Kabupaten Tapanuli Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Dolly P Pasaribu, SPt, MM lebih baik dari sebelumnya, kata Pengamat Ekonomi Kebijakan Publik Dr M Fitri Rahmadana, SE, MSi, CIRR.
Dosen Universitas Medan (Unimed) tersebut mengutarakan hal itu setelah hasil Laporan Akhir "Survei Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Politik, Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah serta Pemantauan Perkembangan Politik Kabupaten Tapanuli Selatan" Tahun Anggaran 2022.
Laporan itu hasil survei yang dilakukan tim Plasa99 yang dikoordinatori Dicky Zulkarnain, dibantu tim data input dan data analyst Nurmelan Hasibuan, ST, dan tim lapangan dikoordinir Rizal Hasibuan dibantu delapan orang untuk mengambil data, tambah reporting Mita Triana.
"Survei dilakukan secara independen (tanpa kepentingan-red) mulai awal Oktober, dan laporan hasil sudah diselesaikan awal Desember 2022," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima pada Rabu (15/2).
Tim bekerja secara profesional dengan lingkup pekerjaan seperti Menyebarkan lembaran kuesioner; Mengolah lembaran kuesioner yang telah diisi (sampel) oleh para responden; Menganalisis hasil pengolahan data dari sampel yang terkumpul; Menampilkan data dan informasi hasil analisis.
"Laporan akhir merupakan laporan lanjutan yang bersumber dari data primer berupa angket dan sekunder yang kami gunakan untuk mendukung Survei Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Politik, Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah serta Pemantauan Perkembangan Politik Kabupaten Tapanuli Selatan," katanya.
Maksud dan tujuan
Adapun maksud dilaksanakannya survei ini untuk menjadi sarana evaluasi dalam menyelenggarakan pelayanan dimulai persepsi masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan di berbagai sektor dan preferensi masyarakat tentang keberhasilan pembangunan dari efektifitas, konsistensi, dan komitmen Pemkab Tapsel dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sehingga diharapkan dapat mengetahui seberapa besar distorsi terhadap kondisi yang diharapkan sedini mungkin.
Survei ini bertujuan dalam pelaksanaan pembangunan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan persepsi dan preferensi masyarakat dalam menerima layanan untuk dijadikan bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan.
Adapun ruang lingkup pekerjaan yang dilaksanakan selama survei dengan sebagai berikut: pertama menyebarkan lembaran kuesioner, lalu mengolah lembaran kuesioner yang telah diisi (sampel) oleh para responden, selanjutnya menganalisis hasil pengolahan data dari sampel yang terkumpul, dan terakhir Menampilkan data dan informasi hasil analisis.
Kesimpulan tim
Di beberkan, dari hasil kajian yang telah dilakukan Tim Plaza99 menarik kesimpulan yang menjadi temuan dalam kajian ini sebagai berikut:
1. Secara umum kepemimpinan pemerintahan kabupaten Tapanuli Selatan saat ini lebih baik dari kepemimpinan pemerintahan kabupaten Tapanuli Selatan sebelumnya dari berbagai aspek yaitu: Layanan Umum Pemerintah, Kondisi
Ekonomi, Lingkungan Bisnis, Stabilitas Pengembangan, Kesehatan dan Pendidikan.
2. Jawaban responden menunjukkan bahwa 6,94% merasa sangat puas dengan Pembangunan yang Selama Ini Dilaksanakan Oleh Pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Selatan, 90,60% merasa puas dan 2,45% responden merasa tidak puas.
3. Jawaban responden menunjukkan bahwa 90,13% responden merasa lebih baik Kesejahteraan Dan Pendapatan Masyarakat di Desa/Kelurahan-nya Selama 3 Tahun Terakhir sedangkan 19,69% responden merasa lebih tidak.
