satu kabupaten tetap.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023