4. Jawaban responden menunjukkan bahwa 95,97% responden menjawab Penanganan Korupsi di Kabupaten Tapanuli Selatan Secara Umum Selama 5 Tahun lebih baik sedangkan 4,03% responden menjawab Penanganan Korupsi Di Kabupaten Tapanuli Selatan Secara Umum Selama 5 Tahun tidak lebih baik.
5. Persoalan di Desa/Kelurahan Anda Saat Ini yang Belum Diselesaikan Oleh Bupati Saat Ini menunjukkan bahwa sebanyak 74,27% responden menganggap persoalan mininya lapangan pekerjaan masih belum mampu diselesaikan oleh bupati saat ini.
6. OPD yang menangani bidang pariwisata menurut responden telah bekerja dengan baik dan 25,95% Disperindag menurut responden telah bekerja
dengan baik.
Rekomendasi
Dari uraian kesimpulan tersebut, kata Fitri, Tim berdasarkan kajian yang dilakukan dan kesimpulan yang diuraikan di atas maka Tim Plasa99 merekomendasikan dapat untuk meningkatkan kinerja Pemkab Tapsel sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi sebagai berikut:
1. Mendorong kinerja pelayanan publik melalui berbagai aspek Layanan Umum Pemerintah, Kondisi Ekonomi, Lingkungan Bisnis, Stabilitas Pengembangan, Kesehatan dan Pendidikan, meskipun pemerintahan saat ini telah dinilai lebih baik dari pemerintahan sebelumnya.
2. Tetap konsisten dalam melaksanakan Pembangunan Yang Selama Ini Dilaksanakan Oleh Pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Selatan sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan lebih baik lagi.
3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di masyarakat dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong meningkatnya pendapatan masyarakat Di Kabupaten Tapanuli Selatan.
4. Menjaga kepercayaan publik dengan terus serius dan tegas dalam Penanganan Korupsi Di Kabupaten Tapanuli Selatan.
5. Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang lebih banyak dengan memudahkan perizinan untuk UMKM, memberikan pelatihan-pelatihan berupa soft skill dan hard skill untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang ada sehingga membuka peluang untuk mendapatkan pekerjaan.
6. Mempromosikan dan menjadikan bidang pariwisata menjadi prioritas pembangunan agar dapat menjadi sektor yang mendorong terciptanya lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan.
Dikatakan, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.
Dalam kerangka otonomi daerah dewasa ini yang terkait erat dengan prinsip-prinsip demokrasi sebagai landasannya maka pendekatan dari perspektif publik sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja pelayanan harus menjadi perhatian penting untuk mengetahui sejauh mana pelayanan yang disediakan telah memenuhi harapan, kepuasan maupun kebutuhan publik lokal lainnya sebagai penerima layanan.
Adapun kesan umum di masyarakat terhadap Pemerintah dalam menjalankan fungsi utamanya dalam memberikan pelayanan publik yang perlu secara terus menerus mendapat perbaikan yang prima.
Pencitraan tersebut sangat erat kaitannya dengan karakteristik pelayanan publik itu sendiri, dimana Pelayanan publik cenderung bersifat monopoli dan bersifat mengatur sehingga sangat jauh dari mekanisme pasar dan persaingan.
Hal ini menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan kualitas pelayanan yakni sering terlantarnya upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kurang berkembangnya inovasi dalam pelayanan serta kurang terpacunya pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas layanan.
Keadaan ini didukung oleh barang yang memiliki karakteristik public goods, dimana barang yang disediakan pemerintah pada umumnya merupakan barang yang dikonsumsi masyarakat banyak dan tingkat keterhabisannya cenderung rendah sehingga perlu pengaturan dalam pemenuhan kebutuhan barang dengan keberadaan pemerintah menjamin pemerataan pemenuhan kebutuhan public goods tersebut.
"Kami menyadari dalam penyusunan kajian yang hasilnya disampaikan kepada Dinas Kesbangpol Pol Tapsel ini masih jauh dari sempurna. "Oleh karena itu sumbang saran dan masukan yang baik yang bersifat konstruktif sangat kami butuhkan," pintanya.
Tim juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, semoga Laporan ini, kata Dia bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan untuk kemajuan di Kabupaten Tapanuli Selatan.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023
Dosen Universitas Medan (Unimed) tersebut mengutarakan hal itu setelah hasil Laporan Akhir "Survei Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Politik, Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah serta Pemantauan Perkembangan Politik Kabupaten Tapanuli Selatan" Tahun Anggaran 2022.
Laporan itu hasil survei yang dilakukan tim Plasa99 yang dikoordinatori Dicky Zulkarnain, dibantu tim data input dan data analyst Nurmelan Hasibuan, ST, dan tim lapangan dikoordinir Rizal Hasibuan dibantu delapan orang untuk mengambil data, tambah reporting Mita Triana.
"Survei dilakukan secara independen (tanpa kepentingan-red) mulai awal Oktober, dan laporan hasil sudah diselesaikan awal Desember 2022," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima pada Rabu (15/2).
Tim bekerja secara profesional dengan lingkup pekerjaan seperti Menyebarkan lembaran kuesioner; Mengolah lembaran kuesioner yang telah diisi (sampel) oleh para responden; Menganalisis hasil pengolahan data dari sampel yang terkumpul; Menampilkan data dan informasi hasil analisis.
"Laporan akhir merupakan laporan lanjutan yang bersumber dari data primer berupa angket dan sekunder yang kami gunakan untuk mendukung Survei Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Politik, Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah serta Pemantauan Perkembangan Politik Kabupaten Tapanuli Selatan," katanya.
Maksud dan tujuan
Adapun maksud dilaksanakannya survei ini untuk menjadi sarana evaluasi dalam menyelenggarakan pelayanan dimulai persepsi masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan di berbagai sektor dan preferensi masyarakat tentang keberhasilan pembangunan dari efektifitas, konsistensi, dan komitmen Pemkab Tapsel dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sehingga diharapkan dapat mengetahui seberapa besar distorsi terhadap kondisi yang diharapkan sedini mungkin.
Survei ini bertujuan dalam pelaksanaan pembangunan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan persepsi dan preferensi masyarakat dalam menerima layanan untuk dijadikan bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan.
Adapun ruang lingkup pekerjaan yang dilaksanakan selama survei dengan sebagai berikut: pertama menyebarkan lembaran kuesioner, lalu mengolah lembaran kuesioner yang telah diisi (sampel) oleh para responden, selanjutnya menganalisis hasil pengolahan data dari sampel yang terkumpul, dan terakhir Menampilkan data dan informasi hasil analisis.
Kesimpulan tim
Di beberkan, dari hasil kajian yang telah dilakukan Tim Plaza99 menarik kesimpulan yang menjadi temuan dalam kajian ini sebagai berikut:
1. Secara umum kepemimpinan pemerintahan kabupaten Tapanuli Selatan saat ini lebih baik dari kepemimpinan pemerintahan kabupaten Tapanuli Selatan sebelumnya dari berbagai aspek yaitu: Layanan Umum Pemerintah, Kondisi
Ekonomi, Lingkungan Bisnis, Stabilitas Pengembangan, Kesehatan dan Pendidikan.
2. Jawaban responden menunjukkan bahwa 6,94% merasa sangat puas dengan Pembangunan yang Selama Ini Dilaksanakan Oleh Pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Selatan, 90,60% merasa puas dan 2,45% responden merasa tidak puas.
3. Jawaban responden menunjukkan bahwa 90,13% responden merasa lebih baik Kesejahteraan Dan Pendapatan Masyarakat di Desa/Kelurahan-nya Selama 3 Tahun Terakhir sedangkan 19,69% responden merasa lebih tidak.
4. Jawaban responden menunjukkan bahwa 95,97% responden menjawab Penanganan Korupsi di Kabupaten Tapanuli Selatan Secara Umum Selama 5 Tahun lebih baik sedangkan 4,03% responden menjawab Penanganan Korupsi Di Kabupaten Tapanuli Selatan Secara Umum Selama 5 Tahun tidak lebih baik.
5. Persoalan di Desa/Kelurahan Anda Saat Ini yang Belum Diselesaikan Oleh Bupati Saat Ini menunjukkan bahwa sebanyak 74,27% responden menganggap persoalan mininya lapangan pekerjaan masih belum mampu diselesaikan oleh bupati saat ini.
6. OPD yang menangani bidang pariwisata menurut responden telah bekerja dengan baik dan 25,95% Disperindag menurut responden telah bekerja
dengan baik.
Rekomendasi
Dari uraian kesimpulan tersebut, kata Fitri, Tim berdasarkan kajian yang dilakukan dan kesimpulan yang diuraikan di atas maka Tim Plasa99 merekomendasikan dapat untuk meningkatkan kinerja Pemkab Tapsel sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi sebagai berikut:
1. Mendorong kinerja pelayanan publik melalui berbagai aspek Layanan Umum Pemerintah, Kondisi Ekonomi, Lingkungan Bisnis, Stabilitas Pengembangan, Kesehatan dan Pendidikan, meskipun pemerintahan saat ini telah dinilai lebih baik dari pemerintahan sebelumnya.
2. Tetap konsisten dalam melaksanakan Pembangunan Yang Selama Ini Dilaksanakan Oleh Pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Selatan sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan lebih baik lagi.
3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di masyarakat dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong meningkatnya pendapatan masyarakat Di Kabupaten Tapanuli Selatan.
4. Menjaga kepercayaan publik dengan terus serius dan tegas dalam Penanganan Korupsi Di Kabupaten Tapanuli Selatan.
5. Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang lebih banyak dengan memudahkan perizinan untuk UMKM, memberikan pelatihan-pelatihan berupa soft skill dan hard skill untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang ada sehingga membuka peluang untuk mendapatkan pekerjaan.
6. Mempromosikan dan menjadikan bidang pariwisata menjadi prioritas pembangunan agar dapat menjadi sektor yang mendorong terciptanya lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan.
Dikatakan, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.
Dalam kerangka otonomi daerah dewasa ini yang terkait erat dengan prinsip-prinsip demokrasi sebagai landasannya maka pendekatan dari perspektif publik sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja pelayanan harus menjadi perhatian penting untuk mengetahui sejauh mana pelayanan yang disediakan telah memenuhi harapan, kepuasan maupun kebutuhan publik lokal lainnya sebagai penerima layanan.
Adapun kesan umum di masyarakat terhadap Pemerintah dalam menjalankan fungsi utamanya dalam memberikan pelayanan publik yang perlu secara terus menerus mendapat perbaikan yang prima.
Pencitraan tersebut sangat erat kaitannya dengan karakteristik pelayanan publik itu sendiri, dimana Pelayanan publik cenderung bersifat monopoli dan bersifat mengatur sehingga sangat jauh dari mekanisme pasar dan persaingan.
Hal ini menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan kualitas pelayanan yakni sering terlantarnya upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kurang berkembangnya inovasi dalam pelayanan serta kurang terpacunya pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas layanan.
Keadaan ini didukung oleh barang yang memiliki karakteristik public goods, dimana barang yang disediakan pemerintah pada umumnya merupakan barang yang dikonsumsi masyarakat banyak dan tingkat keterhabisannya cenderung rendah sehingga perlu pengaturan dalam pemenuhan kebutuhan barang dengan keberadaan pemerintah menjamin pemerataan pemenuhan kebutuhan public goods tersebut.
"Kami menyadari dalam penyusunan kajian yang hasilnya disampaikan kepada Dinas Kesbangpol Pol Tapsel ini masih jauh dari sempurna. "Oleh karena itu sumbang saran dan masukan yang baik yang bersifat konstruktif sangat kami butuhkan," pintanya.
Tim juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, semoga Laporan ini, kata Dia bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan untuk kemajuan di Kabupaten Tapanuli Selatan.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023